Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada 2018, Pertaruhan Ketiga Kali Khofifah untuk Kursi Jatim-1

Editor

Amirullah

image-gnews
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Bupati Trenggalek Emil Dardak memberi sambutan usai mendapat  surat keputusan di DPP Golkar, Jakarta, 22 November 2017. Dengan dukungan dua partai ini, Khofifah dan Emil sudah dapat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tempo/Fakhri Hermansyah
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Bupati Trenggalek Emil Dardak memberi sambutan usai mendapat surat keputusan di DPP Golkar, Jakarta, 22 November 2017. Dengan dukungan dua partai ini, Khofifah dan Emil sudah dapat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tempo/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Khofifah Indar Parawansa, 53 tahun, maju pilkada 2018 Jawa Timur 2018 setelah mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Pilgub Jawa Timur tahun ini adalah kali ketiga bagi Khofifah dalam memperebutkan kursi Jatim-1.

"Semoga pencalonan kami ini selalu dilindungi dan diberikan hidayah," kata Khofifah seusai mendaftarkan diri di KPU Jawa Timur, 10 Januari 2018. Di pilkada ketiga ini, dia berpasangan dengan Emil Dardak.

Baca juga: Khofifah Andalkan Pasangannya Rebut Suara Milenial di Pilkada

Khofifah dikenal sebagai aktivis Muslimat Nahdlatul Ulama. Dia lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Surabaya. Khofifah meraih gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya pada 1989 dan melanjutkan pendidikannya di  Universitas Negeri Airlangga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada 1991.

Sebelum memulai karirnya di bidang politik, ia berprofesi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna Surabaya dan Universitas Wijaya Putra. Pada usia 27 tahun, ia menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Khofifah terpilih kembali menjadi anggota legislatif pada Pemilu 1997. Namun, pada periode keduanya sebagai anggota DPR, ia hanya menjabat dua tahun karena saat itu terjadi peralihan pemerintahan Orde Baru ke Era reformasi.

Saat menjadi anggota dewan, ia kerap mengkritik pemerintahan Orde Baru. Salah satunya soal kecurangan yang terjadi pada Pemilu 1997. Di depan sidang, Khofifah pernah membawa pidato yang berbeda dari yang disiapkan dan menyampaikan kritik atas demokrasi yang dilakukan Orde Baru. Saat itu, Fraksi Utusan Golongan sempat terkejut kerena teks pidato yang mereka terima justru berisi pujian untuk pemerintahan Soeharto, berlawanan dengan yang dia sampaikan .

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 1999, Khofifah pindah ke partai bentukan Abdurahman Wahid, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilihan Legislatif 1999, ia  kembali terpilih menjadi anggota dewan. Tidak lama bertugas, Presiden Abdurahman Wahid saat itu mengangkatnya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Saat menjabat, ia mengganti istilah Departemen Peranan Wanita menjadi Departemen Pemberdayaan Perempuan. Menurut Khofifah, perempuan berarti 'empu' yang lebih dihormati dibandingkan istilah wanita yang bermakna 'wani ditata'.

Seiring jatuhnya Presiden Abdurahman Wahid, Khofifah tak lagi menjadi menteri dalam kabinet bentukan Presiden Megawati.

Baca juga: Ini Dia Artis Pendukung Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur

Khofifah lalu aktif dalam organisasi bentukan NU yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kemasyarakatan. Ia menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU pada tahun 2000-2005. Kiprahnya dalam pemberdayaan masyarakat Surabaya membuat masyarakat mendorongnya dalam Pilgub Jawa Timur 2008, namun dia belum berhasil. Khofifah kembali menjadi calon gubernur Jawa Timur pada 2013, namun kembali gagal.

Saat pemilihan presiden 2014, Khofifah menjadi salah satu juru bicara politik untuk pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Setelah Jokowi berhasil menjadi presiden, ia diangkat menjadi Menteri Sosial. Rupanya dia masih memendam mimpinnya menjadi gubernur Jawa Timur. Pada pilkada serentak 2018, dia mencalonkan diri untuk maju, setelah sebelumnya mengundurkan diri dari posisi Menteri Sosial.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sunarto: Dianggap Hambat Pembangunan, Isu Lingkungan Hidup Jarang Dibahas dalam Pilkada

18 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Sunarto: Dianggap Hambat Pembangunan, Isu Lingkungan Hidup Jarang Dibahas dalam Pilkada

Co-Chair IUCN menilai isu lingkungan hidup kurang dibahas dalam Pilkada karena ada beda paradigma melihat lingkungan dan pembangunan.


Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan Debat Perdana Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto saat ditemui usai pengamanan demo sidang sengketa Pilpres 2024 di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Senin, 22 April 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan Debat Perdana Pilkada Jakarta

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto anggotanya untuk bersikap profesional dan menjaga integritas dalam menghadapi situasi Pilkada Jakarta.


Aliansi BEM Bertemu Kapolda Banten, Berharap Polri Netral untuk Ciptakan Pilkada Damai

2 hari lalu

Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung di Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten bersilaturhmi dengan Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, di Markas Polda Banten, pada Jumat 27 September 2024. Dok. Pemkab Serang
Aliansi BEM Bertemu Kapolda Banten, Berharap Polri Netral untuk Ciptakan Pilkada Damai

Mahasiswa mengingatkan agar kepolisian tetap netral sehingga tercipta pilkada yang kondusif.


Kadin Solo Pastikan Netral dalam Pilwakot 2024, Gelar Dialog Bahas Tantangan Kota

3 hari lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan KPUD mempersiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di gudang logistik KPUD Surakarta, Jawa Tengah, 26 November 2015. Komisioner Divisi Logistik KPUD Solo, Suryo Baruno menyatakan logistik Pilkada kota Surakarta siap 100 persen. TEMPO/Bram Selo Agung
Kadin Solo Pastikan Netral dalam Pilwakot 2024, Gelar Dialog Bahas Tantangan Kota

Kadin Solo memastikan bersikap netral dan tidak berpolitik dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2024.


Jokowi Pindah ke Solo: Belum Ada Rencana Penyambutan hingga Ikut Pilkada

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timor, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Pindah ke Solo: Belum Ada Rencana Penyambutan hingga Ikut Pilkada

Jokowi telah mengajukan pindah domisili ke Solo sejak September 2024


Kampanye Kotak Kosong di Pilkada 2024

3 hari lalu

Kampanye Kotak Kosong di Pilkada 2024

Ada gerakan masif mengkampanyekan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah. Melawan oligarki partai


Jamaludin Malik Sang Ultraman, Anggota DPR Fraksi Golkar Ingin di Komisi III dan Memberantas Kejahatan

3 hari lalu

Anggota DPR dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik, menggunakan kostum Ultraman saat menghadiri acara pelantikan anggota DPR, Selasa, 1 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Jamaludin Malik Sang Ultraman, Anggota DPR Fraksi Golkar Ingin di Komisi III dan Memberantas Kejahatan

Anggota DPR Fraksi Golkar, Jamaludin Malik mengatakan, alasannya menggunakan kostum Ultraman melambangkan pemberantasan kejahatan.


Debat dan Kampanye Akbar Pilkada Jabar, Berikut Jadwal dan Lokasinya

4 hari lalu

Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Jeje Wiriadinata Ronal Surapraja (kiri), Acep Adang Ruhiyat Gitalis Dwi Natarina, Ahmad Syaikhu Ilham Habibie, dan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan, saat deklarasi damai di Laswi Heritage, Bandung, Jawa Barat, 24 September 2024. Sejumlah pimpinan dan tim sukses  hadir di Deklrasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024. TEMPO/Prima Mulia
Debat dan Kampanye Akbar Pilkada Jabar, Berikut Jadwal dan Lokasinya

KPU Jawa Barat telah menetapkan jadwal dan lokasi debat serta kampanye akbar untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jabar 2024.


Azwar Anas Sebut Pilkada Serentak 2024 Bukan Sekadar Momen Politik: Mendorong Program Pusat Sejalan dengan Daerah

4 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, seusai menghadiri acara penandatanganan antara KPK - Kemenpan RB, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 September 2024. KPK bersama Kemenpan RB resmi menandatangani nota kesepahaman (MOU) dalam upaya pencegahan dan monitoring tindak pidana korupsi pada penyelenggara pemerintahan, melalui penguatan kebijakan dan regulasi serta transformasi digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan SDM aparatur negara, reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi dan penguatan peran serta masyarakat. TEMPO/Imam Sukamto
Azwar Anas Sebut Pilkada Serentak 2024 Bukan Sekadar Momen Politik: Mendorong Program Pusat Sejalan dengan Daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar momen politik.


Wayang Jogja Night Carnival Bakal Bebas dari Kampanye Pilkada, Undangan Dibatasi

5 hari lalu

Gelaran Wayang Jogja Night Carnival pada 2022. (Dok. Istimewa)
Wayang Jogja Night Carnival Bakal Bebas dari Kampanye Pilkada, Undangan Dibatasi

Wayang Jogja Night Carnival digelar bersamaan masa kampanye Pilkada Kota Yogyakarta.