Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKPP Segera Menggelar Sidang Kasus Suap Pilkada Garut

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
(ki-ka) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hasyim Asy'ari, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Ratna Dewi Pettalolo, Hardjono dan Muhammad foto bersama usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 12 Juni 2017. ANTARA FOTO
(ki-ka) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hasyim Asy'ari, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Ratna Dewi Pettalolo, Hardjono dan Muhammad foto bersama usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 12 Juni 2017. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengatakan pihaknya akan segera menggelar sidang terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut. Sidang dilakukan terkait dengan dugaan suap anggota KPU Garut dari tim sukses salah satu pasangan bupati Garut.

"Laporannya sudah masuk," ujar Harjono di Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.

Baca juga: Suap Pilkada 2018, Bakal Calon Bupati Garut Jadi Tersangka

Harjono menyebutkan DKPP saat ini masih menunggu proses administrasi laporannya terlebih dulu untuk menetapkan jadwal persidangan. Kemungkinan sidang akan digelar pekan depan.

Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kasus suap dalam proses pemilihan kepala daerah Garut melibatkan tiga tersangka. Ketiganya adalah anggota KPU Garut Ade Sudrajat, Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri sebagai penerima suap, serta Didin Wahyudin sebagai pihak yang menyuap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Harjono, persidangan nanti akan memutuskan terbukti atau tidaknya Ade melanggar kode etik, termasuk soal statusnya. "Kalau KPU dan Bawaslu baru bisa memberhentikan sementara," ujarnya.

Baca juga: Suap Pilkada Garut, Polisi: Jumlah Tersangka Mungkin Bertambah

Harjono menjelaskan, jika bukti kuat dugaan suap, DKPP akan memutuskan memberhentikan pelaku dari anggota KPU secara tetap.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan perkara ini akan diselesaikan dengan proses hukum dan proses etik. Untuk proses hukum, pelaku sudah ditahan kepolisian. Sedangkan proses etik, kata Arief, KPU sudah melaporkan ke DKPP. "Sekarang tunggu persidangannya dan putusannya," kata Arief.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Pemilu 2024, DPR Akan Sahkan 3 Anggota DKPP Usulan Mereka Hari Ini

14 Juni 2022

Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. ANTARA/Muhammad Hajiji
Pemilu 2024, DPR Akan Sahkan 3 Anggota DKPP Usulan Mereka Hari Ini

DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mensahkan 3 anggota DKPP usulan mereka.


Kemendagri Apresiasi Capaian Kinerja DKPP Selama 10 Tahun

13 Juni 2022

Kemendagri Apresiasi Capaian Kinerja DKPP Selama 10 Tahun

Berbagai capaian yang berhasil diraih DKPP selama rentang usianya tersebut. salah satunya berhasil membentuk sistem penegakan integritas aparatur yang efektif.


Sekjen Kemendagri: Penyelenggaraan Pemilu Masih Butuh Dukungan dan Koordinasi

7 Juni 2022

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro menerima
Sekjen Kemendagri: Penyelenggaraan Pemilu Masih Butuh Dukungan dan Koordinasi

Keberadaan DKPP merupakan bagian yang sangat penting sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara Pemilu


Eks Bupati Probolinggo Siapkan Anak Maju Pilkada: Baliho hingga Safari Politik

1 September 2021

Baliho mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan putranya, Zulmi Noor Hasani, di salah satu sudut kabupaten. Foto: TEMPO|DAVID PRIYASIDHARTA.
Eks Bupati Probolinggo Siapkan Anak Maju Pilkada: Baliho hingga Safari Politik

Mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, dikabarkan tengah menyiapkan putranya, Zulmi Noor Hasani untuk maju di pentas Pilkada.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


DKPP Tunda Sidang Pemeriksaan Selama Wabah Covid-19

17 April 2020

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di Gedung DKPP, Jakarta Pusat. Rabu, 14 Maret 2018. Tempo/Caesar Akbar.
DKPP Tunda Sidang Pemeriksaan Selama Wabah Covid-19

Sejak 23 Maret lalu, DKPP juga telah meniadakan penerimaan pengaduan atau pelaporan sengketa pemilihan umum secara tatap muka di Kantor DKPP.


Didik Supriyanto Pakai Masker saat Bersumpah Jadi Anggota DKPP

15 April 2020

Peneliti Senior CSIS, JB Kristiadi (kiri), Sekjen Partai Damai Sejahtera Sahat Sinaga dan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto (kanan), sebelum mengikuti diskusi tentang UU Pemilu, di Jakarta, Selasa, 17 April 2012. TEMPO/Imam Sukamto
Didik Supriyanto Pakai Masker saat Bersumpah Jadi Anggota DKPP

Anggota DKPP baru ini juga bersumpah akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat menjalankan tugas dan wewenang demi suksesnya Pemilu


Inilah Didik Supriyanto, Anggota DKPP Pengganti Harjono

15 April 2020

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto. dpd.go.id
Inilah Didik Supriyanto, Anggota DKPP Pengganti Harjono

Anggota DKPP baru, Didik Supriyanto adalah salah satu pendiri dan aktivis Aliansi Jurnalis Independen.


Detail Kasus yang Bikin DKPP Pecat Anggota KPU Evi Novida Ginting

19 Maret 2020

Komisioner KPU Viryan Azis dan Evi Novida Ginting didampingi anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar memeriksa dokumen rekapitulasi suara Sulawesi Selatan di Kantor KPU RI, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim
Detail Kasus yang Bikin DKPP Pecat Anggota KPU Evi Novida Ginting

Dalam sengketa caleg ini, terungkap bahwa peran komisioner KPU pusat dominan dan signifikan dalam penetapan calon terpilih.