Pesan KPK untuk Cagub Agar Tak Ada Lagi Korupsi di Sumatera Utara

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan keterangan pers saat menunjukkan hasil sitaan tas mewah milik tersangka Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari, di gedung KPK, Jakarta, 16 Januari 2018. Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan keterangan pers saat menunjukkan hasil sitaan tas mewah milik tersangka Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari, di gedung KPK, Jakarta, 16 Januari 2018. Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Laode Syarief meminta siapapun calon kepala daerah Sumatera Utara yang akan terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018 nanti menerapkan sistem anggaran yang lebih transparan. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang menjadi perhatian KPK karena tingginya kasus korupsi di sana.

    “Harus dibuat transparan agar tidak terjadi lagi bancakan bantuan sosial yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu,” kata Laode melalui pesan singkat, kemarin. Ia juga menyarankan Sumatera Utara segera menerapkan e-planning dan e-budgeting Anggaran Pendapatan Belanja Daerah secara ketat.

    Baca juga: Korupsi DPRD Sumut, KPK Periksa Sekretaris DPRD Sumut

    Di KPK, Sumatera Utara tercatat sebagai daerah yang pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatifnya pernah menjadi pesakitan hingga terpidana kasus korupsi. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin menjadi terpidana kasus korupsi anggaran di Kabupaten Langkat. Penggantinya, Gatot Pujo Nugroho bahkan terjerat sejumlah kasus korupsi. Antara lain korupsi APBD 2012-2015 sehingga dia divonis empat tahun penjara. Kasus itu juga menyebabkan 12 mantan anggota DPRD Sumatera Utara masuk bui.

    Penyidikan kasus korupsi APBD 2012-2015 kini masih berlanjut. Sejumlah pejabat pemerintah daerah diduga turut menyiapkan uang suap senilai Rp 61,8 miliar untuk para legilator daerah terkait pengesahan anggaran, persetujuan laporan pertanggungjawaban, dan membatalkan penggunaan hak interpelasi pada era tersebut. Sejak senin lalu penyidik KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap 46 mantan dan anggota DPRD diduga turut terlibat.

    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus meminta masyarakat Sumatera Utara untuk memilih sosok yang bersih dan berintegritas sebagai kepala daerah. Sosok tersebut, menurut dia, juga harus memiliki kekuatan untuk mengimbangi kekuatan politik legislatif. “Jangan terjebak pada politik indentitas yang mengalahkan kebutuhan sesungguhnya (pemberantasan korupsi),” kata dia.

    Edy Rahmayadi, calon gubernur Sumatera Utara dari koalisi Partai Gerindra, berjanji bakal memberantas tradisi korupsi di daerah tersebut bila dia terpilih dalam pilkada nanti. Dia mengklaim, integritasnya selama menjadi anggota militer bakal mampu mewujudkan janji tersebut. “Saya ingin menghapus image itu (korupsi),” kata Edy.

    Baca juga: 6 Anggota DPRD Sumatera Utara Kembalikan Duit Hasil Korupsi ke KPK

    Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengklaim, partainya mengusung Djarot Syaiful Hidayat sebagai calon Gubernur Sumatera Utara untuk menjawab kebutuhan akan sosok pimpinan yang antikorupsi. Dia mengeklaim, Djarot juga sudah berpengalaman dalam menerapkan sistem anggaran yang transparan saat menjabat wakil dan gubernur DKI Jakarta. “Ini pemimpin yang kapabel,” kata Pareira.

    YUSUF MANURUNG l ASKAR MONDZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.