TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam) menilai Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur berpotensi ditunggangi oleh para pebisnis. Hal ini terlihat dari rekam jejak para calon yang buruk terkait pertambangan di NTT.
"Para kandidat adalah pemain lama, dan rekam jejaknya tidak baik dengan mengobral izin," kata anggota Jatam Melky Nahar di Rumah Perlawanan Jatam, Jakarta pada Jumat, 15 Februari 2018.
Adapun empat pasangan calon gubenur NTT yang telah ditetapkan adalah Esthon L Foenay-Christian Rotok yang diusung oleh Partai Gerindra dan PAN, Benny K Harman-Benny A Litelnoni yang diusung Partai Demokrat, PKPI dan PKS, Marianus Sae-Emmilia Nomleni (Marianus-Emmi) yang diusung PDI-P dan PKB serta pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat-Joseph Nae Soi yang diusung oleh Partai NasDem, Golkar dan Hanura.
Baca: Jatam Minta KPK dan Bawaslu Awasi Ketat Pilgub NTT
Berdasarkan data Jatam, semua kandidat memiliki rekam jejak yang tidak berintegritas. Melky menyebut cagup Esthon L Foenay adalah wakil gubernur NTT tahun 2008-2013. Ia diduga melindungi pengusaha tambang dari pada masyarakat yang menjadi korban saat kasus tambang di kabupaten Timur Tenggara Selatan, sedangkan wakilnya Christian Rotok adalah bupati Kabupaten Manggarai dua kali periode sejak 2005. Ia terbukti mengobral 22 izin tambang selama memangangku jabatannya. Selain itu, ia pernah dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi izin tambang di hutan lindung.
Kandidat kedua, yaitu Marianus Sae yang beberapa waktu lalu terkena Operasi Tangkap Tangan oleh KPK perkara dugaan suap. Pada 2010, saat menjabat sebagai Bupati Ngada, dia menerbitkan 5 izin tambang. Wakilnya Emmilia Nomleni adalah anggota DPRD NTT 2009-2014 yang tidak ada mengambil sikap saat ada konfik tambang masyarakat dengan pengusaha.
Kandidat ketiga, Benny K Harman adalah mantan anggota DPR RI. Ia diduga membiarkan izin pertambangan yang terus beroperasi di daerah pemilihannya. Sedangkan wakilnya Benny A Litelnoni adalah inkumben wakil gubernur NTT. Berdasarkan data Jatam, ia tidak pernah berpihak kepada masyarakat korban tambang.
Baca: Tanpa Marianus Sae, Emilia Nomleni Tetap Maju di Pilgub NTT
Dan kandidat terakhir, Victor Laiskodat dan Joseph Nae Soi, menurut Jatam tidak memiliki sikap yang jelas soal pertambangan dan perkebunan di NTT.
Melky mengatakan, bagi Jatam para kandidat ini tidak ada memihak rakyat, khususnya di sektor pertambangan. Hal ini diperkuat dengan tidak ada satu pun kandidat yang memiliki visi misi yang menolak pertambangan di NTT. "Semua kadidat visi misi nya hal-hal yang umum, infrastruktur, kesehatan, listrik, tidak ada yang dengan jelas menyatakan untuk menentang pertambangan," kata Melky.
Menurut Melky, dengan rekam jejak seperti, tidak menutup kemungkinan bagi pengusaha untuk memanfaatkan tahun politik ini untuk memuluskan kepentingan mereka. Bahkan, kata dia, patut diduga akan ada transaksi politik para calon gubernur dengan pihak yang berkepentingan.
Melky mengatakan hal ini semakin berpotensi karena ongkos politik yang mahal. "Mereka bisa saja ditawarkan jaminan politik (biaya kampanye) untuk memuluskan kepentingan para pengusaha," kata dia.
Bedasarkan data Jatam, terdapat 309 izin tambang di 17 dari 23 kabupaten di NTT. Sampai sekarang, kata Melki, belum ada bukti jika sektor pertambangan di NTT sudah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
