Isu Kelangkaan BBM Diduga Terkait Kepentingan Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemeriksaan tanki truk pengangkut BBM. TEMPO/ ISHOMUDDIN

    Pemeriksaan tanki truk pengangkut BBM. TEMPO/ ISHOMUDDIN

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menduga informasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah berbau kepentingan politik menjelang Pilkada 2018. Pihak Pertamina memastikan tidak ada kelangkaan BBM yang terjadi saat ini.

    "Tidak ada kelangkaan BBM," kata Direktur Pemasaran Korporat dan Ritel Muchamad Iskandar di Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.

    Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai informasi kelangkaan di Riau dan Lampung, ia menjawab bahwa di Riau sedang ada kejadian politik. "Oh, Riau kan politik, kan mau Pilkada," ujar Iskandar.

    Baca juga: Ombudsman: Isu Pelayanan Publik Jangan Dijadikan Janji Pilkada

    Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelumnya menegaskan tidak ada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa daerah seperti informasi yang beredar di media massa.

    "Tidak benar ada kelangkaan BBM, yang benar adalah kelangkaan Premium, memang benar adanya kalau Premium," kata anggota Komite BPH Migas Ibnu Fajar.

    Ibnu menjelaskan kelangkaan Premium terjadi karena banyak faktor. Pertama, di beberapa daerah di luar Jamali (Jawa, Madura dan Bali) masyarakat sudah banyak yang bermigrasi ke Pertalite dan Pertamax, sehingga banyak SPBU yang mengurangi jatah Premium.

    Kedua, faktor teknis, di mana mobil milik masyarakat yang rata-rata tahun 2000 ke atas sudah menggunakan bahan bakar dengan oktan di atas 90, sehingga Premium dengan oktan 88 jarang dipakai.

    "Bagi yang tahu mobil, kualitas mesin yang dipaksa oktan di bawah standard memang tidak akan maksimal, bahkan bisa menurunkan kualitas mesin," kata Ibnu.

    Faktor selanjutnya adalah banyak SPBU yang memilih menjual Pertalite dan Pertamax karena marjin keuntungan lebih besar. Marjin menjual Premium per liter hanya Rp 280, sedangkan Pertalite bisa Rp 400, sehingga alasan ini yang dipakai pengusaha untuk mengurangi premium.

    Baca juga: Arumi Bachsin Jadi Duta Merek Khofifah-Emil di Pilkada 2018

    "Untuk itu kami akan sampaikan kepada badan usaha, bahwa pada dasarnya SPBU di luar Jamali adalah wajib menjual Premium, apalagi yang penugasan, jika melanggar maka akan ada sanksi dari Pertamina, " katanya.

    Banyak daerah yang merasa Premium semakin langka, contohnya di Riau. Gabungan Mahasiswa Provinsi Riau sampai mengadakan aksi mendorong kendaraan bermotor ketika melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD Riau, di Pekanbaru Senin pekan lalu.

    Dalam orasinya mereka memprotes mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite serta BBM jenis Premium yang sulit didapatkan di Provinsi Riau.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.