Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

683.517 Pemilih Potensial Pilkada Jateng Belum Rekam e-KTP

image-gnews
Dua pasangan bakal cagub-cawagub Jawa Tengah Ganjar Pranowo (ketiga kanan, depan)- Taj Yasin (kedua kanan, depan) dan Sudirman Said (ketiga kiri, depan)-Ida Fauziyah (kedua kiri, depan), berfoto bersama sejumlah bakal cabup-cawabup dalam pilkada Jateng, sebelum menjalani tes kesehatan di RSUP Kariadi Semarang, Jawa Tengah, 12 Januari 2018. ANTARA FOTO/R. Rekotomo
Dua pasangan bakal cagub-cawagub Jawa Tengah Ganjar Pranowo (ketiga kanan, depan)- Taj Yasin (kedua kanan, depan) dan Sudirman Said (ketiga kiri, depan)-Ida Fauziyah (kedua kiri, depan), berfoto bersama sejumlah bakal cabup-cawabup dalam pilkada Jateng, sebelum menjalani tes kesehatan di RSUP Kariadi Semarang, Jawa Tengah, 12 Januari 2018. ANTARA FOTO/R. Rekotomo
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha mengatakan ada 683.517 pemilih potensial di pilkada 2018 Jawa Tengah yang belum merekam e-KTP. Pada awal Juni 2018, ditargetkan penduduk Jateng, khususnya pemilih pemula, sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Yang belum merekam ada 2,5 persen dari potensi pemilih di Jawa Tengah," kata Muslim di kantor KPU Jateng, Jalan Veteran, Selasa, 30 Januari 2018. Potensi pemilih yang sudah didata dalam DP4 hingga kini ada 27.072.000 orang.

Baca juga: Sudirman Said di Pilkada 2018: Menjadi Gubernurnya Orang Miskin

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menambahkan, warga yang berpotensi memilih, terutama pemilih pemula, sedang dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Nantinya proses ini akan dilanjutkan pemutakhiran data. Jika dalam pemutakhiran satu kepala keluarga (KK) masih ada potensi pemilih yang belum didaftar, maka akan dimasukkan dengan verifikasi lanjutan.

"Terutama pemuda yang 17 tahun usianya hingga pencoblosan, akan didata," ujar Joko. Dia mengaku pihaknya berkomitmen bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jateng untuk menargetkan perekaman e-KTP hingga awal Juni. "Peralatan akan dikerahkan agar semua hak pemilih terpenuhi," ucap Joko.

Dia membantah jika kondisi warga yang belum terekam e-KTP akan disalahgunakan. Sebab, di masing-masing Kelompok Panitia Pemungutan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dilakukan pengecekan, hingga menjelang pemberian formulir C6 (undangan mencoblos).

Untuk meminimalisasi potensi angka golput, Joko mengatakan pihaknya menambah instrumen perhitungan bagi pemilih di pilkada Jateng. Jika dulu tingkat partisipasi pemilih dihitung berdasar Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibagi golput, sejak pemilihan serentak 2017 perhitungan diubah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Misal dikasih C6 di rumah, petugas tidak hanya memberikan saja, tapi juga menanyakan apakah yang diundang ini bisa hadir. Kalau tidak bisa, maka C6 akan ditarik lagi, dan tidak masuk dalam daftar pemilih," ujar Joko.

Baca juga: IKM di Sulawesi Utara Kecipratan Berkah Pilkada 2018

Substansi tidak bisa hadir mencoblos, kata Joko, banyak alasannya. Ia mencontohkan, penduduk yang ditarik kembali formulir C6 karena masih menjadi TKI di luar negeri dan tidak mungkin pulang, atau tidak bisa cuti kerja karena merantau, bahkan sakit dan mondok di rumah sakit luar kota.

Di Jateng sendiri, jumlah potensi pemilih 27.072.000 warga, dengan 1.451.268 di antaranya merupakan pemilih pemula.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Capil Provinsi Jateng, Sudaryanto membenarkan di Jateng masih ada warga yang belum merekam e-KTP. Dari data yang dihimpun pihaknya ada sekitar 630 ribu orang yang belum merekam e-KTP.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Manuver Merebut Suara NU

23 hari lalu

Manuver Merebut Suara NU

Dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut-sebut untuk mengerek elektabilitas mereka dengan mendulang suara NU.


