TEMPO.CO, Mojokerto – Pada hari terakhir pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto, Rabu, 10 Januari 2018, terdapat empat pasangan calon yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum setempat untuk mengikuti pilkada. Salah satunya pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Akmal Budianto dan Rambo Garudo.
Rambo Garudo adalah seorang dokter dan Direktur Rumah Sakit Kamar Medika, Kota Mojokerto. Rambo juga merupakan putra mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jendral (Purnawirawan) Anang Iskandar. Rambo masih terbilang muda sebagai calon pejabat publik, yakni berusia 32 tahun. Rambo enggan diwawancarai saat mendaftar di KPU Kota Mojokerto.
Baca: Akhir Koalisi Poros Tengah di Pilkada Jawa Timur
Adapun Akmal Budianto, 60 tahun, merupakan mantan birokrat. Sebelum maju ke pilkada Kota Mojokerto, Akmal juga pernah mengikuti penjaringan bakal calon Bupati Bojonegoro pada Juni 2017 melalui PDIP, tapi gagal.
Akmal meniti karier sebagai birokrat di Bojonegoro sampai ke tingkat provinsi. Dia pernah menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Akmal dan Rambo diusung PDIP, yang memiliki syarat minimal pencalonan lima kursi di legislatif atau 20 persen dari 25 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
Simak: Pilkada Tulungagung, Margiono Tolak Mundur sebagai Ketua PWI
Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Mojokerto Febriana Meldyawati berharap kolaborasi antara birokrat dan profesional ini bisa menang serta membawa kebaikan bagi kota tersebut. Dalam 15 tahun terakhir, PDIP mendominasi di Kota Mojokerto dan berhasil mengantar calonnya sebagai wali kota dalam tiga periode. “Kami yakin pasangan yang telah direkomendasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) ini akan menang dan bisa menjadikan Kota Mojokerto lebih baik lagi,” kata Febriana.
PDIP sedianya bakal mengusung wali kota inkumben Mas’ud Yunus. Namun peta politik berubah setelah Mas’ud menjadi tersangka kasus suap rencana pengalihan anggaran pembangunan kampus untuk proyek penataan lingkungan tahun 2017 senilai Rp13 miliar, yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.
ISHOMUDDIN
