Bawaslu Ajak Partai Politik Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (kiri-kanan) Ketua PBNU Robikin Emhas, Ketua Satgas Nusantara Polri Irjen Gatot Edi Pramono, moderator diskusi Ismail Hasani, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, dan budayawan Radhar Panca Dahana dalam diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, 8 Februari 2018. Tempo / Friski Riana

    (kiri-kanan) Ketua PBNU Robikin Emhas, Ketua Satgas Nusantara Polri Irjen Gatot Edi Pramono, moderator diskusi Ismail Hasani, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, dan budayawan Radhar Panca Dahana dalam diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, 8 Februari 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak partai politik mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk pemilihan kepala daerah serentak 2018 berintegritas. "Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye pilkada," kata Ketua Bawaslu Abhan di Royal Hotel, Kuningan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2018.

    Pernyataan komitmen pengurus partai politik disimbolkan dengan pembubuhan cap telapak tangan di spanduk. Telapak tangan melambangkan penolakan terhadap praktik politik uang dan penggunaan isu SARA dalam penyelenggaraan pilkada 2018.

    Baca: Susun Khotbah Jumat di Pilkada 2018, Bawaslu...

    Para perwakilan partai politik menyatakan akan mengawal pemilihan agar tidak menggunakan praktik politik uang dan SARA. Sejumlah partai politik yang hadir dalam deklarasi itu di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

    Berikut ini deklarasi yang dibacakan partai politik. "Mengawal pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota tahun 2018 dari praktik politik uang dan politisasi SARA, karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.”

    “Tidak menggunakan politik uang dan SARA dalam mempengaruhi pilihan pemilih. Mengajak pemilih menentukan pilihan yang cerdas berdasarkan visi, misi, dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA. Mendukung pengawasan dan penanganan terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan pengawas pemilu. Tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan, atau aktivitas dalam bentuk apa pun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran praktik politik uang dan SARA."

    Baca: Bawaslu Provinsi Diharapkan Bisa Jaga Amanat...

    Abhan menyampaikan bahwa politik uang dan politisasi SARA merupakan hambatan dalam mewujudkan pilkada berkualitas. Menurut dia, semua elemen bangsa, khususnya yang terlibat dalam pemilu harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Sebab, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia," ujarnya.

    Sebagai penyelenggara pemilu, Abhan menegaskan bahwa Bawaslu berkomitmen dan bertanggung jawab memastikan integritas pilkada. Komitmen itu, kata dia, diwujudkan dengan mengajak semua pihak untuk terlibat, termasuk partai politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Pelaku Teror Kekerasan di Desa Lembantongoa

    Aksi teror kembali terjadi di Desa Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah, terjadi pada Jumat, 27 November 2020.