Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Minahasa Siap Beri Sanksi Calon Pilkada yang Beriklan Lebih

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Warga melintas di depan alat peraga kampanye yang masih terpajang memasuki masa tenang jelang H-2 Pemilihan Umum Kepala Daerah  di Tangerang Selatan, 7 Desember 2015. Panwaslu menghimbau para pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat kampanye. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Warga melintas di depan alat peraga kampanye yang masih terpajang memasuki masa tenang jelang H-2 Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tangerang Selatan, 7 Desember 2015. Panwaslu menghimbau para pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat kampanye. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Tondano - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, menyatakan siap menjatuhkan sanksi bagi pasangan calon peserta pilkada yang beriklan di media massa di luar dari yang telah difasilitasi KPU.

"Pelanggaran atas larangan ini akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis atau perintah penghentian penayangan iklan," ucap Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon di Tondano, Sabtu, 10 Februari 2018.

Baca juga: Bawaslu Ajak Partai Politik Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada 2018

Materi iklan kampanye, kata Tinangon, dibuat dan dibiayai sendiri pasangan calon. Kemudian penayangan iklan difasilitasi KPU selama 14 hari sebelum masa tenang.

Setiap pasangan calon mendapat jatah penayangan iklan kampanye paling banyak kumulatif 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari. Setiap pasangan calon juga mendapat jatah penayangan iklan kampanye paling banyak kumulatif 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari.

KPU kabupaten menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye setiap pasangan calon. "Jadi jangan ada tim kampanye maupun pasangan calon yang menetapkan aturan atau regulasi di luar kewenangan yang telah ditentukan ini," kata Tinangon.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Tinangon melanjutkan, ada pula pengaturan penayangan iklan layanan masyarakat dari pihak nonpartisan, di antaranya media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyiarkan iklan layanan masyarakat terkait dengan kepemiluan, paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 detik.

Baca juga: PBNU: Tak Etis Bawaslu Susun Materi Khotbah Pilkada

Selanjutnya, iklan layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri media massa cetak, lembaga penyiaran, atau dibuat pihak lain. Jumlah waktu tayang iklan layanan masyarakat tidak termasuk tayangan iklan kampanye yang difasilitasi KPU.

"Maka dari itu, kami memohon kerja sama yang baik, mulai dari media massa, pihak pasangan calon, maupun tim kampanye dari masing-masing pasangan calon, sehingga pilkada yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Manuver Merebut Suara NU

23 hari lalu

Manuver Merebut Suara NU

Dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut-sebut untuk mengerek elektabilitas mereka dengan mendulang suara NU.


Sejumlah Tanggapan soal Usulan Pilkada Dimajukan, dari Presiden, Wapres, Parpol hingga DPR

24 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Sejumlah Tanggapan soal Usulan Pilkada Dimajukan, dari Presiden, Wapres, Parpol hingga DPR

Wacana perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024 dalam beberapa waktu terakhir mengemuka.


Muncul Usulan Pilkada Dimajukan, Begini Pendapat Wapres Ma'ruf Amin

24 hari lalu

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin berbincang dengan warga terdampak kebakaran saat meninjau lokasi kebakaran imbas terbakarnya Depo Pertamina Plumpubg di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2023. Usai meninjau lokasi kebakaran bertemu dan berdialog dengan warga, Ma'ruf Amin pun memastikan bahwa seluruh keperluan para pengungsi ditanggung oleh Pertamina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Muncul Usulan Pilkada Dimajukan, Begini Pendapat Wapres Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa munculnya gagasan pemajuan Pilkada 2024 baru sebatas usulan.


Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

26 hari lalu

Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari NasDem ke PDIP. Berikut beberapa kontroversi yang pernah menjeratnya.


Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

26 hari lalu

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto memantau suasana kota melalui ruang kontrol yang diberi nama War Room di lantai 10 Kantor Balai Kota Makassar. TEMPO/Subekti.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari Partai NasDem untuk bergabung PDIP. Apa alasannya?


Dianggap Hantu Pemilu dan Pilkada: Membedah Apa Itu Politik Identitas?

31 hari lalu

Ilustrasi pidato kampanye atau Pilpres. Pixabay
Dianggap Hantu Pemilu dan Pilkada: Membedah Apa Itu Politik Identitas?

Politik identitas dianggap sebagai hantu pemilu. Lantas apa itu politik identitas?


Khofifah Tunggu Keputusan Kiai NU Soal Langkah Politik Selanjutnya di 2024

45 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengamati mesin jahit saat mengunjungi rumah Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Minggu 2 Juli 2023. Kunjungan tersebut untuk mengenang kembali sejarah pengasingan Presiden pertama Soekarno di Bengkulu.  ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Khofifah Tunggu Keputusan Kiai NU Soal Langkah Politik Selanjutnya di 2024

Khofifah bakal lengser sebagai Gubernur Jawa Timur pada Desember 2023 dan digadang-gadang sebagai salah satucawapres Anies .


Sudah DED, Depok Akan Bangun MTs dan MAN Negeri di 2 Lokasi Ini

53 hari lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 1 Depok, Jawa Barat, Senin 4 Oktober 2021. Pemerintah Kota Depok kembali memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas kepada seluruh sekolah dimulai hari ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pembelajaran hanya dilakukan seminggu dua kali selama 2 jam. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sudah DED, Depok Akan Bangun MTs dan MAN Negeri di 2 Lokasi Ini

Pemerintah Kota Depok tengah menyiapkan pembangunan madrasah tsanawiyah dan aliyah negeri. Realisasi janji kampanye pilkada lalu.


Meski Didukung Sang Ibunda, Ridwan Kamil Masih Ragu Maju Pilgub Jabar Lagi atau ke DKI Jakarta

54 hari lalu

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil.
Meski Didukung Sang Ibunda, Ridwan Kamil Masih Ragu Maju Pilgub Jabar Lagi atau ke DKI Jakarta

Ridwan Kamil sebagai Guberur Jawab Barat akan purnatugas September mendatang. Apakah ia akan maju di Pilgub Jabar atau ke DKI Jakarta?


Jusuf Kalla Samakan Elektabilitas Anies Baswedan Seperti Donald Trump

55 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla usai menghadiri acara halal bil halal bersama Wakil Presiden Indonesia ke-11 Boediono di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Jusuf Kalla memberikan keterangan pers agar semua pihak bersabar terkait keputusan sistem Pemilu Proporsional Tertutup yang akan segera diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Subekti.
Jusuf Kalla Samakan Elektabilitas Anies Baswedan Seperti Donald Trump

Jusuf Kalla menyamakan posisi Anies seperti Donald Trump yang di berbagai survei menunjukkan posisi landai tapi justru menang pemilu.