TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Papua mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah serentak atau Pilkada 2018. Para personel pengamanan itu merupakan gabungan anggota Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
“Kami kurang lebih menurunkan 14 ribu personel untuk pengamanan Pilkada di sana,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar AM Kamal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, pada Rabu, 17 Januari 2018.
Baca juga: Ini 13 Pedoman Netralitas Polri di Pilkada 2018
Kamal mengatakan sebanyak 2.800 anggota pengaman itu berasal dari TNI, sedangkan dari Linmas berjumlah sekitar 4.000 personil. Ribuan personel pengaman itu diturunkan untuk menjaga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta tujuh Bupati di Papua.
Kamal mengatakan, pengerahan ribuan personel itu untuk mengantisipasi kericuhan mengingat Papua disebut sebagai salah satu daerah yang rawan konflik pada Pilkada 2018.
Selain mengerahkan anggota pengamanan, Polda Papua juga berkoordinasi dengan sejumlah tokoh agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama Papua. Kerja sama antara Polda dan tokoh agama itu mulai digencarkan sejak Natal 2017 lalu. Rencananya, koordinasi antar FKUB dan Polri akan terus ditingkatkan dengan mengadakan pertemuan sekali setiap bulan.
“Ini untuk membuktikan kepada yang menyatakan bahwa papua itu rawan, ternyata aman. Proses demokrasi di Papua akan berlangsung dengan kondusif,” kata Kamal.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menyebut beberapa daerah yang rawan saat Pilkada 2018. Salah satunya adalah Papua. Papua disebut rawan karena persaingan head to head atau satu lawan satu dari pasangan calon Lukas Enembe - Klemen Tinan serta pasangan John Wempi Wetipo - Habel Melkias Suwa.
