Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menjelang Pilkada, Warga Magelang Bikin Kampung Antipolitik Uang

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, gencar membentuk kampung antipolitik uang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018.

"Di bidang pencegahan, menjelang pelaksanaan pilkada 2018, kami sedang gencar menggalang pembentukan kampung antimoney politic," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh di Magelang, Selasa, 30 Januari 2018.

Ia menyebutkan kampung antipolitik uang yang sudah terbentuk berada di Kecamatan Sawangan dan yang sedang dalam proses ada di Kecamatan Mertoyudan, Muntilan, serta Salam.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Sebut Pilkada 2018 Rasa Pilpres

"Pembentukan kampung antipolitik uang ini merupakan kesadaran masyarakat. Setiap kecamatan kami targetkan minimal ada satu kampung antipolitik uang," ucapnya.

Namun, ujar dia, semua bergantung pada masyarakat. Ketika masyarakat menyambut, tutur dia, kegiatan ini akan berjalan, karena sifatnya kesadaran dan program ini tidak ada anggarannya.

"Kami hanya menggali, mendorong, dan mengajak masyarakat untuk mewujudkan sikap antipolitik uang. Sebab, dengan politik uang, biaya pilkada semakin tinggi," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan, dengan biaya politik uang yang tinggi inilah, ujung-ujungnya nanti seorang pemimpin berpotensi melakukan korupsi.

"Karena itu, kami mencegah korupsi dengan cara mengurangi biaya politik, yakni mencegah dengan mengurangi politik uang," ucapnya.

Baca juga: Ikut Pilkada, Puti Soekarno Berharap Rantai Pertemanan Tak Putus

Menyinggung maraknya baliho yang menampilkan pasangan calon kepala daerah meski tahapan kampanye pilkada 2018 belum dimulai, dia berujar, secara aturan kepemiluan, itu tidak melanggar, karena sekarang ini belum ada pasangan calon yang ditetapkan.

"Kami sudah koordinasi dengan KPU, Polres, dan Satpol PP Kabupaten Magelang bahwa pemasangan baliho yang memuat gambar pasangan calon belum masuk pelanggaran pemilu karena belum ada pasangan calon yang ditetapkan KPU. Sebetulnya yang berhak menindak itu Satpol PP berdasarkan peraturan daerah. Ibarat pertandingan sepak bola, saat ini merupakan pemanasan, dan kami sebagai wasit belum punya kewenangan untuk menyemprit," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei IPO: Mayoritas Warga Jakarta Menerima Politik Uang

2 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Survei IPO: Mayoritas Warga Jakarta Menerima Politik Uang

Survei IPO menemukan bahwa masyarakat sadar akan buruknya politik uang, tetapi tetap mengharapkan uang kampanye paslon.


Sentra Gakkumdu Telusuri Dugaan Politik Uang Paslon di Banten

2 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Sentra Gakkumdu Telusuri Dugaan Politik Uang Paslon di Banten

Seseorang menyebar duit dari jendela atas kendaraannya. Dilaporkan atas dugaan melakukan politik uang.


Klarifikasi Pramono Anung Bagi-Bagi Duit saat Blusukan, Jubir: Itu Membeli Dagangan

16 hari lalu

Calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, menyambangi warga RW 16 Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Klarifikasi Pramono Anung Bagi-Bagi Duit saat Blusukan, Jubir: Itu Membeli Dagangan

Blusukan Pramono Anung di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, bukan bagi-bagi duit, melainkan membeli dagangan masyarakat setempat.


Ridwan Kamil Ingin Pilkada Jakarta Naik Kelas

21 hari lalu

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono saat Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Pilgub Jakarta di Kantor KPU Jakarta, Salemba, Senin, 23 September 2024. Pilgub Jakarta 2024 diikuti tiga pasang calon, yakni Ridwan Kamil-Suswono dengan nomor urut satu, Dharma Porengkun-Kun Wardana bernomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno bernomor urut 3. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ridwan Kamil Ingin Pilkada Jakarta Naik Kelas

Ridwan Kamil menegaskan bahwa politik uang hukumnya haram.


Pemantauan Pilkada Masuk Prioritas Nasional, KY Lakukan Ini

32 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Pemantauan Pilkada Masuk Prioritas Nasional, KY Lakukan Ini

Dengan pemantauan KY, majelis hakim akan berhati-hati dalam menerapkan hukum acara ataupun perilakunya.


Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Maraknya Politik Uang Salah Satu Hambatan Pencapaian SDGs

33 hari lalu

Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Maraknya Politik Uang Salah Satu Hambatan Pencapaian SDGs

Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo memaparkan hasil penelitian Prof. Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa sebanyak 33 persen (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang


Berpotensi Terjadi Politik Uang di Pilkada 2024, Bawaslu Jatim Lakukan Ini

56 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Berpotensi Terjadi Politik Uang di Pilkada 2024, Bawaslu Jatim Lakukan Ini

Bawaslu menyatakan potensi politik uang ada di mana-mana, walaupun secara hukum susah dibuktikan.


Beda Aturan di Pemilu dan Pilkada, Bawaslu Sosialisasi Sanksi bagi Pelaku Politik Uang

8 Agustus 2024

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Beda Aturan di Pemilu dan Pilkada, Bawaslu Sosialisasi Sanksi bagi Pelaku Politik Uang

Penanganan kasus politik uang di pemilu dan pilkada memiliki perbedaan signifikan dalam hal subjek yang dapat dijerat hukum.


Cerita Ahok Hadapi Politik Uang saat Jadi Peserta Pemilu

4 Agustus 2024

Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggelar acara diskusi Ask Ahok Anything (A3) di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Sabtu, 3 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cerita Ahok Hadapi Politik Uang saat Jadi Peserta Pemilu

Ahok menyatakan pernah menghadapi politik uang saat menjadi calon legislatif. Namun, ia menolak dan tetap bisa terpilih menjadi legislator.


Bahlil Usulkan Pemilu Kembali ke Proporsional Tertutup: Banyak Politik Uang

27 Juli 2024

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Usulkan Pemilu Kembali ke Proporsional Tertutup: Banyak Politik Uang

Bahlil menilail pemilu dengan sistem proporsional terbuka rawan politik uang.