Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cagub Bali, Rai Mantra, Tegaskan Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Calon Gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (tengah) dan Calon Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta (kedua kiri) bersama para pendukung meneriakkan yel-yel saat kampanye dialogis di Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali, 7 Maret 2018. Dalam kampanye tersebut calon gubernur nomor urut dua (2) tersebut berjanji akan mengutamakan program prorakyat dengan mengangkat potensi masing-masing daerah di Pulau Dewata. ANTARA FOTO/Wira Suryantala
Calon Gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (tengah) dan Calon Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta (kedua kiri) bersama para pendukung meneriakkan yel-yel saat kampanye dialogis di Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali, 7 Maret 2018. Dalam kampanye tersebut calon gubernur nomor urut dua (2) tersebut berjanji akan mengutamakan program prorakyat dengan mengangkat potensi masing-masing daerah di Pulau Dewata. ANTARA FOTO/Wira Suryantala
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Calon Gubernur Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, secara tegas menolak perusakan lingkungan alam, termasuk proyek reklamasi Teluk Benoa.

"Saya sejak menjabat Wali Kota Denpasar tahun 2013 bersama DPRD Denpasar menolak proyek pembangunan Teluk Benoa di Kabupaten Badung, Bali," ucap Rai Mantra di Denpasar, Jumat, 23 Maret 2018.

Rai Mantra mengatakan pihaknya secara tegas menolak segala kegiatan yang merugikan masyarakat. Karena itu, saat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana melontarkan pertanyaan terkait dengan reklamasi Teluk Benoa dalam acara debat kandidat pada Kamis, 22 Maret 2018, di kampus setempat, pihaknya secara tegas menolak reklamasi yang ada di perairan Teluk Benoa.

Baca juga: Aktivis Tolak Reklamasi Menyurati Pasangan Cagub Bali

Rai Mantra menegaskan, saat dia dideklarasikan menjadi cagub, partai politik yang berkoalisi dalam KRB (Koalisi Rakyat Bali) yang mengusungnya pun menegaskan sikap menolak reklamasi.

Penegasan itu tertuang dalam paket Mantra-Kerta atau pakta integritas yang menegaskan sikap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta, dan partai koalisi menolak reklamasi Teluk Benoa.

"Saat ini, kepada adik-adik mahasiswa, saya tegaskan lagi penolakan itu. Nanti, begitu dilantik sebagai gubernur, besoknya kami akan cabut rekomendasi dan minta Perpres tentang Reklamasi Teluk Benoa direvisi," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Ada Cagub Tolak Reklamasi, ForBali: Kami Bukan Kuda Tunggangan

Dalam penandatanganan pakta integritas itu, Rai Mantra dan Sudikerta dengan tegas menolak Reklamasi Teluk Benoa serta menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Saya bersama Pak Sudikerta dalam pakta integritas yang dibacakan Pak Made Mudarta (penasihat KRB dan Ketua DPD Partai Demokrat Bali) telah menandatangani untuk menolak reklamasi Teluk Benoa," ucapnya.

Peserta pilkada Bali 2018 antara lain I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace) dengan nomor urut 1. Pasangan itu diusung empat parpol peraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta didukung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan pasangan nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), diusung empat partai peraih kursi di DPRD Provinsi Bali, yakni Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai NasDem. Mereka juga didukung Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Reklamasi Teluk Benoa, Edhy Prabowo Didesak Berbeda dengan Susi

22 November 2019

Ribuan orang berdemonstrasi menolak reklamasi Teluk Benoa mengelilingi lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, 13 Januari 2018. TEMPO/BRAM SETIAWAN
Reklamasi Teluk Benoa, Edhy Prabowo Didesak Berbeda dengan Susi

Edhy Prabowo saat memimpin Komisi IV DPR sebelumnya pernah menerbitkan rekomendasi reklamasi Teluk Benoa agar dihentikan secara permanen.


Kalau Susi Tak Lagi Menteri KKP, Nasib Reklamasi Teluk Benoa?

15 Oktober 2019

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah), Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi (kedua kiri), dan sejumlah selebritas yang tergabung dalam komunitas Pandu Laut menggelar konferensi pers di rumah dinas Susi, kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Kalau Susi Tak Lagi Menteri KKP, Nasib Reklamasi Teluk Benoa?

