TEMPO.CO, Bandung - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Agus Rustandi mengatakan, batas maksimal dana kampanye di Pilgub Jabar 2018 sudah disepakati dengan seluruh tim kampanye bakal pasangan calon gubernur Jawa Barat.
“Tadi disepakati total pembatasan pengeluaran dana kampanye bagi pasangan calon pilkada Jabar ini Rp 473.392.230.787,5,” kata dia di sekretariat KPU Jawa Barat di Bandung, Senin, 5 Februari 2018.
Baca juga: Survei: Elektabilitas Calon PDIP di Pilgub Jabar Masih Rendah
Agus mengatakan, lembaganya awalnya mengusulkan tiga opsi penghitungan dana kampanye maksimal yang rumusannya mengikuti Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017. Pertama batas pengeluaran kurang lebih Rp 200 miliar, kedua Rp 472 miliar sekian, dan ketiga sampai Rp 1 triliun.
Menurut Agus, ada 6 komponen untuk menghitung pengeluaran maksimal dana kampanye tersebut. “Berkaitan dengan rapat umum, ada rumus tertentu untuk menentukan biayanya. Lalu berkaitan dengan pertemuan terbatas, tatap muka, dan kegiatan lainnya. Kemudian pembuatan bahan kampanye, jasa manajemen konsultan, alat peraga kampanye, serta bahan kampanye,” kata dia.
Perbedaan perhitungan dari tiga tawaran itu mengikuti perhitungan bahan kampanye yang mengambil porsi paling besar. Ada 9 item bahan kampanye mulai dari penutup kepala, kaos, hingga payung dihitung dari jumlah pemilih. “Ini yang paling besar. Kalau Rp 1 triliun itu bahan kampanye kita buat 100 persen jumlah pemilih, kalau Rp 472 miliar itu bahan kampanyenya antara 1-10 persennya,” kata Agus.
Agus mengatakan, seluruh tim kampanye yang hadir menyepakati mengambil opsi Rp 472 miliar. Kendati ada usulan perubahan dalam salah satu komponenennya sehingga disepakati angka maksimal dana kampanye Rp 473 miliar. “Frekuensi kegiatan pertemuan terbatas. Usulan kita 60 kali, ternyata ada tim kampanye yang mengusulkan agar dihitung 3 kali di tiap 27 kabupaten/kota,” kata dia.
Agus mengatakan, KPU Jawa Barat akan menetapkan dana maksimal itu dalam keputusan KPU yang akan dikirimkan pada Bawaslu dan masing-masing tim kampanye. “Ini akan menjadi dasar bagi Bawaslu untuk mengawasi proses pelaksanaan kampanye,” kata dia.
Salah satu tim kampanye pasangan calon sempat mempertanyakan honor saksi yang tidak masuk hitungan dana kampanye. “Honor saksi belum diatur. Peraturan KPU hanya mengatur pembiayaan dana kampanye selama masa kampanye. Honor saksi itu dikeluarkan bukan pada masa kampanye, tapi setelah selesai kampanye sehingga tidak diatur di sini dana untuk saksi di TPS,” kata Agus.
Agus mengatakan, dana kampanye maksimal Rp 473 miliar itu relatif cukup mengingat luas wilayah dan jumlah pemilih di Jawa Barat. Sebagai pembanding, dana kampanye maksimal untuk pilkada gubernur DKI lalu menembus Rp 300 miliar. “Menurut tim kampanye cukup rasional dengan jumlah pemilih dan wilayah Jawa Barat yang cukup luas,” kata dia
Agus mengatakan, selanjutnya masing-masing pasangan calon harus mengirimkan laporan dana kampanye paling lambat 14 Februari 2018 nanti. “Laporan dana kampanye awal itu paling lambat 1 haris sebelum pelaksanaan kampanye,” kata dia. KPU akan mengumumkan saldo awal dana kampanye yang diserahkan masing-masing calon.
Dana kampanye tersebut nantinya wajib dilaporkan setelah pelaksanaan kampanye oleh masing-masing tim kampanye calon gubernur Jawa Barat, untuk selanjutnya akan di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU. “Hasil audit itu akan di umumkan pada publik,” kata Agus.
Agus mengatakan, bagi calon gubernur yang ketahuan menggunakan dana kampanye lebih besar dari dana maksimal kampanye itu bisa terancam dicoret dari pencalonan. “Kalau ditemukan kelebihan sumbangan, ditemukan kelebihan penggunaan dana kampanye, kita akan klarifikasi dan teliti. Kalau terbukti, sanksinya pembatalan calon oleh KPU,” kata dia.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Abdi Yuhana, mewakili tim kampanye pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan, mengatakan, dana yang akan disediakan bergantung kebutuhan. “Kebutuhan yang paling penting dalam pilkada ini ada pada penambahan alat peraga. Kami diberikan kewenangan untuk menambah sampai 150 persennya,” kata dia.
Abdi mengatakan, alat peraga kampanye menjadi media sosialisasi tim pasangan calon yang paling efektif. “Kami akan memproduksi itu,” kata dia.
Abdi mengatakan, komponen biaya yang terbesar selanjutnya dalam pemilihan gubernur adalah dana saksi yang dikerahkan mengawasi pencoblosan hingga mengawalnya saat penghitungan suara berjenjang. “Ada sekitar 80 ribu saksi yang harus dibiayai,” kata dia.
Menurut Abdi, dana saksi ini harusnya ikut dilaporkan. “Dana saksi ini harusnya dilaporkan juga, karena kebutuhannya tidak bisa kita tutupi. Enggak mungkin misalnya menempatkan saksi tapi tidak memberikan uang transportasi. Jadi daripada menutupinya, lebih baik kita buka apa adanya,” kata dia.
Abdi mengatakan, pembiayaan dana kampanye pasangan Hasanudin-Anton Charliyan di Pilgub Jabar akan dikumpulkan dari sumbangan kader, termasuk anggota Dewan yang berasal dari Jawa Barat. “Biayanya gotong royong semua kader,” kata dia.
