TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu memprediksi potensi konflik di pemilihan kepala daerah Sumatera Utara bakal meningkat. Hal itu terjadi seiring dengan tidak lolosnya pasangan Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih dan Ance Selian sebagai calon kepala daerah provinsi tersebut, kemarin. Dengan demikian, hanya tinggal dua pasangan calon yang akan bertanding, yaitu pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah berhadapan dengan pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus.
“Potensi konflik agak memanas di tingkat pemilih,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, kepada Tempo, Senin, 12 Februari 2018.
Baca: JR Saragih-Ance Dicoret, Partai Demokrat: Harus Dicurigai
Mengerucutnya pertarungan menjadi dua pasangan itu diperkirakan bakal meningkatkan suhu politik di Sumatera Utara. Selain itu, kata Rahmat, politik identitas juga diperkirakan bakal menguat. Ia menyebut calon gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat, misalnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lahir di Magelang, Jawa Tengah. “Djarot orang Jawa, pasti akan diungkit biasanya,” ujar dia.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan, mengatakan pertarungan antara Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus bakal berlangsung keras. Sebab, sejauh ini belum ada pasangan calon yang dominan. Menurut dia, isu putra daerah diprediksi bakal banyak diembuskan dalam pilkada Sumatera Utara. Meski begitu, ia optimistis hal tersebut tidak akan sampai menjadi konflik atau memicu bentrokan fisik antarpendukung pasangan calon. “Karena partai pendukung tidak terbelah jadi dua bagian,” kata dia.
Senin, 12 Februari 2018, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Mulia Banurea, mengatakan pasangan JR Saragih-Ance tidak lolos sebagai peserta pilkada. Musababnya, JR Saragih gagal memenuhi persyaratan berupa legalisasi ijazah.
Baca: Gagal Ikut Pilkada, Partai Demokrat Ungkap Ijazah JR Saragih
JR Saragih sebelumnya menyatakan menempuh pendidikan di SMA 1 Swasta Ikhlas Prasasti, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan tamat pada 26 Mei 1990. Namun sekolah tersebut ditutup sehingga ijazah JR Saragih harus dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. “Kami konfirmasi, dan surat balasan dari Dinas Pendidikan menyatakan tidak pernah mengeluarkan legalisir salinan ijazah atas nama JR Saragih,” kata dia, merujuk pada surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta tertanggal 22 Januari 2018.
Setelah penetapan pasangan calon oleh KPU Sumatera Utara kemarin, JR Saragih terisak. Ia tetap bekukuh bahwa ijazahnya legal sehingga ia akan menggugat keputusan KPU. Meski begitu, ia mengimbau para pendukungnya untuk tetap tenang. “Kita tidak perlu salahkan yang mana, biarkan keputusan. Masih ada di atas manusia, Tuhan,” kata dia.
Komisioner KPU, Ilham Saputra, mempersilakan JR Saragih untuk melayangkan gugatan melalui jalur hukum. “Jangan menggunakan demo-demo atau malah merusak kantor kami,” kata dia. Begitu pula dengan Bawaslu yang menyatakan siap menerima gugatan dari JR Saragih. “Teman-teman Bawaslu Sumatera Utara sudah mengantisipasi,” ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin.
IIL ASKAR MONDZA