Brahmantya Satyamurti memastikan larangan adanya reklamasi di Teluk Benoa, lantaran telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim, terus dilanjutkan


Larang Reklamasi Teluk Benoa, KKP Kebut Pembahasan Perpres Baru

15 Oktober 2019

Para pimpinan desa adat di Bali melakukan ritual mapekelem di kawasan Teluk Benoa memohon restu agar rencana reklamasi PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dibatalkan, 1 Oktober 2016. TEMPO/Bram Setiawan
Larang Reklamasi Teluk Benoa, KKP Kebut Pembahasan Perpres Baru

KKP telah menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim sehingga dilarang untuk proyek reklamasi.


Beda Sikap Susi Pudjiastuti dan Luhut Soal Reklamasi Teluk Benoa

12 Oktober 2019

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/TEMPO/M. Taufan Rengganis dan TEMPO/Faisal Akbar
Beda Sikap Susi Pudjiastuti dan Luhut Soal Reklamasi Teluk Benoa

Perbedaan sikap antara Susi Pudjiastuti dan Luhut Binsar Pandjaitan kembali terjadi.


KKP Sebut Reklamasi Pelabuhan Benoa Bisa Dilanjutkan Karena Ini

12 Oktober 2019

Dirjen Pengelolaan ruang laut KKP Brahmantya Satya Murti Poerwadi Eko Jalmo Asmadi (kanan), dan Mzulficar Mochtar (kiri) dalam konferensi pers di Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 15 Maret 2017. TEMPO/Yola Destria/Magang
KKP Sebut Reklamasi Pelabuhan Benoa Bisa Dilanjutkan Karena Ini

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti mengatakan proyek reklamasi Pelabuhan Benoa bisa dilanjutkan.


Luhut: Reklamasi Teluk Benoa Masih Tetap Diatur dalam Perpres

11 Oktober 2019

Menko Maritim RI Luhut B. Pandjaitan ketika menghadiri forum bisnis
Luhut: Reklamasi Teluk Benoa Masih Tetap Diatur dalam Perpres

Luhut menanggapi terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang wilayah konservasi maritim di kawasan reklamasi Teluk Benoa, Bali.


Luhut Panjaitan Mengakui Reklamasi Teluk Benoa Merusak Lingkungan

10 September 2019

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tiba di TPS 005, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019. Luhut datang bersama istrinya, Devi Pandjaitan, dan kedua anaknya, yakni Kerri Nabasaria Panjaitan dan Paulina Maria Dame Uli Pandjaitan. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Luhut Panjaitan Mengakui Reklamasi Teluk Benoa Merusak Lingkungan

Luhut Pandjaitan bersikukuh bahwa yang dilakukan Pelindo III bukanlah reklamasi Teluk Benoa tapi pengerukan dasar laut,


Pemerintah Rekomendasikan Stop Reklamasi Pelabuhan Benoa

8 September 2019

Kapal Pesiar Pacific Eden di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, 13 April 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Pemerintah Rekomendasikan Stop Reklamasi Pelabuhan Benoa

Pemerintah pusat merekomendasikan proyek reklamasi yang dilakukan di area seluas 85 hentare tersebut untuk dihentikan.


Reklamasi Teluk Benoa Dihentikan, Kemenhub Tunggu Langkah Pelindo

27 Agustus 2019

Sejumlah masa yang tergabung dalam ForBali membawa poster dan spanduk penolakan proyek reklamasi Teluk Benoa di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali, 26 Juli 2017. Pergerakan penolakan mega proyek reklamasi di Teluk Benoa yang sudah memasuki tahun ke-5 itu mengangkat isu maraknya intimidasi terhadap para aktivis dan dipolitisasinya pergerakan tersebut oleh sejumlah politisi yang akan maju dalam Pilkada Bali tahun depan. Foto: Johannes P. Christo
Reklamasi Teluk Benoa Dihentikan, Kemenhub Tunggu Langkah Pelindo

Kementerian Perhubungan atau Kemenhub masih belum mengambil sikap tegas terkait dengan penghentian reklamasi Teluk Benoa.


Sengkarut Reklamasi Benoa, Gubernur: Hentikan, Merusak Ekosistem

27 Agustus 2019

Gubernur Bali, Wayan Koster menyerahkan langsung Surat yg ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet, Pramono Anung Wibowo, 28 Desember 2018, di Kantor Sekretariat Kabinet. Foto/istimewa
Sengkarut Reklamasi Benoa, Gubernur: Hentikan, Merusak Ekosistem

Gubernur Bali Wayan Koster meminta Pelindo III menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di kawasan Benoa karena merusak ekosistem Bakau.