Kasus Foto Azwar Anas, Cak Imin: Saya Tidak Akan Ikut Campur

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berbicara kepada wartawan usai acara perayaan ulang tahun PKB yang ke-18 di kompleks parlemen, Jakarta, 25 Oktober 2017. TEMPO/Putri

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berbicara kepada wartawan usai acara perayaan ulang tahun PKB yang ke-18 di kompleks parlemen, Jakarta, 25 Oktober 2017. TEMPO/Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menolak berkomentar menanggapi rumor mundurnya Abdullah Azwar Anas sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Ia juga menolak berkomentar soal beredarnya foto-foto panas yang diduga Azwar Anas.

    Ia mengatakan tak akan mencampuri urusan Azwar Anas dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Saya tidak berani berkomentar. Semua kewenangan PDIP. Saya tidak akan ikut campur," kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2018.

    Baca: Kembalikan Mandat ke PDIP, Azwar Anas Mundur dari Pilkada Jatim

    Abdullah Azwar Anas mundur dari rencana pencalonannya maju sebagai pendamping Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam pilkada Jawa Timur. Ia pun dikabarkan telah mengembalikan mandat yang telah diberikan PDIP. Mundurnya Azwar Anas ini terjadi setelah foto-foto panas yang diduga melibatkan Azwar Anas beredar.

    Baca: Soal Posisi Azwar Anas di Pilgub Jatim, Cak Imin Serahkan ke PDIP

    Azwar Anas tak mau berkomentar dan tidak membeberkan alasan kemundurannya. Namun ia menyatakan akan tunduk dan patuh pada keputusan partai yang mengusungnya soal pencalonan dalam pilkada Jawa Timur 2018.

    Muhaimin menuturkan telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan para kiai. Ia memastikan belum ada perubahan komposisi calon kepala daerah yang diusung dalam pilkada Jawa Timur. "Saya tidak tahu. Kita tunggu saja dari Teuku Umar atau dari Diponegoro," kata Muhaimin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.