Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wasekjen Partai Demokrat: JR Saragih Bukan Berpangkat Kolonel

image-gnews
Foto ijazah SMA bakal calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih. KPU Sumut menyatakan JR Saragih tak lolos persyaratan calon karena persoalan ijazah SMU. Foto: Wakil Sekjend Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Foto ijazah SMA bakal calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih. KPU Sumut menyatakan JR Saragih tak lolos persyaratan calon karena persoalan ijazah SMU. Foto: Wakil Sekjend Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih diketahui bukan lulusan dari Taruna Akademi Militer (Akmil) Magelang. Brigadir Jenderal Alfred Denny Tuejeh mengatakan Saragih adalah lulusan Sekolah Prawira Prajurit Karir (Sepa PK) TNI.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik membenarkan pernyataan tersebut. Ia mengatakan JR Saragih bukan berpangkat kolonel seperti yang diketahui sebelumnya.

Baca: Ternyata JR Saragih Lulusan Sepa PK TNI, Pangkat Terakhir Kapten

“JR Saragih tidak pernah mengaku berpangkat Kolonel. Kesalahan informasi itu ada pada saya,” ujar Rachland kepada Tempo pada Ahad, 18 Maret 2018.

Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menyatakan JR Saragih tidak lolos sebagai peserta pemilihan gubernur Sumatera Utara karena legalisir ijazah SMA yang dinilai tidak memenuhi syarat. Sejak saat itu, pertanyaan soal latar belakang pendidikan JR Saragih mencuat, termasuk soal simpang siurnya informasi mengenai pangkat terakhirnya saat di berdinas di militer.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: DKPP: Bawaslu Perlu Buktikan Ijazah JR Saragih Ada Atau Tidak

JR Saragih sempat menyampaikan bahwa ia berpangkat letnan kolonel saat ia akan maju menjadi bupati Simalungun pada 2010. Namun pihak TNI AD mengoreksi bahwa JR Saragih berpangkat terakhir kapten CPM.

Rachlan mengatakan terlepas dari kesalahan penyebutan pangkat dan lembaga pendidik, koreksi dari pihak TNI tetap mengakui JR Saragih pernah menempuh pendidikan di TNI AD. Menurut dia, walaupun Taruna Akmil dan Sepa PK berbeda, keduanya merupakan pendidikan resmi militer di bawah TNI. “Lulusannya juga sama-sama berpangkat Letnan Dua. Kesalahan informasi, meski disesali, lumrah dan bukan kejahatan,” kata Rachland.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dugaan Suap, Senator Amerika Serikat Bob Menendez Disidangkan Mei 2024

2 jam lalu

Bob Menendez, ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, dan anggota delegasi AS lainnya berpose untuk foto keluarga dengan Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu saat mereka tiba di bandara Songshan Taipei di Taipei, Taiwan 14 April 2022. Taiwan Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS
Dugaan Suap, Senator Amerika Serikat Bob Menendez Disidangkan Mei 2024

Sidang tuduhan suap terhadap Senator AS Bob Menendez akan dimulai pada Mei 2024 agar bisa memberikan waktu ke jaksa penuntut menyerahkan bukti


Anggota Republik Membelot, Ketua DPR AS Kevin McCarthy Digulingkan

7 jam lalu

Ketua DPR AS Kevin McCarthy setelah dijatuhkan dari jabatannya dalam pemungutan suara  216-210 di Washington, AS, 3 Oktober 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
Anggota Republik Membelot, Ketua DPR AS Kevin McCarthy Digulingkan

Sejumlah anggota Partai Republik di DPR AS menggulingkan Ketua Kevin McCarthy, ketika pertikaian antar partai membuat Kongres semakin kacau


Hari Ini Presiden Jokowi Jadi Reshuffle Kabinet?

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan keterangan pers di Stasiun Padalarang usai menjajal Kereta Cepat Jakarta - Bandung pada Senin, 2 Oktober 2023, usai peresmian proyek Whoosh. TEMPO/Daniel A. Fajri
Hari Ini Presiden Jokowi Jadi Reshuffle Kabinet?

Pertemuan Jokowi dan SBY di Istana Bogor terjadi di tengah kencangnya isu reshuffle kabinet. Benarkah Jokowi akan reshuffle kabinetnya hari ini?


