TEMPO.CO, Tulungagung – Berencana mendaftar sebagai calon Bupati Tulungagung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Tulungagung siang ini, Rabu, 10 Januari 2018, Margiono menolak mundur dari jabatan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Dia juga memboyong sejumlah Ketua PWI dari berbagai daerah saat konferensi pers terkait dengan rencana pendaftarannya tersebut.
Margiono mengatakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi PWI tidak mengatur pencalonan kepala daerah. Satu-satunya larangan yang diatur adalah tidak boleh menjabat sebagai pejabat publik. “Kecuali pejabat publik, artinya (besok) kalau sudah jadi,” kata Margiono setelah mengumumkan dukungan partai politik kepadanya di Hotel Victoria Crown Tulungagung, Rabu dinihari.
Baca juga: Maju Pilkada Tulungagung, Ketua PWI Margiono Gemar Obral Hadiah
Meski AD/ART PWI tidak mempermasalahkan pendaftaran dirinya, Margiono memutuskan nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas sebagai Ketua Umum PWI setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. “Jadi saya tidak mundur, hanya nonaktif. Kalau mundur, saya justru meninggalkan tanggung jawab,” ujarnya.
Keputusan untuk tidak mundur ini juga didasari masa jabatan Margiono sebagai Ketua Umum PWI yang akan selesai pada Juni mendatang. Sehingga, ketika kelak dia terpilih menjadi Bupati Tulungagung, akan bersamaan dengan pelepasan jabatannya di Kongres PWI.
Seakan menguatkan jika tidak ada persoalan dengan aturan organisasi, Margiono memboyong sejumlah Ketua PWI dari berbagai provinsi ke Tulungagung. Di antaranya Ketua PWI Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Lampung, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Mereka akan mendampingi Margiono melakukan pendaftaran sebagai calon bupati di kantor KPU Tulungagung, hari ini.
Baca Juga:
Ketua PWI Tulungagung Mohammad Aminun Jabir mengatakan kesiapannya membantu proses politik yang akan dilakukan Margiono. Namun dia juga meminta Margiono tetap menghormati ruang independensi wartawan dalam menyampaikan berita. “Bagaimanapun, kalau bapaknya (Margiono) punya gawe, tentu akan kami bantu. Tapi dalam koridor menjaga marwah insan pers,” tuturnya.
Sementara itu, terkait dengan pendaftaran dirinya ke kantor KPU, Margiono memastikan telah mengantongi sembilan rekomendasi partai politik. Kesembilan partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang.
Dia mengklaim mendapatkan dukungan sembilan partai tersebut secara cuma-cuma alias tak mengeluarkan mahar sama sekali. Bahkan tak ada kontrak politik berupa kompensasi yang mereka minta ketika kelak terpilih menjadi Bupati Tulungagung. “Paling hanya uang rapat atau tiket mereka ke Jakarta mengurus rekomendasi, itu saja,” ucap Margiono.
Margiono bakal menghadapi pasangan petahana Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Nasional Demokrat, di pilkada Tulungagung. Dalam kontestasi ini, Margiono menggandeng Ketua Yayasan Paguyuban Kepala Desa Tulungagung Eko Prisdianto.
