Menjelang Pilkada, Warga Magelang Bikin Kampung Antipolitik Uang

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi politik uang. shutterstock.com

    Ilustrasi politik uang. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, gencar membentuk kampung antipolitik uang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018.

    "Di bidang pencegahan, menjelang pelaksanaan pilkada 2018, kami sedang gencar menggalang pembentukan kampung antimoney politic," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh di Magelang, Selasa, 30 Januari 2018.

    Ia menyebutkan kampung antipolitik uang yang sudah terbentuk berada di Kecamatan Sawangan dan yang sedang dalam proses ada di Kecamatan Mertoyudan, Muntilan, serta Salam.

    Baca juga: Tjahjo Kumolo Sebut Pilkada 2018 Rasa Pilpres

    "Pembentukan kampung antipolitik uang ini merupakan kesadaran masyarakat. Setiap kecamatan kami targetkan minimal ada satu kampung antipolitik uang," ucapnya.

    Namun, ujar dia, semua bergantung pada masyarakat. Ketika masyarakat menyambut, tutur dia, kegiatan ini akan berjalan, karena sifatnya kesadaran dan program ini tidak ada anggarannya.

    "Kami hanya menggali, mendorong, dan mengajak masyarakat untuk mewujudkan sikap antipolitik uang. Sebab, dengan politik uang, biaya pilkada semakin tinggi," tuturnya.

    Ia mengatakan, dengan biaya politik uang yang tinggi inilah, ujung-ujungnya nanti seorang pemimpin berpotensi melakukan korupsi.

    "Karena itu, kami mencegah korupsi dengan cara mengurangi biaya politik, yakni mencegah dengan mengurangi politik uang," ucapnya.

    Baca juga: Ikut Pilkada, Puti Soekarno Berharap Rantai Pertemanan Tak Putus

    Menyinggung maraknya baliho yang menampilkan pasangan calon kepala daerah meski tahapan kampanye pilkada 2018 belum dimulai, dia berujar, secara aturan kepemiluan, itu tidak melanggar, karena sekarang ini belum ada pasangan calon yang ditetapkan.

    "Kami sudah koordinasi dengan KPU, Polres, dan Satpol PP Kabupaten Magelang bahwa pemasangan baliho yang memuat gambar pasangan calon belum masuk pelanggaran pemilu karena belum ada pasangan calon yang ditetapkan KPU. Sebetulnya yang berhak menindak itu Satpol PP berdasarkan peraturan daerah. Ibarat pertandingan sepak bola, saat ini merupakan pemanasan, dan kami sebagai wasit belum punya kewenangan untuk menyemprit," ujarnya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapal Selam 44 Tahun KRI Nanggala 402 Hilang, Negara Tetangga Ikut Mencari

    Kapal selam buatan 1977, KRI Nanggala 402, hilang kontak pada pertengahan April 2021. Tiga jam setelah Nanggala menyelam, ditemukan tumpahan minyak.