TEMPO.CO, Wamena - Tim dari Mabes Polri menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengutamakan koordinasi dengan kepolisian guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum terkait pelaksanaan pilkada 2018.
"KPU dan Polri tak lepas, harus seiring sejalan sesuai dengan aturan yang ada. Saya yakin melalui kerja sama dengan KPU, situasi dan kondisi di Jayawijaya dan sekitarnya akan berjalan dengan baik," kata Ketua Tim Asistensi dan Monitoring Mabes Polri untuk Polda Papua, Brigjen Agung Makbul, di Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu, 31 Januari 2018.
Baca juga: Kapolri Tak Perintahkan Calon dari Polisi Harus Menang Pilkada
Pada Selasa malam, 30 Januari 2018, Agung Makbul menggelar pertemuan dengan KPU Jayawijaya di Wamena. Dia mengatakan penyelenggaraan pilkada yang aman merupakan hak seluruh warga negara, sehingga kepolisian dan KPU akan terus bekerja sama mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai.
Koordinasi yang dibangun antara Polri dan KPU, kata dia, akan dapat mencegah potensi konflik, dan meredahkan situasi yang memanas. "Misalnya gangguan-gangguan, katakanlah ada yang merencanakan atau membuat gaduh, maka tentunya kami dari kepolisian, dalam hal ini kapolres tidak akan diam, akan bertindak terhadap gangguan pilkada di Jayawijaya," ujar Agung.
Meski tetap menerapkan hukum, ia mengimbau personel kepolisian untuk terus melakukan pendekatan persuasif, edukatif, mendidik dan tidak dengan kekerasan.
Baca juga: Polisi Jadi Plt Gubernur, Mendagri Diminta Tak Bebani Jokowi
Ketua KPU Jayawijaya Adi Wetipo mengatakan dalam diskusi bersama tim Mabes Polri, pihaknya menyampaikan berbagai tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah yang sudah dilakukan, sedang, dan akan dilalui.
"Kami menyampaikan juga kendala yang kami hadapi, dan prediksi daerah-daerah rawan konflik atau prediksi kendala yang akan kami hadapi. Prediksi itu gesekan-gesekan di masyarakat bisa terjadi," kata Adi.
