Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu: Penyelenggara Pilkada 2018 Bisa Menjadi Pemicu Konflik

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik  terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti
Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan penyelenggara pilkada 2018 bisa berkontribusi dalam menciptakan konflik di masyarakat saat pilkada berlangsung. Pemicunya mulai dari penyelenggara tidak profesional maupun tidak netral.

"Jumlah konflik yang terjadi, juga sumbangan dari penyelenggara, tidak kecil," kata Ratna dalam diskusi kampanye SARA dalam pilkada 2018 di Kode Inisiatif, Tebet, Ahad, 4 Februari 2018.

Baca juga: Bawaslu Akan Blokir Akun Penyebar Hoax saat Pilkada

Ratna menuturkan hal-hal yang dilakukan penyelenggara yang bisa memicu konflik adalah tidak profesional, tidak netral, serta tidak menjaga netralitas.

Untuk mengurangi potensi tersebut, Bawaslu akan mengadakan deklarasi tolak politik uang dan SARA pada 14 Februari 2018 mendatang. "Ini ikhtiar yang kami lakukan, kami merasa menangani politik uang dan isu SARA itu perlu kerja yang ekstra," ujar Ratna.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Kemenpan RB Keluarkan Aturan ASN yang Pasangannya Maju Pilkada

Dia menuturkan, Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Polri dan Kejaksaan untuk membantu menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pilkada 2018 nanti.

Pencegahan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu adalah menindak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kendala Bawaslu, kata Ratna tidak memliki keleluasaan untuk menindak. "Karena kami mengacu kepada kewenangan, prosedur, dan substansinya," ujar Ratna.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

22 menit lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?


PKS Ungkap Alasan Dukung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilgub Jatim 2024

7 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyerahkan surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur kepada Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Ungkap Alasan Dukung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilgub Jatim 2024

Khofifah menegaskan bahwa dirinya dan Emil Dardak siap bekerja keras untuk menjalankan mandat yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya.


Sebut Transisi Pemerintahan Hal Biasa, Yuliot Tanjung Optimistis Pilkada tak Pengaruhi Iklim Investasi

7 jam lalu

Ki-Ka. Yuliot Tanjung saat dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi, Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian dan Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Pergantian pejabat ini terjadi di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. TEMPO/Subekti.
Sebut Transisi Pemerintahan Hal Biasa, Yuliot Tanjung Optimistis Pilkada tak Pengaruhi Iklim Investasi

Pilkada 2024 bakal diselenggarakan pada 27 November 2024.


Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

17 jam lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta jajarannya menangani pelanggaran pada Pilkada 2024 secara profesional.


PKB Usung Duet Dadang Supriatna dan Artis Ali Syakieb di Pilkada Kabupaten Bandung, Ini Alasannya

1 hari lalu

Bupati Bandung petahana sekaligus Ketua DPC PKB Bandung Dadang Supriatna (tengah) dan artis Ali Syakieb (kiri) bersama Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda (kanan), Bandung, Rabu (17/7/2024). (ANTARA/HO-PKB)
PKB Usung Duet Dadang Supriatna dan Artis Ali Syakieb di Pilkada Kabupaten Bandung, Ini Alasannya

PKB meyakini Dadang Supriatna-Ali Syakieb bisa memenangi Pilkada Kabupaten Bandung 2024.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

1 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik Jelang Pilkada Serentak

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik Jelang Pilkada Serentak

Kemenag merencanakan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi selama Pilkada.


Soal Peluang Bakal Cawagub Lain untuk Dampingi Anies di Pilgub Jakarta

2 hari lalu

Anies Baswedan. Foto: Instagram.
Soal Peluang Bakal Cawagub Lain untuk Dampingi Anies di Pilgub Jakarta

PKS telah menyodorkan kadernya sebagai bacawagub untuk mendampingi Anies di Pilgub Jakarta. Bagaimana dengan PKB dan PDIP?


Sederet Rencana Gibran Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri

2 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Sederet Rencana Gibran Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri

Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo pada Selasa kemarin. Berikut rencana Gibran ke depan.


PKS Dukung Ika Puspitasari serta Ikfina Fahmawati Maju Lagi sebagai Calon Wali Kota dan Bupati Mojokerto

2 hari lalu

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang memenangkan apresiasi kategori pariwisata berkarakter/Foto: Cantika/Ecka Pramita
PKS Dukung Ika Puspitasari serta Ikfina Fahmawati Maju Lagi sebagai Calon Wali Kota dan Bupati Mojokerto

PKS mendukung Ika Puspitasari (Ning Ita) sebagai cawali Mojokerto dan Ikfina Fahmawati sebagai bupati Mojokerto. Dua-duannya calon inkumben.