Tjahjo Kumolo Minta TNI Polri Tak Sewakan Tempat Kampanye Pilkada

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan salah satu potensi terbesar pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 tak lain soal netralitas aparatur sipil negara (ASN).

    "Kami sudah minta pada TNI/Polri agar tidak menyewakan aset aset seperti gedung dan lainnya untuk pelaksanaan kampanye," ujar Tjahjo di sela menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah di Yogya Rabu 31 Januari 2018.

    Baca juga: Jendral Polisi Jadi Plt Gubernur, Tjahjo Kumolo Akui Usulan Polri

    Langkah Mendagri menyasar TNI/Polri itu guna menjamin netralitas aparatur sipil negara agar tak menyiasati ketentuan larangan penggunaan aset pemerintah. "TNI/Polri sudah menjamin akan netral selama pilkada, sekarang tinggal aparatur sipil negara nya bagaimana pengawasannya," ujar Tjahjo.

    Tjahjo tak menampik unsur keterlibatan ASN bisa lebih terpicu jika dalam kontestasi pilkada itu diikuti calon inkumben. Dia meminta masyarakat, badan pengawas pemilu, juga pers lebih aktif melaporkan jika ada aparatur sipil negara turut berpolitik praktis seperti kampanye calon.

    "Para petahana ini yang harus lebih diawasi, baik potensinya menggunakan aset pemerintah atau memobilisasi ASN, karena sanksinya jelas," ujar Tjahjo.

    Tjahjo menuturkan dengan persiapan menjelang pilkada serentak yang dimulai Juni ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan tercapainya sukses pilkada secara utuh. Menurut Jokowi, ujar Tjahjo Kumolo, pilkada sukses jika partisipasi publik tinggi, bebas politik uang, bebas dari kampanye berujar kebencian, adu program nyata, serta dapat didukung stabilitas daerah tempat pilkada berlangsung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.