TEMPO.CO, Bengkulu - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Merah Johansyah, mengatakan pilkada 2018 yang berlangsung serentak di 171 daerah menjadi momentum untuk memulihkan krisis ekologi di Indonesia.
"Pilkada ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar dalam memilih pemimpin yang berkomitmen pada pemulihan krisis ekologi," kata Merah di Bengkulu, Selasa, 27 Februari 2018.
Baca juga: Ida Fauziyah, Optimisme Kekuatan Kaum Ibu di Pilkada 2018
Saat diskusi bertema "Mewaspadai Ijon Politik dalam Pilkada Serentak 2018" yang digelar lembaga lingkungan Kanopi Bengkulu, Merah mengatakan masa depan bentang alam Nusantara ditentukan oleh pilihan politik masyarakat.
Karena itu, dia berharap masyarakat pemilih harus cerdas menentukan pilihan dengan memantau rekam jejak para calon kepala daerah yang maju dalam pilkada provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Merah, ijon politik masih membayangi gelanggang politik di Indonesia pada pilkada serentak 2018. Politik ijon adalah perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha bersama pasangan calon sebelum pilkada.
Dari kajian Jatam, kekayaan para calon kepala daerah yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi rata-rata mencapai Rp 7 miliar, sedangkan ongkos politik yang dibutuhkan untuk mendapatkan jabatan mencapai Rp 20-30 miliar.
Baca juga: Khofifah Diteriaki Saatnya Jadi Gubernur oleh Pedagang Pasar
"Dalam kondisi ini potensi ijon politik bisa terjadi dan pelaku industri ekstraktif juga agresif memodali para calon ini agar tujuan bisnisnya langgeng," kata Merah.
Bila pelaku ijon tersebut terpilih menjadi kepala daerah, dapat dipastikan lingkaran korupsi baru saja dimulai. Karena itu, kelompok masyarakat sipil menurut dia, perlu proaktif mencerdaskan masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar dalam pilkada.