Sejumlah Tanggapan soal Usulan Pilkada Dimajukan, dari Presiden, Wapres, Parpol hingga DPR

24 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Sejumlah Tanggapan soal Usulan Pilkada Dimajukan, dari Presiden, Wapres, Parpol hingga DPR

Wacana perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024 dalam beberapa waktu terakhir mengemuka.


Muncul Usulan Pilkada Dimajukan, Begini Pendapat Wapres Ma'ruf Amin

24 hari lalu

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin berbincang dengan warga terdampak kebakaran saat meninjau lokasi kebakaran imbas terbakarnya Depo Pertamina Plumpubg di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2023. Usai meninjau lokasi kebakaran bertemu dan berdialog dengan warga, Ma'ruf Amin pun memastikan bahwa seluruh keperluan para pengungsi ditanggung oleh Pertamina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Muncul Usulan Pilkada Dimajukan, Begini Pendapat Wapres Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa munculnya gagasan pemajuan Pilkada 2024 baru sebatas usulan.


Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

26 hari lalu

Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari NasDem ke PDIP. Berikut beberapa kontroversi yang pernah menjeratnya.


Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

26 hari lalu

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto memantau suasana kota melalui ruang kontrol yang diberi nama War Room di lantai 10 Kantor Balai Kota Makassar. TEMPO/Subekti.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari Partai NasDem untuk bergabung PDIP. Apa alasannya?


Dianggap Hantu Pemilu dan Pilkada: Membedah Apa Itu Politik Identitas?

31 hari lalu

Ilustrasi pidato kampanye atau Pilpres. Pixabay
Dianggap Hantu Pemilu dan Pilkada: Membedah Apa Itu Politik Identitas?

Politik identitas dianggap sebagai hantu pemilu. Lantas apa itu politik identitas?


Khofifah Tunggu Keputusan Kiai NU Soal Langkah Politik Selanjutnya di 2024

45 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengamati mesin jahit saat mengunjungi rumah Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Minggu 2 Juli 2023. Kunjungan tersebut untuk mengenang kembali sejarah pengasingan Presiden pertama Soekarno di Bengkulu.  ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Khofifah Tunggu Keputusan Kiai NU Soal Langkah Politik Selanjutnya di 2024

Khofifah bakal lengser sebagai Gubernur Jawa Timur pada Desember 2023 dan digadang-gadang sebagai salah satucawapres Anies .


Sudah DED, Depok Akan Bangun MTs dan MAN Negeri di 2 Lokasi Ini

53 hari lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 1 Depok, Jawa Barat, Senin 4 Oktober 2021. Pemerintah Kota Depok kembali memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas kepada seluruh sekolah dimulai hari ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pembelajaran hanya dilakukan seminggu dua kali selama 2 jam. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sudah DED, Depok Akan Bangun MTs dan MAN Negeri di 2 Lokasi Ini

Pemerintah Kota Depok tengah menyiapkan pembangunan madrasah tsanawiyah dan aliyah negeri. Realisasi janji kampanye pilkada lalu.


Meski Didukung Sang Ibunda, Ridwan Kamil Masih Ragu Maju Pilgub Jabar Lagi atau ke DKI Jakarta

54 hari lalu

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil.
Meski Didukung Sang Ibunda, Ridwan Kamil Masih Ragu Maju Pilgub Jabar Lagi atau ke DKI Jakarta

Ridwan Kamil sebagai Guberur Jawab Barat akan purnatugas September mendatang. Apakah ia akan maju di Pilgub Jabar atau ke DKI Jakarta?


Jusuf Kalla Samakan Elektabilitas Anies Baswedan Seperti Donald Trump

55 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla usai menghadiri acara halal bil halal bersama Wakil Presiden Indonesia ke-11 Boediono di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Jusuf Kalla memberikan keterangan pers agar semua pihak bersabar terkait keputusan sistem Pemilu Proporsional Tertutup yang akan segera diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Subekti.
Jusuf Kalla Samakan Elektabilitas Anies Baswedan Seperti Donald Trump

Jusuf Kalla menyamakan posisi Anies seperti Donald Trump yang di berbagai survei menunjukkan posisi landai tapi justru menang pemilu.