Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Eep, Politik Uang Semakin Tak Laku di Pilkada 2018

image-gnews
Ilustrasi pilkada
Ilustrasi pilkada
Iklan

TEMPO.CO, SOLO -Konsultan politik Eep Syaifullah Fatah memprediksi bahwa politik uang akan semakin tidak laku dalam Pilkada 2018 ini. Kondisi itu tentunya berbeda dengan kondisi lima tahun silam.

"Lima tahun lalu memang efektivitasnya lumayan tinggi," kata Eep saat ditemui di Solo, Minggu 14 Januari 2017. Saat itu, Eep melakukan survey untuk meneliti pengaruh politik uang terhadap pilihan masyarakat.

BACA:Pilkada 2018, Polri Bentuk Satgas Anti Politik Uang dan Anti Sara

Eep menyebut banyak masyarakat pada saat itu yang menyatakan bakal menerima uang dan disodorkan dan menjatuhkan pilihannya kepada pemberi. "Angkanya mencapai 17-22 persen," kata pendiri PollMark Indonesia itu. Hal tersebut membuat banyak politisi mengambil jalan pintas dengan melakukan politik uang.

Sedangkan dalam survey yang dilakukan menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta kemarin, angka tersebut telah menurun hingga menjadi 7,4 persen. "Di wilayah lain di Indonesia rata-rata juga di bawah 10 persen," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BACA: La Nyalla Ungkap Kronologi Permintaan Mahar Rp 40 M oleh Prabowo

Menurut Eep, saat ini pihaknya tengah membuat survey serupa. Hanya saja, dia masih belum bersedia membeberkan hasilnya. "Rencananya hasil survey tersebut akan dirilis pekan depan," katanya.

Menurunnya efektivitas politik uang dalam Pilkada 2018 itu salah satunya disebabkan oleh semakin cerdasnya para pemilih. "Selain itu yang ngasih uang juga bukan satu calon saja," katanya.

AHMAD RAFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Sebut Partai Politik Jadi Komponen Penting Cegah Politik Uang

4 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Partai Politik Jadi Komponen Penting Cegah Politik Uang

KPK menyatakan partai politik merupakan salah satu komponen penting dalam mencegah politik uang.


Respons Cak Imin soal Pernyataan Prabowo yang Mempersilakan Masyarakat Terima Politik Uang

20 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) berbincang usai melakukan pertemuan di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta, Minggu, 9 Juli 2023. Pertemuan keduanya untuk bersilahtuhrahmi dan membahas terkait peta perpolitikan nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Cak Imin soal Pernyataan Prabowo yang Mempersilakan Masyarakat Terima Politik Uang

Cak Imin mengaku khawatir politik uang akan diikuti dengan meminta imbalan.


Bantah Zulkifli Hasan Lakukan Politik Uang, PAN: Niatnya Sedekah

21 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan sambutannya pada acara pembukaan Peringatan HUT Ke-25 PAN di kawasan Senayan, Jakarta, Senin 28 Agustus 2023. ANTARA/HO-Partai Amanat Nasional
Bantah Zulkifli Hasan Lakukan Politik Uang, PAN: Niatnya Sedekah

PAN menyebut Zulkifli Hasan membagikan uang karena niatnya untuk bersedekah, bukan politik uang.


Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

38 hari lalu

Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024. Dokumentasi: Unair.
Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024.


Megawati Soekarnoputri Ingatkan Soal Politik Uang di Hadapan Ganjar Pranowo dan Kader PDIP Yogyakarta

43 hari lalu

Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyapa warga di area kantor PDIP Yogyakarta Selasa (22/8). Tempo/Pribadi Wicaksono
Megawati Soekarnoputri Ingatkan Soal Politik Uang di Hadapan Ganjar Pranowo dan Kader PDIP Yogyakarta

Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya untuk tak memilih calon pemimpin yang menggunakan politik uang.


Survei LPI soal KPK, Firli Bahuri Dianggap Bisa Jaga Pemilu 2024 Tetap Bersih

1 Agustus 2023

Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi Basarnas yang melibatkan perwira TNI aktif di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 31 Juli 2023. Puspom TNI menetapkan Kabasarnas Marsdya TNI Hendri Alfiandi (HA) serta orang kepercayaannya Korsmin Kabasarnas RI Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka dugaan korupsi proyek Basarnas. Keduanya akan ditahan mulai malam ini, di tahanan militer milik TNI AU di Halim Perdanakusuma. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Survei LPI soal KPK, Firli Bahuri Dianggap Bisa Jaga Pemilu 2024 Tetap Bersih

Kinerja Firli Bahuri dianggap cukup baik sebanyak 26,5 persen, lalu disusul kategori baik sebanyak 25,25 persen, sangat baik 23,75 persen.


BPIP Dukung KPK Kampanye 'Hajar Serangan Fajar'

14 Juli 2023

BPIP Dukung KPK Kampanye 'Hajar Serangan Fajar'

Gerakan memerangi politik uang sangat penting setelah riset menunjukkan bahwa masyarakat memandang serangan fajar sudah lazim.


KPK Gandeng Bawaslu dan KPK Luncurkan Program Hajar Serangan Fajar Pemilu 2024

14 Juli 2023

Ilustrasi pemilu. REUTERS
KPK Gandeng Bawaslu dan KPK Luncurkan Program Hajar Serangan Fajar Pemilu 2024

KPK menjadikan ibu-ibu sebagai target utama edukasi antipolitik uang di Pemilu 2024.


Gen Z Tolak Politik Uang pada Pemilu 2024

10 Juli 2023

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Gen Z Tolak Politik Uang pada Pemilu 2024

Peserta Pemilu 2024 diminta untuk melakukan pendekatan rasional ketimbang politik uang untuk mendapatkan dukungan dari Gen Z.


Kelompok Masyarakat Gen Z: Suara Kami Tidak Bisa Dibeli di Pemilu

10 Juli 2023

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Kelompok Masyarakat Gen Z: Suara Kami Tidak Bisa Dibeli di Pemilu

Ada 3 isu yang menjadi tantangan Gen Z saat ini: biaya hidup yang tinggi, akses penunjang karier yang terbatas, dan masalah kesenjangan/kemiskinan.