Polda Sulawesi Utara Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personel Polri memasang Pin

    Personel Polri memasang Pin "Aman Ada Kami", saat mengikuti Apel Gabungan Pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta, di Cakung, Jakarta, 18 April 2017. Total TPS pada hari pemungutan suara berjumlah 13.034 TPS. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Manado - Kepolisian Daerah Sulawesi Utara mengadakan apel gelar pergeseran pasukan Operasi Mantap Praja sebagai persiapan pengamanan pilkada serentak 2018.

    Apel yang dipimpin Kapolda Sulawesi Utara Irjen Bambang Waskito dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Sulawesi Utara tersebut berlangsung di Manado, Kamis, 8 Februari 2018.

    Baca juga: Bawaslu: 8 Provinsi Rawan Politik Identitas Saat Pilkada 2018

    Waskito mengatakan apel pergeseran pasukan dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan perlengkapan sarana dan prasarana Polri sebelum diterjunkan ke lapangan. "Dengan demikian, diharapkan semua perencanaan dapat berjalan optimal untuk mengamankan pilkada serentak 2018," ujarnya, Kamis.

    Dia menuturkan hasil pilkada nanti merupakan representasi suara rakyat. Karena itu, hasil tersebut harus didukung dan dihormati semua pihak.

    Baca juga: Ke Mana Arah Dukungan Politik PSI di Pilkada Jawa Tengah?

    Pilkada serentak 2018 di Sulawesi Utara digelar di satu kota dan lima kabupaten, yaitu Kota Kotamobagu serta Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Talaud.

    Ia mengatakan, dalam setiap tahapan pemilu terdapat berbagai kerawanan yang harus diantisipasi. Seluruh personel diminta proaktif dan terus memperkokoh sinergi dengan penyelenggara pemilu, Tentara Nasional Indonesia, masyarakat, dan mitra keamanan lain dalam rangka mendukung suksesnya pilkada serentak 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.