Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada 2018, Pertaruhan Ketiga Kali Khofifah untuk Kursi Jatim-1

Editor

Amirullah

image-gnews
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Bupati Trenggalek Emil Dardak memberi sambutan usai mendapat  surat keputusan di DPP Golkar, Jakarta, 22 November 2017. Dengan dukungan dua partai ini, Khofifah dan Emil sudah dapat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tempo/Fakhri Hermansyah
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Bupati Trenggalek Emil Dardak memberi sambutan usai mendapat surat keputusan di DPP Golkar, Jakarta, 22 November 2017. Dengan dukungan dua partai ini, Khofifah dan Emil sudah dapat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tempo/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Khofifah Indar Parawansa, 53 tahun, maju pilkada 2018 Jawa Timur 2018 setelah mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Pilgub Jawa Timur tahun ini adalah kali ketiga bagi Khofifah dalam memperebutkan kursi Jatim-1.

"Semoga pencalonan kami ini selalu dilindungi dan diberikan hidayah," kata Khofifah seusai mendaftarkan diri di KPU Jawa Timur, 10 Januari 2018. Di pilkada ketiga ini, dia berpasangan dengan Emil Dardak.

Baca juga: Khofifah Andalkan Pasangannya Rebut Suara Milenial di Pilkada

Khofifah dikenal sebagai aktivis Muslimat Nahdlatul Ulama. Dia lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Surabaya. Khofifah meraih gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya pada 1989 dan melanjutkan pendidikannya di  Universitas Negeri Airlangga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada 1991.

Sebelum memulai karirnya di bidang politik, ia berprofesi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna Surabaya dan Universitas Wijaya Putra. Pada usia 27 tahun, ia menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Khofifah terpilih kembali menjadi anggota legislatif pada Pemilu 1997. Namun, pada periode keduanya sebagai anggota DPR, ia hanya menjabat dua tahun karena saat itu terjadi peralihan pemerintahan Orde Baru ke Era reformasi.

Saat menjadi anggota dewan, ia kerap mengkritik pemerintahan Orde Baru. Salah satunya soal kecurangan yang terjadi pada Pemilu 1997. Di depan sidang, Khofifah pernah membawa pidato yang berbeda dari yang disiapkan dan menyampaikan kritik atas demokrasi yang dilakukan Orde Baru. Saat itu, Fraksi Utusan Golongan sempat terkejut kerena teks pidato yang mereka terima justru berisi pujian untuk pemerintahan Soeharto, berlawanan dengan yang dia sampaikan .

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 1999, Khofifah pindah ke partai bentukan Abdurahman Wahid, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilihan Legislatif 1999, ia  kembali terpilih menjadi anggota dewan. Tidak lama bertugas, Presiden Abdurahman Wahid saat itu mengangkatnya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Saat menjabat, ia mengganti istilah Departemen Peranan Wanita menjadi Departemen Pemberdayaan Perempuan. Menurut Khofifah, perempuan berarti 'empu' yang lebih dihormati dibandingkan istilah wanita yang bermakna 'wani ditata'.

Seiring jatuhnya Presiden Abdurahman Wahid, Khofifah tak lagi menjadi menteri dalam kabinet bentukan Presiden Megawati.

Baca juga: Ini Dia Artis Pendukung Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur

Khofifah lalu aktif dalam organisasi bentukan NU yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kemasyarakatan. Ia menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU pada tahun 2000-2005. Kiprahnya dalam pemberdayaan masyarakat Surabaya membuat masyarakat mendorongnya dalam Pilgub Jawa Timur 2008, namun dia belum berhasil. Khofifah kembali menjadi calon gubernur Jawa Timur pada 2013, namun kembali gagal.

Saat pemilihan presiden 2014, Khofifah menjadi salah satu juru bicara politik untuk pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Setelah Jokowi berhasil menjadi presiden, ia diangkat menjadi Menteri Sosial. Rupanya dia masih memendam mimpinnya menjadi gubernur Jawa Timur. Pada pilkada serentak 2018, dia mencalonkan diri untuk maju, setelah sebelumnya mengundurkan diri dari posisi Menteri Sosial.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

11 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

11 jam lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

1 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

PDIP telah memulai pemetaan awal untuk mempersiapkan mesin partai guna menghadapi Pilkada 2024.


Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya kepala daerah yang ragu untuk berlaga di Pilkada 2024.


Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

4 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

Rusdin Abdullah digadang-gadang akan diusung sebagai bakal calon Wali Kota Makassar pada Pilkada 2024.


5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

4 hari lalu

Gubernur Sumatera Selatan terpilih Herman Deru menunjukkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.
5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

Kontestasi Pilgub Sumsel 2024, akankah mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melawan eks Wagub Mawardi Yahya? Siapa kandidat lain?


Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

4 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

Menurut Pakar Politik Ujang Komarudin, hal terpenting dalam pilkada adalah elektabilitas para kandidat.


Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

6 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

Gus Muhdlor dikabarkan akan kembali maju dalam Pilkada 2024.


Golkar Sebut Kemenangan di Pilkada 2024 Jadi Modal untuk Pileg dan Pilpres 2029

9 hari lalu

Erwin Aksa. ANTARA/ Dhoni Setiawan
Golkar Sebut Kemenangan di Pilkada 2024 Jadi Modal untuk Pileg dan Pilpres 2029

Erwin Aksa menekankan soal target suara dan mengembalikan kejayaan Golkar lima tahun ke depan pada Pilkada 2024.


Erwin Aksa Ungkap Strategi Golkar untuk Menang di Pilkada hingga Pilpres 2029

10 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Erwin Aksa Ungkap Strategi Golkar untuk Menang di Pilkada hingga Pilpres 2029

Erwin Aksa membeberkan cara Golkar agar bisa menang di Pilkada dan Pilpres 2029.