Tjahjo Kumolo Sebut Pilkada 2018 Rasa Pilpres

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bawaslu menggelar audiensi dengan Kemendagri terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada 2018. Hadir dalam audiensi tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua Bawaslu RI Abhan beserta jajaran di kantor Bawaslu, Gondangdia, Jakarta Pusat, 9 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Bawaslu menggelar audiensi dengan Kemendagri terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada 2018. Hadir dalam audiensi tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua Bawaslu RI Abhan beserta jajaran di kantor Bawaslu, Gondangdia, Jakarta Pusat, 9 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian RI dalam rapat koordinasi kesiapan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018. Sebab, ucap dia, pilkada serentak kali ini melibatkan daerah yang memiliki pemilih dalam jumlah besar. "Aromanya masuki tahapan pileg dan pilpres," ujar Tjahjo seusai rapat di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2018.

    Tjahjo mengimbau pejabat Baintelkam untuk melawan politik uang serta kampanye dengan ujaran kebencian, fitnah, dan SARA. Ia meminta pilkada kali ini hanya diwarnai dengan pertarungan adu program dan konsep untuk kemaslahatan, percepatan, pembangunan, dan kesejahteraan daerah. "Karena dalam pilkada itu memimpin daerah," tuturnya.

    Baca juga: PDIP Bantah Gunakan Alat Kekuasaan Demi Memenangkan Pilkada 2018

    Lalu, Tjahjo juga menyampaikan agar ada peningkatan tingkat partisipasi politik. Ia menargetkan jumlah partisipasi politik tahun ini mencapai 78 persen. Sebab, melihat dua tahun ke belakang, jumlah partisipasi politik berada di angka 75 persen pada 2015 dan 74 persen tahun 2016.

    Jaringan luas yang dimiliki Baintelkam, kata Tjahjo, juga harus dilibatkan, misalnya tokoh agama, tokoh adat, Satuan Polisi Pamong Praja, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara. Mereka diharapkan ikut dalam mendeteksi dini sekecil apa pun potensi kerawanan di daerah pemilihan. "Termasuk area rawan bencana yang bisa membatalkan pilkada. Kalau ada gunung meletus, banjir, itu harus dipetakan daerah mana yang rawan tersebut," ucapnya.

    Baintelkam juga diminta mengecek daftar penduduk potensial pemilih (DP4). Ia berujar, saat ini masih ada 3 persen penduduk Indonesia yang belum merekam datanya untuk dapat memilih. Tjahjo berharap kejadian warga yang tak bisa menggunakan hak pilihnya karena belum merekam data tidak terulang, seperti dalam pilkada DKI 2017.

    Baca juga: Pilkada 2018, Mega Mengingatkan Jagoannya Menang Secara Beradab

    Arahan berikutnya, Tjahjo meminta Baintelkam memberikan perhatian khusus pada daerah pemilihan yang memiliki calon tunggal dan pasangan head to head, seperti di Sumatera Utara, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Pasalnya, itu berpotensi menimbulkan konflik. Namun Tjahjo yakin Baintelkam dengan jaringannya yang luas bisa melaksanakan amanat tersebut, sehingga pilkada 2018 berlangsung aman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.