Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satgas Nusantara Mulai Tindak Pelaku Ujaran Kebencian di Pilkada

image-gnews
(kiri-kanan) Ketua PBNU Robikin Emhas, Ketua Satgas Nusantara Polri Irjen Gatot Edi Pramono, moderator diskusi Ismail Hasani, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, dan budayawan Radhar Panca Dahana dalam diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, 8 Februari 2018. Tempo / Friski Riana
(kiri-kanan) Ketua PBNU Robikin Emhas, Ketua Satgas Nusantara Polri Irjen Gatot Edi Pramono, moderator diskusi Ismail Hasani, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, dan budayawan Radhar Panca Dahana dalam diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, 8 Februari 2018. Tempo / Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Nusantara Kepolisian RI Inspektur Jenderal Gatot Edi Pramono mengatakan sudah menindak pelaku ujaran kebencian menjelang pemilihan kepala daerah 2018.

"Tim cyber kami melakukan cyber patrol, ada yang melakukan ujaran kebencian. Ini kami lakukan penegakan hukum," kata Gatot dalam diskusi Setara Institute di A One Hotel, Jakarta pada Kamis, 8 Februari 2018.

Gatot mengatakan, pelaku baru berjumlah 1-2 orang. Namun, ia berharap angka tersebut tak bertambah. Sebab, satuannya bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan melakukan pencegahan politik identitas, yang dapat menimbulkan ujaran kebencian.

Baca: Begini Langkah Satgas Nusantara Dinginkan Suasana Pilkada 2018

Menurut Gatot, penindakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian sebetulnya bukan langkah yang diprioritaskan. Ia mengatakan, soft approach adalah langkah yang utama dalam memberikan pencerahan pada masyarakat guna meminimalisir provokasi isu primordialisme.

Kegiatan soft approach, kata Gatot, sudah dimulai sejak pertengahan Januari 2018. Selain kepolisian di tingkat pusat, Polda dan Polres di sejumlah wilayah yang menyelenggarakan pilkada pun turut menjalankannya.

"Sehingga diharapkan ada kegiatan yang masif dan memberikan pencerahan kepada masyarakat, bagaimana dampak kalau pilkada digunakan isu-isu SARA untuk memperoleh kemenangan," kata Gatot.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Polri Bentuk Satgas Nusantara untuk Dinginkan Suasana Pilkada

Adapun langkah-langkah yang masuk ke dalam soft approach yaitu melalui manajemen sosial, manajemen media, dan kemitraan. Dalam manajemen sosial, Satgas Nusantara Polri berkoordinasi dengan tokoh-tokoh yang memiliki pendukung dari akar rumput.

"Kami minta beliau bersuara menyampaikan bagaimana pilkada berjalan aman lancar," kata Gatot. Adapun cara penyampaiannya adalah dengan memberikan ruang kepada mereka melalui talkshow di televisi dan radio, membuat tulisan, dan menyampaikan ceramah di tempat ibadah.

"Intinya bagaimana menyuarakan kesejukan-kesejukan supaya kontestasi politik yang menjadi polarisasi masyarakat yang memanas, didinginkan lagi. Sehingga tidak terjadi ledakan-ledakan yang menyebabkan instabilitas," ujar Gatot.

Selanjutnya melalui manajemen media, Gatot menjelaskan bahwa satuannya akan mengoptimalkan penggunaan media massa dan sosial. Misalnya membuat pesan-pesan pendek melalui media sosial, lalu diviralkan agar menjaga pilkada aman, kondusif, dan tidak mencederai persatuan kesatuan.

Sedangkan melalui kemitraan, Satgas Nusantara Polri bekerjasama melakukan kegiatan fisik. "Jika agama Islam melaksanakan istigosah, tabligh akbar, melaksanakan bakti sosial, olahraga bersama. Kalau nonmuslim bersama pendeta-pendeta, pastor-pastor. Kami membantu kegiatan bersifat fisik di daerah yang kami anggap rawan," kata Gatot.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Polri Bakal Bentuk Lagi Satgas Nusantara untuk Hadapi Pemilu 2024

7 Juli 2023

Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Fadil Imran (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (ketiga kanan), Kasum TNI AD Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan (kanan) melepas bantuan sosial di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Senin 19 Juni 2023. Menjelang HUT ke-77 Bhayangkara Polri memberikan bantuan sosial sebanyak 322.085 paket sembako dan bakti sosial berupa pembersihan serta renovasi tempat ibadah. TEMPO/ Febri Angga Palguna'
Polri Bakal Bentuk Lagi Satgas Nusantara untuk Hadapi Pemilu 2024

Satgas Nusantara nantinya tidak hanya berisi Polri saja, melainkan juga stakeholder lain yang bisa turut membantu menjaga kelancaran Pemilu 2024.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Begini Persiapan Polri Mengamankan Tahapan Pemilu 2024

20 Juni 2022

Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo
Begini Persiapan Polri Mengamankan Tahapan Pemilu 2024

Polri masih menggodok apa saja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pengamanan serta kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Tangkal Hoax di Pilpres 2019, Polri Perkuat Satgas Nusantara

11 Agustus 2018

Ilustrasi Anti-Hoax
Tangkal Hoax di Pilpres 2019, Polri Perkuat Satgas Nusantara

Polri memperkuat Satgas Nusantara untuk menghadapi masa kampanye pilpres 2019.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.