Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

21 Ribu Warga Bojonegoro Terancam Tak Punya Hak Pilih di Pilkada

image-gnews
Seorang ibu menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 yang memasang dekorasi berupa patung karakter tokoh film kartun Star Wars dan Smurf dalam Pilkada Serentak di Beji, Batu, Jawa Timur, 15 Februari 2017. Dekorasi tersebut sengaja dipasang untuk menarik minat para pemilih agar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya sekaligus mengurangi angka golput dalam Pilkada Serentak. ANTARA FOTO
Seorang ibu menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 yang memasang dekorasi berupa patung karakter tokoh film kartun Star Wars dan Smurf dalam Pilkada Serentak di Beji, Batu, Jawa Timur, 15 Februari 2017. Dekorasi tersebut sengaja dipasang untuk menarik minat para pemilih agar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya sekaligus mengurangi angka golput dalam Pilkada Serentak. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Bojonegoro - Sekitar 21 ribu warga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terancam tak punya hak pilih pada pilkada serentak 2018. Penyebabnya, mereka belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik alias e-KTP.

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro, jumlah warga yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 1.088.684 jiwa. Akan tetapi warga yang telah memiliki e-KTP saat ini jumlahnya 1.067.000 lebih. Ada sekitar 21 ribu lebih yang belum merekam identitas untuk e-KTP, terhitung akhir Januari 2018 ini.

Baca juga: Polri Pengin NU dan Muhammadiyah Bantu Dinginkan Pilkada 2018

Meski demikian, juru bicara kantor Disdukcapil Bojonegoro Handayani mengatakan angka 21 ribu yang belum memiliki e-KTP tersebut terus berkurang secara berangsur. Sebab, ada warga yang mengurus pembuatan e-KTP rata-rata 350 per harinya.

"Jadi, angka tersebut berkurang," ujar Handayani di kantornya, Selasa, 30 Januari 2018. Dia menambahkan, jumlah 21 ribu warga yang belum merekam e-KTP itu tercatat untuk pekan lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih disebutkan syarat untuk bisa memilih, yaitu warga harus mempunya identitas seperti e-KTP. Pemilih yang tidak punya kartu identitas tidak bisa ikut pencoblosan saat digelar pemungutan suara.

Baca juga: IKM di Sulawesi Utara Kecipratan Berkah Pilkada 2018

Selama ini, warga mengurus e-KTP karena beberapa sebab. Misalnya karena hilang, pindah tempat, rusak, atau juga perubahan status di keluarga.

Di kantor Disdukcapil Bojonegoro, hampir tiap hari terjadi antrean panjang warga yang hendak mengurus e-KTP. Kantor yang berlokasi di Jalan Patimura Kota Bojonegoro ini bahkan melayani pembuatan e-KTP hingga di atas pukul 14.30 WIB. Petugas Disdukcapil juga kerap kerja lembur hingga petang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

1 hari lalu

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) menyapa warga saat acara perpisahan akhir masa jabatan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa 5 September 2023. Acara serah terima jabatan dan perpisahan Gubernur Sumut tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD, simpatisan dan ribuan warga dari berbagai komunitas sebagai bentuk ucapan terimakasih atas pengabdian selama periode 2018-2023. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.


KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

2 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Bupati Buru Selatan Kembali Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Bupati Buru Selatan Kembali Maju Pilkada 2024

Bupati Buru Selatan, Hj Safitri Malik Soulisa dipastikan maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024


PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

PDIP telah memulai pemetaan awal untuk mempersiapkan mesin partai guna menghadapi Pilkada 2024.


Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

4 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya kepala daerah yang ragu untuk berlaga di Pilkada 2024.


Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

6 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

Rusdin Abdullah digadang-gadang akan diusung sebagai bakal calon Wali Kota Makassar pada Pilkada 2024.


5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

6 hari lalu

Gubernur Sumatera Selatan terpilih Herman Deru menunjukkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.
5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

Kontestasi Pilgub Sumsel 2024, akankah mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melawan eks Wagub Mawardi Yahya? Siapa kandidat lain?


Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

6 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

Menurut Pakar Politik Ujang Komarudin, hal terpenting dalam pilkada adalah elektabilitas para kandidat.


Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

8 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

Gus Muhdlor dikabarkan akan kembali maju dalam Pilkada 2024.