Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolri Tingkatkan Anggaran untuk Jaga Kondusifitas Pilkada 2018

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Kapolri Jendral Tito Karnavian memberikan keterangan seusai peresmian gedung Promoter di kompleks Polda Metro Jaya, Jakarta, 19 Januari 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.
Kapolri Jendral Tito Karnavian memberikan keterangan seusai peresmian gedung Promoter di kompleks Polda Metro Jaya, Jakarta, 19 Januari 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meningkatkan anggaran khusus untuk menjaga suasana kondusif selama pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 berlangsung. Kenaikan anggaran itu untuk memaksimalkan kinerja beberapa divisi Polri dalam mencegah suasana panas akibat situasi politik yang bisa berujung kericuhan.

"Cipta kondisi ini adalah tahapan kegiatan dalam rangka pengamanan Pilkada 2018," kata Tito dalam acara rapat pimpinan Polri 2018 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Melawai, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Januari 2018.

Baca juga: Empat Wilayah Berkategori Rawan Koflik di Pilkada Papua

Tito menjelaskan, untuk mengamankan pilkada 2018, pihaknya mengutamakan langkah proaktif dan pre-emtif. Dengan pencegahan, situasi akan lebih terkendali dibandingkan menggunakan langkah represif. Menurut Tito, kenaikan angaran itu untuk memodali Polri dalam melakukan langkah pencegahan tersebut.

"Ini langkah paling utama dibanding menyiapkan pasukan yang ketika ada ribut langsung ditembak. Itu bisa jadi martir bahwa TNI dan Polri tidak bisa mengolah situasi," ucap Tito.

Tito memusatkan kenaikan anggaran itu untuk tiga divisi pendingin suasana selama pilkada 2018. Ketiganya adalah Divisi Hubungan masyarakat, Badan Intelijen dan Keamanan Polri, dan Satuan Pembinaan Masyarakat.

Untuk Divisi Humas, Tito menaikkan anggaran yang sebelumnya sebesar Rp 20 miliar menjadi hampir Rp 150 miliar. Mantan Kapolda Papua itu mengatakan, dengan anggaran sebesar itu, Divisi Humas Polri harus terus-menerus memantau kampanye para pasangan calon pilkada 2018. Pemantauan itu dilakukan di media online maupun konvensional. Divisi Humas juga ditugaskan untuk mengendalikan serta mendinginkan isu seputar pilkada 2018 yang mulai menghangat. "Anggaran sudah saya besarkan hanya untuk itu," kata Tito.

Tito juga menaikkan anggaran Sat Binmas Polri dalam mendinginkan suasana selama Pilkada 2018. Tito menuturkan, Sat Binmas selama ini diremehkan karena dianggap kurang berperan. Padahal sebenarnya, kata dia, Sat Binmas memiliki fungsi yang cukup besar dalam mengendalikan ketertiban masyarakat. Atas alasan tersebut, Tito menaikkan anggaran yang semula berjumlah Rp 5 miliar menjadi Rp 160 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tito menugaskan Sat Binmas Polri untuk terjun ke daerah-daerah yang dianggap rawan konflik. Di sana, Sat Binmas Polri diminta untuk menggelar kegiatan yang menumbuhkan toleransi dan kebersamaan.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Persuasif Tangani Potensi Konflik Pilkada

"Saya minta betul-betul semuanya kreatif dalam memetakan daerah rawan, setelah itu serang dengan kegiatan mendinginkan. Binmas harus membuat kegiatan kreatif sehingga masyarakat tetap mengusung kebersamaan dalam pilkada," kata Tito.

Kenaikan anggaran paling drastis digelontorkan pada Baintelkam Polri. Anggaran yang sebelumnya berjumlah Rp 15 milyar telah dinaikkan menjadi Rp 500 milyar. Tito menugaskan para intelijen Polri untuk melakukan pemetaan sosial terkait pilkada 2018. Tito juga meminta para anggotanya memilih dan menggaet para tokoh berpengaruh untuk ikut mendinginkan suasana selama pilkada 2018 berlangsung.

"Saya minta memilih tokoh yang tepat untuk bicara dan menjadi pembentuk opini," ucap Tito menambahkan.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga telah memerintahkan kepada Tito dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menggunakan langkah persuasif dalam mencegah kericuhan akibat pilkada 2018. "Beliau minta melakukan langkah persuasif dibanding represif sebelum potensi konflik berkembang," ujar Tito.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI

1 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI

PSI DKI Jakarta menjagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie sebagai calon gubernur DKI. Begini alasannya.


Pesan Jokowi ke Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi yang Maju Pilkada Kota Bogor

8 hari lalu

Sekretaris Pribadi Iriana, Sendi Ferdiansyah, saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Foto: Istimewa
Pesan Jokowi ke Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi yang Maju Pilkada Kota Bogor

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Jokowi, Sendi Fardiansyah, mengaku mendapat pesan dari Jokowi soal rencananya untuk maju di Pilkada Kota Bogor.


Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Klaim Kantongi Restu Presiden Maju Pilkada Kota Bogor

8 hari lalu

Sekretaris Pribadi Iriana, Sendi Ferdiansyah, saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Foto: Istimewa
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Klaim Kantongi Restu Presiden Maju Pilkada Kota Bogor

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Jokowi, Sendi Fardiansyah, mengemukakan rencana untuk maju sebagai calon wali kota Bogor 2024.


Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

9 hari lalu

Petugas memperlihatkan kartu untuk mengoperasikan alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto
Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

Aplikasi pemilihan suara buatan BRIN, E-voting, dipakai selama lebih dari sedekade terakhir untuk mengikis potensi kecurangan pilkades.


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

9 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

10 hari lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih melalui Pilkada Satu Putaran, Bisa Menjabat Dua Periode

10 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih melalui Pilkada Satu Putaran, Bisa Menjabat Dua Periode

Dalam rapat DPR dan pemerintah membahas RUU DKJ, disepakati sejumlah hal, termasuk soal jabatan Gubernur DKJ.


Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Cak Imin? Politikus yang Disinyalir Maju Pilkada 2024 Kontestasi Gubernur Jawa Timur

11 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpose  di atas kendaraan taktis saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Brata Semeru 2023/2024 di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 17 Oktober 2023. Kegiatan itu dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 di Jawa Timur. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Tanding Ulang Kubu Prabowo Vs Cak Imin? Politikus yang Disinyalir Maju Pilkada 2024 Kontestasi Gubernur Jawa Timur

Ada nama Khofifah dan Abdul Halim Iskandar berpotensi maju dalam Pilkada 2024 kontetasi Gubernur Jawa Timur. Tanding ulang kubu Prabowo Vs Cak Imin?


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

12 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


Pembahasan RUU DKJ, DPR dan DPD Usulkan Keterlibatan Orang Betawi di Pilkada Jakarta

13 hari lalu

RDPU Baleg DPR RI tentang RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Bamus Betawi dan Kaukus Muda Betawi. Foto: YouTube/TVR Parlemen
Pembahasan RUU DKJ, DPR dan DPD Usulkan Keterlibatan Orang Betawi di Pilkada Jakarta

Penguatan terhadap suku Betawi dan asetnya bisa diformulasikan untuk mencari kekhususan pada RUU DKJ.