Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada 2018, Karolin Janji Percepat Pembangunan Dry Port di PLBN

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Karolin Margret Natasa (kiri) dan Suryadman Gidot (kanan) mengepalkan tangan saat deklarasi di Rumah Radakng, Pontianak, Kalbar, 10 Januari 2018. Karol Margret Natasa yang diusung PDIP berpasangan dengan Suryadman Gidot dari Partai Demokrat. ANTARA
Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Karolin Margret Natasa (kiri) dan Suryadman Gidot (kanan) mengepalkan tangan saat deklarasi di Rumah Radakng, Pontianak, Kalbar, 10 Januari 2018. Karol Margret Natasa yang diusung PDIP berpasangan dengan Suryadman Gidot dari Partai Demokrat. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Pontianak - Calon gubernur Kalimantan Barat di Pilkada 2018 Karolin Margret Natasa menyatakan siap mendorong percepatan pembangunan dry port di pos lintas batas negara (PLBN) Entikong yang saat ini masih mengalami kendala.

"Informasi terakhir yang kami dapat dari proses pembangunan dry port (pelabuhan daratan) di PLBN Terpadu Entikong ini ada kendala untuk pembuatan jalur akses kendaraan kargo keluar masuk Indonesia-Malaysia di sana," kata Karolin di Ngabang, Rabu, 21 Maret 2018.

Baca juga: Deddy Mizwar Janji Kembangkan Potensi Kopi di Jawa Barat

Untuk membangun jalur itu, kata dia, harus dilakukan pemotongan bukit di batas Entikong-Tebedu. Namun pemotongan belum bisa dilakukan karena harus ada koordinasi kembali dengan pemerintah Malaysia untuk pelaksanaannya.

Dia mengatakan, selain memerlukan koordinasi dari pemerintah pusat dan negara tetangga, dorongan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan. "Ini juga harus menjadi salah satu perhatian kami dalam mempercepat pembangunannya," tutur Karolin.

Dikatakannya, saat menghadiri peresmian PLBN Entikong, PLBN tersebut masih berfungsi hanya sebagai pos lintas batas manusia. Belum ada persiapan mengenai lalu lintas barang, padahal kegiatan ekspor impor di kawasan tersebut sangat besar nilainya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari data Kementerian Pekerjaan Umum, kata Karolin, proses pembebasan lahan untuk pembangunan dry port Entikong sudah dilakukan dengan dana yang bersumber dari APBN 2017 senilai Rp 9,2 miliar. Kemudian, pembangunan tahap pertama juga menggunakan dana APBN 2017 senilai Rp 48,725 miliar.

Baca juga: Gus Ipul Dukung Kemenlu Minta Penjelasan Eksekusi Zaini Misrin

Selanjutnya, pembangunan tahap kedua PLBN Entikong dilakukan dengan dana APBN 2017 senilai Rp 9,46 miliar. Terakhir, pembangunan tahap ketiga dilakukan dengan dana APBN 2018 senilai Rp 76,46 miliar.

Upaya untuk memaksimalkan PLBN yang ada di Kalbar, kata Karolin, merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan proses pembangunan di Kalbar. "Harapan kami jika ini semua sudah selesai, tentu manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kalbar," kata Karolin.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.


Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.


Kalah Pilkada Tulungagung, Margiono Batal Ajukan Gugatan

11 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
Kalah Pilkada Tulungagung, Margiono Batal Ajukan Gugatan

Pasangan Syahri Mulyo - Maryoto Bhirowo meraih suara terbanyak di Pilkada Tulungagung.