Ini Alasan Gerindra Cabut Dukungan La Nyalla di Pilgub Jatim

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • La Nyalla Mattalitti. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    La Nyalla Mattalitti. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan bahwa pengembalian surat mandat La Nyalla Matalitti sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur tidak ada hubungannya dengan uang. Ferry mengatakan, pengembalian mandat itu murni karena La Nyalla tidak dapat menggaet partai lain untuk berkoalisi dengan Gerindra di pemilihan gubernur Jawa Timur 2018.

    "Sampai waktu yang ditentukan Pak La Nyalla belum berhasil mendapatkannya (partai untuk diajak berkoalisi). Tidak ada hubungannya dengan uang," kata Ferry kepada Tempo melalui pesan pendek, Senin, 15 Januari 2018.

    Baca: Gerindra Ingatkan La Nyalla, Sensitif Jika Sentuh Nama Prabowo

    Menurut Ferry, pemberian surat mandat kepada mantan Ketua Umum PSSI itu berawal dari rencana Gerindra membangun poros baru di Pilkada Jatim 2018. Partai besutan Prabowo Subianto itu pun berharap La Nyalla dapat merealisasikan rencana tersebut. "Tapi realitas politiknya kan tidak demikian," tuturnya.

    Sebelumnya, La Nyalla mengaku dimintai uang saksi sebesar Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk dicalonkan dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Ia pun menyebut uang itu diperuntukkan membayar saksi.

    La Nyalla menuturkan permintaan Prabowo itu disampaikan di kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, pada 9 Desember 2017 sekitar pukul 15.00. Saat itu, menurut La Nyalla, Prabowo ditemani dua ajudannya, yaitu Prasetyo dan Sugiono.

    Baca: La Nyalla Tunjukkan Surat Dukungan dari Alumni 212 untuk Pilkada

    Menurut Ferry, perihal ketersediaan calon untuk membayar saksi atau biaya kampanye dan yang lainnya, adalah salah satu faktor pertimbangan pengusungan calon, selain soal hasil survei, integritas, moral, serta program. Karena pilkada serentak berlangsung di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kata Ferry, biaya kampanye calon tidak bisa dibebankan ke Partai Gerindra dan kadernya. "Seperti di Pilkada Jakarta kami masih bisa gotong royong," ucap Ferry.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.