Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jatam Minta KPK dan Bawaslu Awasi Ketat Pilgub NTT

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Esthon L Foenay-Christian Rotok nomor urut satu, Marianus Sae-Emilia Nomleni nomor urut dua, Beny K Harman-Benny Litelnoni nomor urut tiga, dan Viktor B Laiskodat- Josef Nae Soi nomor urut empat,  seusai rapat pleno terbuka penarikan nomor urut di Kupang, NTT, 13 Februari 2018. ANTARA/Kornelis Kaha
Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Esthon L Foenay-Christian Rotok nomor urut satu, Marianus Sae-Emilia Nomleni nomor urut dua, Beny K Harman-Benny Litelnoni nomor urut tiga, dan Viktor B Laiskodat- Josef Nae Soi nomor urut empat, seusai rapat pleno terbuka penarikan nomor urut di Kupang, NTT, 13 Februari 2018. ANTARA/Kornelis Kaha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam) menilai Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Pilgub NTT rawan ditunggangi oleh pebisnis tambang. "Kami minta KPK dan Bawaslu mendeteksi sedini mungkin jika ada transaksi politik di Pilgub NTT," kata anggota Jatam Melky Nahar di Jakarta, Jumat 16 Februari 2018. Menurut Melky, rekam jejak para calon gubernur NTT buruk terkait masalah tambang di provinsi itu.

Pilgub NTT diikuti empat pasang calon gubernur-wakil gubernur. Mereka adalah Esthon L Foenay-Christian Rotok; Benny K Harman-Benny A Litelnoni; Marianus Sae-Emmilia Nomleni; dan Vikto Bungtilu Laiskodat-Josep Nae Soi.

Baca juga: Pilgub NTT, Golkar dan NasDem Usung Viktor Laiskodat-Yosep Nai

Berdasarkan data yang dipegang oleh Jatam, empat pasang kandidat itu tak punya sikap dan suara yang memihak rakyat saat ada persoalan masyarakat dengan pengusaha tambang. Melky malah menyebut kalau para kandidat diduga melindungi investor.

Melky mengungkapkan nama calon gubernur Christian Rotok yang diduga mengobral 22 izin tambang saat menjabat sebagai Bupati Manggarai. Kemudian ada Marianus Sae yang diduga menerbitkan 5 izin tambang saat menduduki kursi Bupati Ngada.

Marianus Sae saat ini menjadi tersangka dan ditahan KPK karena diduga menerima suap sejumlah proyek di Kabupaten Ngada.

Melky menambahkan seluruh kandidat juga tak memiliki visi misi yang menolak pertambangan di NTT. "Semua kadidat visi misi nya hal-hal yang umum, infrastruktur, kesehatan, listrik," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: PDIP Cabut Dukungan Bupati Ngada Marianus Sae Sebagai Cagub NTT

Menurut Melky dengan rekam jejak seperti, tidak menutup kemungkinan bagi pengusaha untuk memanfaatkan Pilgub NTT ini untuk memuluskan kepentingan mereka. Kata Melky patut diduga akan ada transaksi politik para calon gubernur dengan pihak yang berkepentingan.

"Mereka bisa saja ditawarkan jaminan politik (biaya kampanye) untuk memuluskan kepentingan para pengusaha," katanya.

Selain itu kata Melky potensi ini juga terlihat dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap salah satu calon yaitu Marianus Sae, dia berharap KPK bisa lebih gesit lagi untuk mendeteksi pratek-praktek korupsi ini.

Bedasarkan data Jatam, terdapat 309 izin tambang di 17 dari 23 kabupaten di NTT. Sampai sekarang kata Melki belum ada bukti jika sektor pertambangan di NTT sudah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

21 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

6 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

7 hari lalu

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 November 2023. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana. TEMPO/Sultan Abdurrahman
MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

Hakim MK Asrul Sani mengatakan bila pulau-pulau kecil tidak dikelola baik lambat laun akan hilang atau tenggelam.


LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

8 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menanggapi laporan Bahlil soal narasumber Tempo yang memberi informasi kisruh pencabutan dan pemulihan IUP.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

PT Freeport Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport pada November 2023.


Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

18 hari lalu

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022./Dok. Kejagung RI
Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

Warga Bangka Belitung berharap penegak hukum bisa tegas menindak praktek culas tata niaga timah.


Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

21 hari lalu

Cover Majalah Tempo. FOTO/Tempo
Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

Presiden Jokowi ternyata ikut andil memberi akses kepada Bahlil Lahadalia dalam tata kelola perizinan tambang.


Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

23 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menunjukkan surat suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. ANTARA
Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

Dia berharap aparat penegak hukum proaktif menelusuri dugaan politisasi izin usaha pertambangan yang disinyalir melibatkan Menteri Bahlil Lahadalia.