TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengutip ungkapan Panglima Besar Jenderal Soedirman, ketika menghadiri deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi suku, agama, dan ras untuk Pilkada 2018 berintegritas.
"Orang-orang baik kalau hanya berdiam diri, orang-orang jahat akan semakin merajalela," kata Tjahjo dalam kata sambutannya di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2018.
Baca juga: Tjahjo Kumolo: Pilkada 2018 Dekat Lebaran, Rentan Politik Uang
Deklarasi yang dicanangkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum itu dihadiri sejumlah perwakilan partai politik yang mengikuti pilkada 2018. Selain Bawaslu, lembaga penyelenggara pemilu juga turut hadir, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan anggota Komisi II DPR, Fandi Utomo, juga ikut hadir.
Bawaslu mengajak partai politik melakukan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi suku, agama, dan ras untuk pemilihan kepala daerah serentak 2018 berintegritas. Pernyataan komitmen pengurus partai politik disimbolkan dengan pembubuhan cap telapak tangan di spanduk. Telapak tangan melambangkan penolakan terhadap praktik politik uang dan penggunaan isu SARA dalam penyelenggaraan pilkada 2018.
"Kita semua khususnya yang hadir adalah orang-orang baik, apalagi dihadiri Ketua DKPP yang mengawasi penyelenggara, dihadiri Deputi KPK yang awasi politik uang. Mari kita jangan membiarkan orang-orang jahat yang akan merajalela," ujar Tjahjo.
Melalui deklarasi tersebut, Tjahjo menyatakan optimistis bahwa seluruh partai politik sudah memahami soal praktik politik uang dan politisasi SARA. Pemerintah, kata dia, juga percaya penuh terhadap para penyelenggara pemilu, TNI, dan kepolisian untuk menjaga netralitas.
Ia menyampaikan ada sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan pemilu tahun ini. Pertama adalah konsolidasi demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. "KPU sudah mencanangkan mulai 2015, (partisipasi masyarakat) 70 persen kira-kira. 2017 kemarin sudah mencapai 74 persen dan kami yakin di pilkada serentak tahun ini yang aromanya membaur denga aroma Pileg dan Pilpres, tingkat partisipasi politik bisa ditargetkan di atas 78 persen," kata dia.
Arahan selanjutnya, Presiden meminta agar semua pihak melawan politik uang. Presiden, kata Tjahjo, juga menegaskan bahwa pilkada serentak bertujuan memilih pemimpin yang amanah, mampu mengorganisir, dan menggerakkan masyarakat di daerahnya untuk percepatan, pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. "Mari kembangkan calon kepala daerah untuk adu konsep, program, dan gagasan. Mari lawan politik berbau fitnah, atau kampanye berbau sara, dan kampanye berujar kebencian," katanya.
Menurut Tjahjo, politik uang dan SARA harus dilawan karena merupakan racun bagi demokrasi. Juga bisa merusak peradaban, merusak demokrasi dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan politik kenegaraan yang bermanfaat. Politik uang dan masalah SARA, Tjahjo mengimbau agar wajib dilawan bersama.
"Tentu berkat dukungan semua media, elemen masyarakat untuk bisa lawan sebagaimana deklarasi yang hari ini digaungkan Bawaslu pusat," kata Tjahjo Kumolo.
