TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meningkatkan anggaran khusus untuk menjaga suasana kondusif selama pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 berlangsung. Kenaikan anggaran itu untuk memaksimalkan kinerja beberapa divisi Polri dalam mencegah suasana panas akibat situasi politik yang bisa berujung kericuhan.
"Cipta kondisi ini adalah tahapan kegiatan dalam rangka pengamanan Pilkada 2018," kata Tito dalam acara rapat pimpinan Polri 2018 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Melawai, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Januari 2018.
Baca Juga:
Baca juga: Empat Wilayah Berkategori Rawan Koflik di Pilkada Papua
Tito menjelaskan, untuk mengamankan pilkada 2018, pihaknya mengutamakan langkah proaktif dan pre-emtif. Dengan pencegahan, situasi akan lebih terkendali dibandingkan menggunakan langkah represif. Menurut Tito, kenaikan angaran itu untuk memodali Polri dalam melakukan langkah pencegahan tersebut.
"Ini langkah paling utama dibanding menyiapkan pasukan yang ketika ada ribut langsung ditembak. Itu bisa jadi martir bahwa TNI dan Polri tidak bisa mengolah situasi," ucap Tito.
Tito memusatkan kenaikan anggaran itu untuk tiga divisi pendingin suasana selama pilkada 2018. Ketiganya adalah Divisi Hubungan masyarakat, Badan Intelijen dan Keamanan Polri, dan Satuan Pembinaan Masyarakat.
Untuk Divisi Humas, Tito menaikkan anggaran yang sebelumnya sebesar Rp 20 miliar menjadi hampir Rp 150 miliar. Mantan Kapolda Papua itu mengatakan, dengan anggaran sebesar itu, Divisi Humas Polri harus terus-menerus memantau kampanye para pasangan calon pilkada 2018. Pemantauan itu dilakukan di media online maupun konvensional. Divisi Humas juga ditugaskan untuk mengendalikan serta mendinginkan isu seputar pilkada 2018 yang mulai menghangat. "Anggaran sudah saya besarkan hanya untuk itu," kata Tito.
Tito juga menaikkan anggaran Sat Binmas Polri dalam mendinginkan suasana selama Pilkada 2018. Tito menuturkan, Sat Binmas selama ini diremehkan karena dianggap kurang berperan. Padahal sebenarnya, kata dia, Sat Binmas memiliki fungsi yang cukup besar dalam mengendalikan ketertiban masyarakat. Atas alasan tersebut, Tito menaikkan anggaran yang semula berjumlah Rp 5 miliar menjadi Rp 160 miliar.
Tito menugaskan Sat Binmas Polri untuk terjun ke daerah-daerah yang dianggap rawan konflik. Di sana, Sat Binmas Polri diminta untuk menggelar kegiatan yang menumbuhkan toleransi dan kebersamaan.
Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Persuasif Tangani Potensi Konflik Pilkada
"Saya minta betul-betul semuanya kreatif dalam memetakan daerah rawan, setelah itu serang dengan kegiatan mendinginkan. Binmas harus membuat kegiatan kreatif sehingga masyarakat tetap mengusung kebersamaan dalam pilkada," kata Tito.
Kenaikan anggaran paling drastis digelontorkan pada Baintelkam Polri. Anggaran yang sebelumnya berjumlah Rp 15 milyar telah dinaikkan menjadi Rp 500 milyar. Tito menugaskan para intelijen Polri untuk melakukan pemetaan sosial terkait pilkada 2018. Tito juga meminta para anggotanya memilih dan menggaet para tokoh berpengaruh untuk ikut mendinginkan suasana selama pilkada 2018 berlangsung.
"Saya minta memilih tokoh yang tepat untuk bicara dan menjadi pembentuk opini," ucap Tito menambahkan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga telah memerintahkan kepada Tito dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menggunakan langkah persuasif dalam mencegah kericuhan akibat pilkada 2018. "Beliau minta melakukan langkah persuasif dibanding represif sebelum potensi konflik berkembang," ujar Tito.
