Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suap Pilkada, KPU Garut Belum Menggelar Rapat Internal

image-gnews
Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Garut - Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pilkada Garut. Ketiganya adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Garut Ade Sudrajat, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Garut Heri Hasan Bisri, serta Didin sebagai pihak yang memberikan suap.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut diikuti empat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Para calon ini telah ditetapkan KPU Garut dalam rapat pleno yang digelar pada 12 Februari 2018.

Keempat kontestan itu adalah pasangan inkumben Rudy Gunawan-Helmi Budiman yang diusung Gerindra, PKS, dan NasDem; pasangan Agus Hamdani-Pradana Aditya yang diusung PPP, PAN, dan Hanura. Pasangan ketiga adalah Iman Alirahman-Dedi Hasan Bahtiar yang diusung Golkar dan PDIP. Terakhir pasangan Suryana-Wiwin Suwindaryati dari jalur independen.

Baca juga: Pilkada Serentak 2018: Data Pemilih Ganda di Garut

Sebelumnya, KPU membatalkan dua pasangan bakal calon bupati. Mereka adalah pasangan Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah yang diusung Demokrat dan PKB serta Soni Sondani-Usep Nurdin dari jalur independen. Keduanya dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan kepala daerah. Pasangan independen tidak memenuhi jumlah dukungan minimal. Sedangkan Agus Supriadi dianggap tidak memenuhi persyaratan. Agus merupakan Bupati Garut periode 2004-2009 yang sempat terjerat kasus korupsi oleh KPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Proses pilkada yang mulai memasuki masa kampanye ini dinodai oleh tertangkapnya Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat dan Ketua Panwaslu Heri Hasan Bisri. Polisi menduga mereka menerima suap dari seseorang bernama Didin. Motifnya adalah agar salah satu pasangan calon bisa lolos maju ke pilkada Garut 2018.

"Mereka diamankan di Polda Jabar," ujar Wakapolres Garut Komisaris Gotam Hidayat, Ahad, 25 Februari 2018.

Baca juga: Suap Pilkada, Penangkapan Komisioner KPU Garut Perintah Kapolri

Ketua KPU Garut Hilwan Fanaqi mengaku belum dapat berbuat banyak ihwal suap pilkada Garut ini. Dia mengaku masih menunggu kepastian kasus tersebut. "Belum ada rencana rapat internal, saya masih menunggu kepastian informasinya," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Bupati Probolinggo Siapkan Anak Maju Pilkada: Baliho hingga Safari Politik

1 September 2021

Baliho mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan putranya, Zulmi Noor Hasani, di salah satu sudut kabupaten. Foto: TEMPO|DAVID PRIYASIDHARTA.
Eks Bupati Probolinggo Siapkan Anak Maju Pilkada: Baliho hingga Safari Politik

Mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, dikabarkan tengah menyiapkan putranya, Zulmi Noor Hasani untuk maju di pentas Pilkada.


Pengacara 'Sosialita Kota Medan' Anggap Kliennya Mestinya Bebas

5 Desember 2019

Pengadilan Negeri Medan memvonis Dewi tujuh bulan penjara karena terbukti mencemarkan nam baik politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat. TEMPO/Mei Leandha
Pengacara 'Sosialita Kota Medan' Anggap Kliennya Mestinya Bebas

Saat Pilkada, melalui akun Facebook Legros Aliyah, ia menyebar status yang berisi tudingan bahwa Djarot Saiful Hidayat menyuap beberapa kepala desa.


KPU Garut Sosialisasi Pilkada di Gereja

18 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Garut Sosialisasi Pilkada di Gereja

KPU Garut melakukan sosialisasi pilkada di gereja untuk meningkatkan partisipasi pemilih.


Suap Pilkada, Klausul Asrun Tetap Cagub Meski Jadi Tahanan KPK

2 Maret 2018

Calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun (tengah) turun dari ruang penyidik Polda Sultra usai diperiksa penyidik KPK, untuk langsung diterbangkan ke Kantor KPK di Jakarta, dari Kendari, Sulawesi Tenggara, 28 Februari 2018. ANTARA/Jojon
Suap Pilkada, Klausul Asrun Tetap Cagub Meski Jadi Tahanan KPK

KPU menyatakan cagub Sulawesi Tenggara nomor urut 2 Asrun tetap bisa ikut pemilihan walaupun terkena kasus suap pilkada.


PAN Beri Bantuan Hukum kepada Cawagub Sultra Asrun

1 Maret 2018

Calon Gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun (tengah) dikawal petugas saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 28 Februari 2018. Adriatma dan Asrun terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh tim KPK di Jalan Syekh Yusuf, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Saat tertangkap tangan, keduanya sedang bersama sejumlah pengusaha. ANTARA
PAN Beri Bantuan Hukum kepada Cawagub Sultra Asrun

Bantuan hukum diberikan PAN jika ada permintaan dari Asrun.


KPU Minta Parpol Lebih Ketat Menyeleksi Calon Kepala Daerah

1 Maret 2018

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri
KPU Minta Parpol Lebih Ketat Menyeleksi Calon Kepala Daerah

Parpol dianggap paling bertanggung jawab atas maraknya OTT terhadap kepada calon kepala daerah.


Suap Pilkada 2018, Polisi Panggil Ketua KPU dan Panwaslu Garut

1 Maret 2018

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto bersama Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat (kedua kanan) dan Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto (kiri) memberi keterangan pers saat gelar perkara kasus OTT penyuapan Pilkada Garut di Mapolda Jawa Barat, 26 Februari 2018. Tim Satgas Anti Money Politic Kepolisian berhasil menangkap komisioner KPUD Kabupaten Garut dan Ketua Panwaslu kabupaten Garut. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Suap Pilkada 2018, Polisi Panggil Ketua KPU dan Panwaslu Garut

Kepolisian akan memanggil Ketua KPU dan anggota Panwaslu Garut untuk mengembangkan kasus dugaan suap pilkada 2018 Garut.


DKPP Segera Menggelar Sidang Kasus Suap Pilkada Garut

1 Maret 2018

(ki-ka) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hasyim Asy'ari, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Ratna Dewi Pettalolo, Hardjono dan Muhammad foto bersama usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 12 Juni 2017. ANTARA FOTO
DKPP Segera Menggelar Sidang Kasus Suap Pilkada Garut

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima laporan kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut.


Suap Pilkada 2018, Bakal Calon Bupati Garut Jadi Tersangka

1 Maret 2018

Tiga tersangka saat konferensi pers terkait penangkapan Anggota KPU dan Panwaslu Garut di Mapolda Jawa Barat di Bandung, 26 Februari 2018. Polisi mengamankan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri, anggota KPU Garut Ade Sudrajat, dan Didin Wahyudin (tim paslon Soni Sondani-Usep Nurdin). TEMPO/Prima Mulia
Suap Pilkada 2018, Bakal Calon Bupati Garut Jadi Tersangka

Kepolisian mempunyai bukti keterlibatan Soni Sondani dalam kasus suap di Pilkada 2018 Garut.


Pilkada 2018, KPK Minta Tak Ada Pihak yang Manfaatkan Kekuasaan

28 Februari 2018

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif bersama Direktur Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko di kantor TII, Jakarta, Ahad, 18 Februari 2018. TEMPO/Adam Prireza
Pilkada 2018, KPK Minta Tak Ada Pihak yang Manfaatkan Kekuasaan

KPK mewanti-wanti penyelenggara pemilu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam proses Pilkada 2018.