Isu Reshuffle Kabinet usai Pertemuan SBY, Ini Kata Menteri-menteri Jokowi

16 jam lalu

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun, PDIP telah mengutarakan sinyal penolakan ada parpol di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf yang gabung usai Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.
Isu Reshuffle Kabinet usai Pertemuan SBY, Ini Kata Menteri-menteri Jokowi

Isu kocok ulang komposisi menteri mencuat usai pertemuan Jokowi dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin.


Anggota Partai Republik Ajukan Mosi untuk Gulingkan Ketua DPR AS

1 hari lalu

Matt Gaetz berbicara dengan wartawan di Washington, AS 2 Oktober 2023. REUTERS/ Jonatan Ernst
Anggota Partai Republik Ajukan Mosi untuk Gulingkan Ketua DPR AS

Anggota Partai Republik dari kubu sayap kanan, Matt Gaetz, mengajukan mosi untuk menggulingkan Ketua DPR AS.


Loloskan RUU Pencegah Shutdown, Ketua DPR AS Terancam Digulingkan

2 hari lalu

Ketua DPR AS Kevin McCarthy (R-CA) berbicara kepada wartawan di Capitol AS setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah sementara untuk mencegah penutupan pemerintah segera, di Capitol Hill di Washington, AS 30 September 2023. REUTERS/ Ken Cedeno
Loloskan RUU Pencegah Shutdown, Ketua DPR AS Terancam Digulingkan

Ketua DPR AS dari Partai Republik, Kevin McCarthy, bisa saja mengakhiri perannya sebagai ketua parlemen sebelum waktunya.


DPR AS Loloskan RUU Bipartisan untuk Hindari Shutdown, Menanti Pengesahan Senat dan Biden

3 hari lalu

Ketua DPR AS Kevin McCarthy (R-CA) berbicara kepada wartawan di Capitol AS setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah sementara untuk mencegah Shutdown pemerintah segera, di Capitol Hill di Washington, AS 30 September 2023. REUTERS/ Ken  Cedeno
DPR AS Loloskan RUU Bipartisan untuk Hindari Shutdown, Menanti Pengesahan Senat dan Biden

DPR AS mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan sementara pada Sabtu yang berhasil menghindarkan Amerika Serikat dari shutdown


DPR AS Mulai Sidang Pertama Pemakzulan Presiden Joe Biden

5 hari lalu

Anggota Pangkat Komite Pengawas DPR Jamie Raskin (D-MD) berbicara ketika para pembantunya memegang kotak berisi ribuan halaman catatan bank keluarga Biden yang dipanggil oleh komite saat Ketua James Comer (R-KY) melihatnya selama pertemuan. Sidang penyelidikan pemakzulan Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR terhadap Presiden AS Joe Biden, dengan fokus pada urusan bisnis luar negeri putranya Hunter Biden, di Capitol Hill di Washington, AS, 28 September 2023. REUTERS/Jim Bourg
DPR AS Mulai Sidang Pertama Pemakzulan Presiden Joe Biden

Sidang penyelidikan pertama untuk pemakzulan Joe Biden tak menunjukkan bukti yang memberatkan presiden tersebut.


Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, Didakwa Merintangi Proses Hukum

6 hari lalu

 Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023. Stefanus Roy Rening ditahan KPK atas dugaan dengan sengaja melakukan perbuatan menghalangi dan merintangi proses penyidikan (Obstruction of Justice) dalam proses penanganan perkara dugaaan korupsi tersangka Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, Didakwa Merintangi Proses Hukum

Pengacara Lukas Enembe disebut sempat mempengaruhi kliennya hingga saksi untuk tak mengikuti proses hukum.


Bacakan Duplik, Lukas Enembe Minta Dibebaskan

6 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe (kiri) berjalan keluar ruangan usai menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 21 September 2023. Dalam pleidoi yang dibacakan kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona, mantan Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dan minta dibebaskan dari segala dakwaan menerima suap dan gratifikasi. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Bacakan Duplik, Lukas Enembe Minta Dibebaskan

Lukas Enembe menyatakan jaksa KPK tak bisa membuktikan dakwaannya dalam persidangan.