TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan Internet berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum. “Kesuksesan dan kepercayaan publik terhadap pemilu tidak lepas dari (peran) media sosial,” katanya di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.
Arief juga mengatakan KPU menggunakan Internet sebagai sarana membangun kepercayaan publik. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah menyajikan transparansi data pemilu melalui jaringan Internet. “Kalau semua disajikan secara transparan dan cepat, orang tidak bisa lagi menuding kami curang,” ujarnya.
Baca:
Kominfo, KPU, Bawaslu Kerja Sama Lawan Hoax di Pilkada 2018
Salah satu contohnya, kata Arief, adalah dengan menyampaikan data hasil rekapitulasi suara secara transparan, cepat, dan akurat saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun lalu. Menurut dia, sengketa dan protes terhadap hasil yang disampaikan KPU saat itu tergolong minim karena transparansi dan kecepatan tersebut.
Untuk meningkatkan kepercayaan publik pada pemilihan kepala daerah 2018, hari ini, Rabu, 31 Januari 2018, KPU menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ketiga lembaga juga bekerja sama dengan beberapa platform media sosial cabang Indonesia, seperti Google, Facebook, Telegram, BBM, Line, Bigo Live, LiveMe, dan Metube.
Baca juga: Ada 9 Partai Daftar Ulang, KPU Diminta ...
Tujuan kerja sama itu adalah mencegah munculnya berita palsu atau hoax serta isu berkonten negatif dalam pilkada 2018. Dalam kerja sama ini, Kementerian memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk melaporkan akun-akun yang diduga penyebar hoax dan konten negatif dengan platform terkait.
Platform itu wajib menutup akun yang dilaporkan tersebut. “Setelah penandatanganan ini, tidak ada lagi alasan bagi platform tidak men-take down akun yang dilaporkan Bawaslu,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
