TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Laode Syarief meminta siapapun calon kepala daerah Sumatera Utara yang akan terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018 nanti menerapkan sistem anggaran yang lebih transparan. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang menjadi perhatian KPK karena tingginya kasus korupsi di sana.
“Harus dibuat transparan agar tidak terjadi lagi bancakan bantuan sosial yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu,” kata Laode melalui pesan singkat, kemarin. Ia juga menyarankan Sumatera Utara segera menerapkan e-planning dan e-budgeting Anggaran Pendapatan Belanja Daerah secara ketat.
Baca juga:
Baca juga: Korupsi DPRD Sumut, KPK Periksa Sekretaris DPRD Sumut
Di KPK, Sumatera Utara tercatat sebagai daerah yang pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatifnya pernah menjadi pesakitan hingga terpidana kasus korupsi. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin menjadi terpidana kasus korupsi anggaran di Kabupaten Langkat. Penggantinya, Gatot Pujo Nugroho bahkan terjerat sejumlah kasus korupsi. Antara lain korupsi APBD 2012-2015 sehingga dia divonis empat tahun penjara. Kasus itu juga menyebabkan 12 mantan anggota DPRD Sumatera Utara masuk bui.
Penyidikan kasus korupsi APBD 2012-2015 kini masih berlanjut. Sejumlah pejabat pemerintah daerah diduga turut menyiapkan uang suap senilai Rp 61,8 miliar untuk para legilator daerah terkait pengesahan anggaran, persetujuan laporan pertanggungjawaban, dan membatalkan penggunaan hak interpelasi pada era tersebut. Sejak senin lalu penyidik KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap 46 mantan dan anggota DPRD diduga turut terlibat.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus meminta masyarakat Sumatera Utara untuk memilih sosok yang bersih dan berintegritas sebagai kepala daerah. Sosok tersebut, menurut dia, juga harus memiliki kekuatan untuk mengimbangi kekuatan politik legislatif. “Jangan terjebak pada politik indentitas yang mengalahkan kebutuhan sesungguhnya (pemberantasan korupsi),” kata dia.
Edy Rahmayadi, calon gubernur Sumatera Utara dari koalisi Partai Gerindra, berjanji bakal memberantas tradisi korupsi di daerah tersebut bila dia terpilih dalam pilkada nanti. Dia mengklaim, integritasnya selama menjadi anggota militer bakal mampu mewujudkan janji tersebut. “Saya ingin menghapus image itu (korupsi),” kata Edy.
Baca juga: 6 Anggota DPRD Sumatera Utara Kembalikan Duit Hasil Korupsi ke KPK
Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengklaim, partainya mengusung Djarot Syaiful Hidayat sebagai calon Gubernur Sumatera Utara untuk menjawab kebutuhan akan sosok pimpinan yang antikorupsi. Dia mengeklaim, Djarot juga sudah berpengalaman dalam menerapkan sistem anggaran yang transparan saat menjabat wakil dan gubernur DKI Jakarta. “Ini pemimpin yang kapabel,” kata Pareira.
YUSUF MANURUNG l ASKAR MONDZA
