Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suap Pilkada 2018, Bakal Calon Bupati Garut Jadi Tersangka

image-gnews
Tiga tersangka saat konferensi pers terkait penangkapan Anggota KPU dan Panwaslu Garut di Mapolda Jawa Barat di Bandung, 26 Februari 2018. Polisi mengamankan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri, anggota KPU Garut Ade Sudrajat, dan Didin Wahyudin (tim paslon Soni Sondani-Usep Nurdin). TEMPO/Prima Mulia
Tiga tersangka saat konferensi pers terkait penangkapan Anggota KPU dan Panwaslu Garut di Mapolda Jawa Barat di Bandung, 26 Februari 2018. Polisi mengamankan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri, anggota KPU Garut Ade Sudrajat, dan Didin Wahyudin (tim paslon Soni Sondani-Usep Nurdin). TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Umar Surya Fana mengatakan bakal calon bupati Garut Soni Sondani akan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap atau gratifikasi dalam Pilkada 2018 Kabupaten Garut.

"Jadi terhadap paslon atas nama Soni mungkin hari ini akan kami lakukan penahanan," ujar Umar saat ditemui wartawan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Sukarno Hatta, Kota Bandung, Kamis, 1 Maret 2018.

Baca juga: Suap Pilkada Garut, Polisi: Jumlah Tersangka Mungkin Bertambah

Soni beserta wakilnya, Usep Nurdin telah diperiksa Polda Jawa Barat, pada Rabu, 28 Februari 2018, kemarin. Meski gagal lolos untuk berlaga di ajang Pilkada Garut, namun kini masalah justru merundung pasangan itu yang terlibat kasus suap.

Suap itu dilakukan tim sukses Soni-Usep, Didin Wahyudin kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Garut Heri Hasan Basri dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Garut Ade Sudrajat. Tujuannya agar pasangan Soni-Usep bisa lolos sebagai pasangan calon bupati-wakil bupati Garut.

"Untuk yang pasangannya saudara Usep sedang dalam pendalaman, karena ternyata mereka punya tugas masing-masing yang berkaitan dengan masalah tersangka pertama Didin yang memberikan uang kepada Panwas dan KPUD Garut," ujar Umar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Soni mengaku menggelontorkan dana kepada Didin. Namun, kata Umar, pengakuan Soni uang itu digunakan sebagai dana operasional dalam proses Pilkada di Garut.

"Nah, itu kan terserah dia mau ngomong apa, nanti akan kami lakukan berita acara konfrontasi antara Didin dan Soni. Itu nanti akan muncul dalam berita konfrontasi tersendiri, banyak memang sudah ada dana transfer dari A ke B kemudian baik kepada Panwas dan KPUD," ucapnya.

Baca juga: Suap Pilkada Garut, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Paslon Lain

Menurut Umar, kini penyidik berhasil menambah alat bukti yang difungsikan sebagai alat untuk mengungkap siapa saja yang terkait kasus suap Pilkada Garut itu. Tambahan alat bukti itu, yakni keterangan dari Didin dan juga Soni.

Tambahan alat bukti juga berasal dari bank. "Pengakuan dari pihak bank akan kami bunyikan dari petugas bank yang menyatakan bahwa transaksi tersebut valid dan benar sesuai dengan apa yang tertulis di rekening orangnya," kata Umar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sikap KPU Ihwal Gerakan Relawan Bumbung Kosong di Pilkada Trenggalek

5 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. kpu.go.id
Sikap KPU Ihwal Gerakan Relawan Bumbung Kosong di Pilkada Trenggalek

Relawan bumbung kosong bertekad mengalahkan calon tunggal di Pilkada Trenggalek 2024.


Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam saat Pilkada

10 jam lalu

Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi
Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam saat Pilkada

Jelang pilkada, potensi munculnya kampanye negatif bahkan kampanye hitam menguat.


Seluk-beluk Jokowi Bakal Habiskan Masa Jabatannya di IKN Selama 40 Hari ke Depan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengawali kegiatan kunjungan hari kedua di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan meninjau langsung kawasan Istana Kepresidenan, pada Senin pagi, 29 Juli 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Seluk-beluk Jokowi Bakal Habiskan Masa Jabatannya di IKN Selama 40 Hari ke Depan

Jokowi disebut akan berkantor di IKN hingga sehari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.


DPR Sebut Perlu Revisi UU Pilkada untuk Atur Maraknya Kotak Kosong di Pilkada

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
DPR Sebut Perlu Revisi UU Pilkada untuk Atur Maraknya Kotak Kosong di Pilkada

Kata DPR soal kotak kosong di Pilkada.


Analisis Pengamat soal Strategi Branding Tiga Paslon di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno berbincang dengan warga saat Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 8 September 2024.  Kedatangan pasangan bacagub ke CFD ini menggunakan MRT ke stasiun Bundaran HI. TEMPO/Ilham Balindra
Analisis Pengamat soal Strategi Branding Tiga Paslon di Pilkada Jakarta

Sejumlah pengamat menyoroti branding ketiga pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta.


Partai Buruh Resmi Dukung Andika-Nanang

2 hari lalu

Partai Buruh secara resmi mengusung pasangan bakal calon bupati - wakil bupati Serang Andik  Hazrumy - Nanang Supriatna di Pillkada Kabupaten Serang 2024 di Kantor Kepengurusan Pusat Partai Buruh Kota Serang, Ahad, 8 September 2024. Dok. Pribadi
Partai Buruh Resmi Dukung Andika-Nanang

Partai Buruh secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna, untuk Pilkada Kabupaten Serang 2024.


PKPI Resmi Gabung Koalisi Airin-Ade di Banten

2 hari lalu

Ketua Dewan Pembina DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Banten, Saberawi Jaya menyerahkan surat dukungan kepada pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilkada Banten, di Kantor DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Banten, Ahad, 8 September 2024. Dok. Pribadi
PKPI Resmi Gabung Koalisi Airin-Ade di Banten

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) resmi menyatakan bergabung dengan Koalisi Banten Maju Bersama yang mengusung pasangan Airin-Ade


Riset INDEF: Oligarki dan Kolusi Partai dalam Pilkada Sebabkan Pembangunan Ekonomi Tak Sehat

3 hari lalu

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (ketiga kiri) bersama anggota KPU August Mellaz (kedua kiri), Idham Holik (ketiga kanan), Yulianto Sudrajat (kedua kanan), Parsadaan Harahap (kiri) dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) berpegangan tangan usai memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Riset INDEF: Oligarki dan Kolusi Partai dalam Pilkada Sebabkan Pembangunan Ekonomi Tak Sehat

INDEF memaparkan hasil kajian yang menerapkan kerangka analisis ekonomi persaingan usaha terhadap kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024


KPU Jateng Sebut Pilkada di Tiga Daerah Diikuti Pasangan Calon Tunggal

3 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
KPU Jateng Sebut Pilkada di Tiga Daerah Diikuti Pasangan Calon Tunggal

KPU Jateng menyatakan tiga bakal pasangan calon yang sudah mendaftar di Pilkada 2024 akan berhadapan dengan kotak kosong.


Jokowi Nilai Kotak Kosong Bagian dari Demokrasi, Ini Kata Pengamat dari Unair

4 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
Jokowi Nilai Kotak Kosong Bagian dari Demokrasi, Ini Kata Pengamat dari Unair

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Namun, pengamat Unair menyebutnya sebagai erosi demokrasi.