TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan calon kepala daerah dalam pilkada 2018 yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap diperbolehkan berkampanye. Namun, soal calon kepala daerah yang berada di tahanan, Arief mengatakan itu bukan menjadi kewenangan lembaganya lagi.
Baca juga: Wiranto: Kebanggaan Bangsa di Pilkada 2018 Ini Dipertaruhkan
"Kalau tidak boleh berkampanye oleh KPK, tetap di tahanan. Itu bukan urusan KPU. Tapi yang diurus KPU adalah status dia tetap sebagai pasangan calon," ujar Arief setelah menghadiri rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.
Menurut regulasi, kata Arief, status seorang calon baru akan ditentukan setelah putusan perkara hukumnya bersifat inkrah. Setelah itu, barulah KPU dapat menentukan sikap, apakah orang itu masih berstatus sebagai calon atau tidak.
Baca juga: PDIP Optimistis Marianus Sae-Emilia Didukung Pemilih Perempuan
Selama Februari, KPK menangkap tiga orang kepala daerah yang kembali maju dalam pilkada 2018. Mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, serta Bupati Subang Imas Aryumningsih.
Menurut Arief, calon kepala daerah yang sudah ditetapkan dalam pilkada 2018 tidak dapat mengundurkan diri. Ia harus tetap berlaga sampai akhirnya keluar putusan hukum atas perkaranya.
