Cagub Sultra Kena OTT, PDIP: Kita Telan Dulu Kenyataan Pahit Ini

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hendrawan Supratikno. TEMPO/Imam Sukamto

    Hendrawan Supratikno. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan penangkapan terhadap calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, menjadi hambatan partainya dalam pemenangan pemilihan kepala daerah 2018. Asrun adalah calon kepala daerah yang diusung PDIP.

    "Tentu saja kami merasa prihatin. Kontestasi baru dimulai, sudah terhalang beban berat, ibarat mau main gitar tanpa senar," ujar Hendrawan saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.

    Baca: KPK Tangkap Tangan Wali Kota Kendari dan Calon Gubernur Sultra

    Menurut Hendrawan, peristiwa ini bakal mengganggu partainya dalam persiapan pilkada. "Tentu kami berusaha keluar dari persoalan ini dengan memaksimalkan jaringan, dukungan, dan modal sospol (sosial-politik) yang ada," ucapnya.

    Hendrawan menuturkan bakal mengamati proses hukum terhadap calon kepala daerahnya tersebut. Hal itu untuk mengantisipasi kerentanan kasus ini dijadikan alat kampanye dalam pilkada. "Untuk sementara, kita telan dulu kenyataan pahit ini sambil mawas diri dan mendalami kausalitas serta konstruksi persoalannya," tuturnya.

    Asrun ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama anaknya, yang merupakan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra. Keduanya ditangkap dan diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Rabu, 28 Februari 2018. Rencananya, keduanya dibawa ke Jakarta hari ini.

    Baca: Wali Kota Kendari dan Cagub Asrun Diperiksa KPK di Polda Sultra

    Asrun maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Hagua. Keduanya diusung Partai Amanat Nasional, PDIP, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, dan Partai Gerindra.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.