Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Tersangka, JR Saragih Bakal Diperiksa Senin Pekan Depan

image-gnews
Surat keterangan pengganti ijazah SMA bakal calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih. Tempo/Sahat Simatupang
Surat keterangan pengganti ijazah SMA bakal calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih. Tempo/Sahat Simatupang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) melayangkan surat panggilan terhadap JR Saragih, tersangka dugaan pemalsuan legalisir ijazah. Jopinus Ramli Saragih direncanakan diperiksa Senin pekan depan.

Pengarah sentra gakkumdu Bawaslu Sumut, Komisaris Besar Andi Rian, mengatakan sentra gakkumdu sudah menyerahkan surat pemanggilan terhadap JR Saragih. "Surat panggilan sudah diserahkan melalui kuasa hukum JR Saragih," kata Andi Rian di Medan, Jumat, 16 Maret 2018.

Baca juga: JR Saragih Tersangka, Demokrat Bakal Ajukan Praperadilan

Pemeriksaan terhadap JR Saragih, ujar Andi yang juga Direktur Kriminal Umun Polda Sumut, terkait dugaan pemalsuan foto copy ijazah yang dilegalisir dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. JR Saragih dikenakan Pasal 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sentra gakkumdu Bawaslu Sumut menetapkan JR Saragih sebagai tersangka dengan tuduhan pemalsuan legalisir foto copy ijazah.Ternyata sebelum ditetapkan sebagai tersangka, JR Saragih sudah dipanggil untuk pemeriksaaan di sentra gakkumdu.

"JR Saragih sudah pernah dipanggil dua kali untuk pemeriksaan," kata ketua badan pembinaan organisasi keanggotaan dan kaderisasi Partai Demokrat Sumut Ronald Naibaho. Pada panggilan pertama, JR Saragih sedang bertugas di luar kota. Sedangkan panggilan kedua dia tidak hadir dan menyerahkan surat berisi pemberitahuan tidak bisa hadir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demokrat, kata Ronald, akan memberikan pendampingan hukum dan membela JR Saragih. "Kami sarankan JR Saragih hadir Senin pekan depan untuk menjalani proses pemeriksaan," ujar Ronald.

Baca juga: JR Saragih Ditetapkan Sebagai Tersangka Pemalsuan Dokumen

Menurut Ronald, penetapan tersangka kepada JR Saragih tidak pernah diduga sebelumnya. Kader Demokrat, kata dia, malah sangat yakin JR Saragih akan lolos sebagai calon gubernur karena semua persyaratan pencalonan yang dia serahkan ke KPU Sumut benar adanya.

Kuasa hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang mengatakan, akan mendampingi pemeriksaan JR Saragih Senin pekan depan. "Saya bersama tim kuasa hukum JR Saragih dari Partai Demokrat akan mengawal perkara ini. Kami akan membela JR.Saragih agar mendapat keadilan," kata Ikhwaluddin.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Edy Rahmayadi Tak Akan Lepas Jabatan Ketua PSSI, Ini Sebabnya

10 September 2018

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Edy Rahmayadi yang juga Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dalam sesi foto bersama TEMPO di kantornya Jl. Merdeka Timur, Jakarta Pusat, 22 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Edy Rahmayadi Tak Akan Lepas Jabatan Ketua PSSI, Ini Sebabnya

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tidak akan melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.


Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.