TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membuka acara rapat koordinasi nasional persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018. Dalam pidatonya, ia menyebutkan setiap warga bertanggung jawab untuk turut mengamankan pilkada.
“Pilkada itu milik kita semua, bukan milik Kemendagri, bukan milik KPU dan Bawaslu, bukan milik lembaga lain,” ujar Wiranto.
Menurut Wiranto, masalah muncul justru dari para elemen yang berpartisipasi dalam proses pilkada. Misalnya, ucap dia, money politic atau politik uang yang biasanya dilakukan para kontestan dan penyebaran berita hoax yang biasanya melibatkan partai politik.
Baca juga: Pilkada 2018, Ini Larangan KPI Untuk Lembaga Penyiaran
Jadi, dengan adanya rakornas ini, ia berharap pilkada serentak 2018 dapat berjalan dengan aman. “Kebanggaan bangsa di pilkada nanti dipertaruhkan,” tutur Wiranto.
Menurut pantauan Tempo, selain Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan hadir dalam acara itu.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono mengatakan, selain itu, turut hadir pihak-pihak dari daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak nanti. Mereka adalah 31 gubernur, 154 wali kota, 31 pejabat KPU, dan 31 pejabat Bawaslu.
Baca juga: PKS Bakal Hindari Isu SARA dalam Kampanye Pilkada 2018
Di antara para gubernur yang hadir, terlihat Gubernur Jambi Zumi Zola, yang saat ini sedang berperkara di Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Rakornas ini semakin mengokohkan kita dalam mengawal pilkada 2018 yang sehat tanpa isu SARA dan politik uang. Juga membangun pemilu sebangsa dan setanah air,” ucap Soemarsono.
