Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Larang Istri Ganjar Pranowo Ikut Kampanye

Reporter

image-gnews
Ganjar Pranowo dan istri. Facebook.com
Ganjar Pranowo dan istri. Facebook.com
Iklan

TEMPO.CO, SEMARANG -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang Siti Atikoh Supriyanti, istri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mendampingi suaminya selama kampanye Pilkada 2018. Ini karena status Siti Atikoh adalah aparatur sipil negera (ASN).

"Karena yang bersangkutan ASN, maka harus tunduk pada Undang-undang tentang ASN yang berlaku pada umumnya," kata Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Subhi usai menghadiri doa bersama dalam rangka Pilkada 2018 di Polda Jawa Tengah, Jumat 19 Januari 2018.

Atikoh merupakan PNS di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jawa Tengah.

BACA: Ancaman Sanksi Bagi PNS yang Tak Netral dalam Pilkada

Menurut Fajar, memang belum ada aturan yang mengatur khusus, misalnya bakal cakal calon kepala daerah yang istri atau suaminya ASN boleh ikut serta dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pilkada.

Karena itu, aturan yang berlaku yakni peraturan tentang ASN sebagai mana umumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Siti Atikoh sendiri sempat ditegur oleh Bawaslu karena mendampingi suaminya saat mendaftar ke KPU.

Baca: Bawaslu akan Periksa Tudingan Mahar Gerindra, La Nyalla Absen

Fajar menjelaskan teguran tersebut merupakan sanksi sosial terhadap yang bersangkutan."Teguran itu sudah kami sampaikan secara resmi ke atasan yang bersangkutan," katanya.

Selanjutnya, jika Siti Atikoh tetap melakukan pelanggaran yang sama usai Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Taj Yasin sudah ditetapkan secara resmi sebagai calon gubernur, maka sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-undang tentang ASN yang berlaku saat ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

1 hari lalu

Ganjar Pranowo mengikuti upacara bendera Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 1 Juni 2024. FOTO/Istimewa
Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

Ganjar Pranowo mengatakan dirinya siap membantu calon-calon yang meminta bantuannya untuk pemenangan Pilkada 2024.


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

2 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

Ganjar Pranowo diangkat jadi Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Ia pun mengungkap tugas-tugasnya.


Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

2 hari lalu

Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

Ganjar Pranowo menilai wacana revisi UU Kementerian tidak bisa dilepaskan dari adanya koalisi gemuk dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


Agus Rahardjo Harap KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Kondang Kusumaning Ayu

3 hari lalu

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Timur, Agus Rahardjo didampingi kuasa hukumnya usai melaporkan calon anggota DPD terpilih nomor urut 4, Kondang Kusumaning Ayu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. Agus ingin Kondang dicoret karena masih berstatus sebagai staf administrasi DPD. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Agus Rahardjo Harap KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Kondang Kusumaning Ayu

Agus Rahardjo menjelaskan alasan buat laporan ke KPU RI karena ada calon lain palsukan data administrasi mengaku sebagai mahasiswi.


Tanggapan KPU Soal Sumbar Paling Rawan dalam Hal Pelanggaran Pemilu di Sumatera

3 hari lalu

Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Juli 2024. Mochammad Afifuddin menjadi Plt Ketua KPU RI hingga ada ketua definitif ditetapkan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tanggapan KPU Soal Sumbar Paling Rawan dalam Hal Pelanggaran Pemilu di Sumatera

KPU RI meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar mengantisipasi kerawanan dalam Pilkada 2024.


Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

4 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

Ketua Bawaslu optimistis KPU dapat menyelenggarakan Pilkada 2024 setelah DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Temukan 107 Pantarlih sebagai Tim Kampanye, Bawaslu Jabar Lakukan Ini

4 hari lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 di Kampung Kadujangkung, Lebak, Banten, Ahad, 19 Februari 2023. Coklit yang berlangsung hingga 14 Maret 2023 tersebut dilakukan oleh Pantarlih dengan mengunjungi setiap kampung yang berada di pedalaman Suku Badui guna mengantisipasi ketidaksesuaian data Pemilu 2024. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Temukan 107 Pantarlih sebagai Tim Kampanye, Bawaslu Jabar Lakukan Ini

Bawaslu mengungkapkan temuan itu diperoleh saat proses coklit data pemilih pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pilkada Jabar 2024.


Bawaslu Berharap Tak Ada Putusan Pengadilan di Tengah Tahapan Pilkada 2024, Ini Alasannya

4 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Bawaslu Berharap Tak Ada Putusan Pengadilan di Tengah Tahapan Pilkada 2024, Ini Alasannya

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP bersikap adil dan netral dalam Pilkada 2024.


Plt Ketua KPU Persilakan Jajarannya, Bawaslu hingga DKPP yang Maju Pilkada 2024 Mundur Pekan Ini

5 hari lalu

Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Mochammad Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Plt Ketua KPU Persilakan Jajarannya, Bawaslu hingga DKPP yang Maju Pilkada 2024 Mundur Pekan Ini

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, mempersilakan anggota KPU, Bawaslu dan DKPP yang ingin menjadi calon kepala daerah untuk mundur pekan ini