Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ratusan Aktivis Sampaikan Seruan Kebhinekaan Menghadapi Pilkada

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Hendardi (Ketua SETARA Institute), Rumadi Ahmad (Lakspesdam PBNU), Bonar Tigor Naispospos (Peneliti SETARA Institute), Sugeng Teguh Santoso (Sekretaris Jenderal Peradi), dan Petrus Salestinus (Advokat Pengawal Pancasila) saat menyampaikan dukungan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017. TEMPO/Irsyan
Hendardi (Ketua SETARA Institute), Rumadi Ahmad (Lakspesdam PBNU), Bonar Tigor Naispospos (Peneliti SETARA Institute), Sugeng Teguh Santoso (Sekretaris Jenderal Peradi), dan Petrus Salestinus (Advokat Pengawal Pancasila) saat menyampaikan dukungan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017. TEMPO/Irsyan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 185 aktivis dari berbagai latar belakang menyampaikan seruan moral kebhinekaan. Seruan itu disampaikan menghadapi pelaksanaan pilkada 2018.

"Alasan seruan ini karena semakin menguatnya fundamentalisme agama yang dapat mengganggu kebhinekaan, khususnya menghadapi pilkada 2018 dan pemilu 2019," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Hotel Atlet Century, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2018.

Baca juga: Wiranto: Kebanggaan Bangsa di Pilkada 2018 Ini Dipertaruhkan

Seruan kebhinekaan ini diinisiasi Setara Institute dan diikuti aktivis dari sejumlah organisasi. Hendardi mengatakan pihaknya mengajak para tokoh, akademisi, dan aktivitis untuk membuat seruan terutama untuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

Hendardi mengatakan seruan untuk pemerintah dan penegak hukum yakni agar melakukan tindakan tegas terhadap berbagai tindakan yang kompatibel seperti penyebaran hoax. Sementara untuk masyarakat adalah seruan agar kembali kepada kebhinekaan, bukan pada satu kepentingan politik identitas tertentu.

Koordinator Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Totok Yulianto mengatakan politik identitas dalam pilkada dan pemilu sangat berbahaya bagi demokrasi. "Dampaknya yaitu masyarakat akan lupa terkait visi, misi dan program calon, mereka akan lebih memilih berdasarkan sosok apakah sama dengan identitasnya," ujar Totok.

Baca juga: KPU: Calon di Pilkada yang Terkena OTT Tetap Boleh Kampanye

Selain itu, Totok mengatakan politik identitas akan memecah kebhinekaan dan dikhawatirkan jika calon yang nantinya terpilih melalui politik identitas akan menyerang identitas lain.

Totok sendiri mengatakan politik identitas itu telah lama terbangun di Indonesia. Namun, hal tersebut pecah pada pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. "Dan itu akan terus dipermanenkan," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Sebut Konsolidasi Demokrasi Harus jadi Topik Spesifik Debat Capres-Cawapres

2 hari lalu

Tiga pasangan capres cawapres mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di depan Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 27 November 2023. KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.  TEMPO/Subekti.
KPU Sebut Konsolidasi Demokrasi Harus jadi Topik Spesifik Debat Capres-Cawapres

Ketua KPU Hasyim Asy'ari, mengatakan isu demokrasi secara spesifik yang perlu dibahas dalam debat calon presiden dan wakil presiden.


MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Murad Ismail Cs, Soal Masa Jabatan Kepala Daerah

15 hari lalu

Ilustrasi sidang di MK. TEMPO/Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Murad Ismail Cs, Soal Masa Jabatan Kepala Daerah

MK menggelar sidang perdana gugatan judicial review Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang UU Pilkada pada hari ini.


ASN Dilarang Komen. Like and Share di Media Sosial Capres-Cawapres, Begini Aturannya

20 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
ASN Dilarang Komen. Like and Share di Media Sosial Capres-Cawapres, Begini Aturannya

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 dilarang komen, like and share di media sosial capres-cawapres. Ini aturan yang mengikatnya.


Simak Pentingnya Netralitas ASN dalam Pemilu 2024, Jokowi Ancam Pecat Bagi Pelanggar

30 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) alias Jokowi saat bersama peserta Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.  Jokowi dalam sambutannya mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat lebih sederhana. TEMPO/Subekti.
Simak Pentingnya Netralitas ASN dalam Pemilu 2024, Jokowi Ancam Pecat Bagi Pelanggar

Jokowi mengingatkan ASN agar netral selama Pemilu. Di sisi lain, Bawaslu mengungkapkan ASN rawan berpihak. Lantas mengapa netralitas ASN penting m


Upayakan Pemilu 2024 Berlangsung Damai, Humas Polri Jalin Kolaborasi dengan SMSI

35 hari lalu

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho bersama Sekjen SMSI, H.M. Nasir (dok.Humas Polri)
Upayakan Pemilu 2024 Berlangsung Damai, Humas Polri Jalin Kolaborasi dengan SMSI

Polri menilai media massa berperan penting untuk mewujudkan pemilu 2024 yang damai


Gibran Tanggapi Komentar Panda Nababan Ihwal Tiket dari PDIP saat Pilkada Solo 2020

49 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Komentar Panda Nababan Ihwal Tiket dari PDIP saat Pilkada Solo 2020

Menurut Gibran, dulu telah melalui semua prosesnya hingga akhirnya dicalonkan sebagai Wali Kota Solo dalam Pilkada 2020.


Jokowi Bilang Indonesia Butuh Pemimpin yang Punya Nyali

53 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Rapimnas Samawi di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 7 Oktober 2023. Saat memberikan sambutan, Jokowi menyampaikan pesan kepada peserta Rapimnas Samawi agar tak terpecah belah meski beda pilihan Pemilu 2024. Menurut Jokowi, berbeda pilihan adalah hal yang wajar dan biasa. Menurutnya jangan sampai hal itu jadi penyebab perpecahan dan kerukunan dalam persaudaraan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Bilang Indonesia Butuh Pemimpin yang Punya Nyali

Presiden Jokowi menyatakan harapannya Pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang memiliki nyali dan keberanian.


Reaksi Kader PSI Bekasi dan Depok Usai Kaesang Resmi Jadi Ketua Umum

26 September 2023

Kaesang Pangarep memberikan tanda cinta (love sign) saat pidato pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Reaksi Kader PSI Bekasi dan Depok Usai Kaesang Resmi Jadi Ketua Umum

Kader PSI Kota Bekasi dan Kota Depok buka suara terkait Kaesang usai resmi menjadi Ketua Umum mereka. Begini kata mereka.


Kaesang Anak Jokowi 2 Hari Setelah Dapat KTA Langsung Jadi Ketua Umum PSI, Ini Profil Partai Solidaritas Indonesia

26 September 2023

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep berdiri di depan pintu usai menerima friendship card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI secara simbolis di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 September 2023. Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menerima KTA yang diserahkan secara langsung oleh sejumlah petinggi PSI. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Kaesang Anak Jokowi 2 Hari Setelah Dapat KTA Langsung Jadi Ketua Umum PSI, Ini Profil Partai Solidaritas Indonesia

Dua hari setelah menerita Kartu Tanda Anggota (KTA) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, anak Jokowi secara resmi menjadi Ketua Umum PSI.


Manuver Merebut Suara NU

2 September 2023

Manuver Merebut Suara NU

Dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut-sebut untuk mengerek elektabilitas mereka dengan mendulang suara NU.