Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lelang Bahan Kampanye Pilkada Kubu Raya Dianggap Janggal

image-gnews
Ilustrasi pilkada. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Ilustrasi pilkada. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan percetakan PT Temprint dan PT Akcaya Pariwara mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam lelang pengadaan bahan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keputusan ini dianggap janggal karena pemenang lelang justru perusahaan percetakan yang menawarkan harga paling mahal.

Menurut Direktur PT Temprint, Vita Helia Desy, perusahaannya sebagai penawar terendah tidak diverifikasi oleh kelompok kerja panitia lelang. “Kami semula yakin menang karena penawaran kami adalah harga terendah, namun yang dimenangkan justru penawar tertinggi,” kata Vita, Selasa, 6 Februari 2018.

Baca: Pilgub Jabar, KPU: Alokasi Alat Peraga ...

Harga penawaran PT Temprint untuk mencetak bahan kampanye seperti flyer, brosur, pamflet, dan poster Rp 1,86 miliar. Sedangkan harga penawaran PT Indonesia Media Grafika tertera dalam dokumen lelang Rp 5,1 miliar.

Peserta lelang pengadaan logistik pilkada Kubu Raya selain PT Temprint dan PT Akcaya Pariwara, adalah PT Universalindo Citra Media, CV Rahmat Nur, dan PT  Indonesia Media Grafika.

Baca juga: MA Diminta Atur Percepatan Lelang Barang ...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Vita menilai ada kejanggalan dalam lelang bahan kampanye pilkada di Kubu Raya. Ia mengatakan harga perhitungan sendiri (HPS) di Kabupaten Kubu Raya lebih besar dari HPS Kalimantan Barat. Padahal, kuantitas cetak bahan kampanye Kubu Raya lebih kecil dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat. 

PT Temprint juga mengikuti lelang bahan kampanye pilkada di provinsi ini. “Kami teruji di level lebih besar, tapi tidak diakui di level lebih kecil,” ujar Vita. Dia mengatakan perusahaannya mempunyai kompetensi di bidang pengadaan barang terutama percetakan. "Karena itu kami mengajukan hak sanggah."

Adapun Direktur PT Akcaya Pariwara, Ahmad Taufik Mekah mengatakan bahwa tawaran dari pemenang lelang, PT  Indonesia Media Grafika tidak lazim. Menurut dia, dengan harga yang ditawarkan PT Temprint, sebenarnya sudah membuat KPUD untung. "Yang diambil Rp 5,1 miliar, ini kan jadi tanda tanya besar," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 6 Februari 2018.

Taufik semakin bertanya-tanya atas keputusan KPUD. Menurut dia, perusahaannya menawarkan harga yang lebih tinggi dari PT Temprint yaitu Rp 2,4 miliar atau selisih Rp 600 juta dari PT Temprint. “Mungkin bahan kampanye di Kabupaten Kubu Raya termahal."

Akcaya akan mengajukan hak sanggah atas keputusan KPUD Kubu Raya. Masa berakhirnya hak sanggah keputusan lelang itu pada Rabu ini, 7 Februari 2018. Tempo telah mencoba menghubungi panitia lelang. Namun, pihak panitia baru akan menanggapi klarifikasi tersebut jika sudah mendapatkan izin dari Komisioner KPUD.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sikap KPU Ihwal Gerakan Relawan Bumbung Kosong di Pilkada Trenggalek

5 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. kpu.go.id
Sikap KPU Ihwal Gerakan Relawan Bumbung Kosong di Pilkada Trenggalek

Relawan bumbung kosong bertekad mengalahkan calon tunggal di Pilkada Trenggalek 2024.


Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam saat Pilkada

10 jam lalu

Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi
Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam saat Pilkada

Jelang pilkada, potensi munculnya kampanye negatif bahkan kampanye hitam menguat.


Seluk-beluk Jokowi Bakal Habiskan Masa Jabatannya di IKN Selama 40 Hari ke Depan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengawali kegiatan kunjungan hari kedua di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan meninjau langsung kawasan Istana Kepresidenan, pada Senin pagi, 29 Juli 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Seluk-beluk Jokowi Bakal Habiskan Masa Jabatannya di IKN Selama 40 Hari ke Depan

Jokowi disebut akan berkantor di IKN hingga sehari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.


DPR Sebut Perlu Revisi UU Pilkada untuk Atur Maraknya Kotak Kosong di Pilkada

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
DPR Sebut Perlu Revisi UU Pilkada untuk Atur Maraknya Kotak Kosong di Pilkada

Kata DPR soal kotak kosong di Pilkada.


Analisis Pengamat soal Strategi Branding Tiga Paslon di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno berbincang dengan warga saat Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 8 September 2024.  Kedatangan pasangan bacagub ke CFD ini menggunakan MRT ke stasiun Bundaran HI. TEMPO/Ilham Balindra
Analisis Pengamat soal Strategi Branding Tiga Paslon di Pilkada Jakarta

Sejumlah pengamat menyoroti branding ketiga pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta.


Partai Buruh Resmi Dukung Andika-Nanang

2 hari lalu

Partai Buruh secara resmi mengusung pasangan bakal calon bupati - wakil bupati Serang Andik  Hazrumy - Nanang Supriatna di Pillkada Kabupaten Serang 2024 di Kantor Kepengurusan Pusat Partai Buruh Kota Serang, Ahad, 8 September 2024. Dok. Pribadi
Partai Buruh Resmi Dukung Andika-Nanang

Partai Buruh secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna, untuk Pilkada Kabupaten Serang 2024.


PKPI Resmi Gabung Koalisi Airin-Ade di Banten

2 hari lalu

Ketua Dewan Pembina DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Banten, Saberawi Jaya menyerahkan surat dukungan kepada pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilkada Banten, di Kantor DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Banten, Ahad, 8 September 2024. Dok. Pribadi
PKPI Resmi Gabung Koalisi Airin-Ade di Banten

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) resmi menyatakan bergabung dengan Koalisi Banten Maju Bersama yang mengusung pasangan Airin-Ade


Riset INDEF: Oligarki dan Kolusi Partai dalam Pilkada Sebabkan Pembangunan Ekonomi Tak Sehat

3 hari lalu

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (ketiga kiri) bersama anggota KPU August Mellaz (kedua kiri), Idham Holik (ketiga kanan), Yulianto Sudrajat (kedua kanan), Parsadaan Harahap (kiri) dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) berpegangan tangan usai memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Riset INDEF: Oligarki dan Kolusi Partai dalam Pilkada Sebabkan Pembangunan Ekonomi Tak Sehat

INDEF memaparkan hasil kajian yang menerapkan kerangka analisis ekonomi persaingan usaha terhadap kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024


KPU Jateng Sebut Pilkada di Tiga Daerah Diikuti Pasangan Calon Tunggal

3 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
KPU Jateng Sebut Pilkada di Tiga Daerah Diikuti Pasangan Calon Tunggal

KPU Jateng menyatakan tiga bakal pasangan calon yang sudah mendaftar di Pilkada 2024 akan berhadapan dengan kotak kosong.


Jokowi Nilai Kotak Kosong Bagian dari Demokrasi, Ini Kata Pengamat dari Unair

4 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
Jokowi Nilai Kotak Kosong Bagian dari Demokrasi, Ini Kata Pengamat dari Unair

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Namun, pengamat Unair menyebutnya sebagai erosi demokrasi.