Pilgub Jatim, Koalisi Gerindra-PKS-PAN Harus Cari Figur Kuat

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat mengumumkan kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di lima provinsi di kantor DPP PKS, Jakarta, 27 Desember 2017. Lima provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. TEMPO/Ahmad Faiz

    Ketua Umum PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat mengumumkan kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di lima provinsi di kantor DPP PKS, Jakarta, 27 Desember 2017. Lima provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasiobal (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum menentukan calon yang akan diusungnya dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Ketiga partai itu masih menimbang apakah akan mendukung calon yang sudah ada atau membentuk poros baru.

    Jika membentuk poros baru, beberapa nama sempat mencuat dari koalisi tersebut antara lain kader dari PAN Suyoto, anggota DPR Fraksi Gerindra Moreno Suprapto dan yang muncul belakangan adalah putri Presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid, Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid. Nama Yenny mencuat setelah pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa, 26 Desember 2017.

    Baca: Alasan Gerindra Pertimbangkan Yenny Wahid di Pilgub Jatim

    Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan mengatakan koalisi tersebut harus mengandalkan kekuatan figur jika ingin bersaing. Menurut dia, hal tersebut disebabkan jumlah kursi yang dimiliki PKS, PAN dan Gerindra di Jawa Timur lebih kecil dari koalisi lainnya.

    “Harus mengandalkan kekuatan figur,” kata dia saat dihubungi Tempo pada Rabu, 3 Januari 2018.

    Untuk Jawa Timur, koalisi ini total memiliki 26 kursi dengan rincian Partai Gerindra sebanyak 13 kursi, PAN sebanyak 7 kursi dan PKS dengan 6 kursi. Sementara itu, partai pendukung dari pasangan Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas memiliki total 39 kursi dengan rincian Partai Kebangkitan Bangsa 20 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 19 kursi. Sedangkan, partai pendukung dari Khofofah Indar Prawansa–Emil Dardak memiliki total 34 kursi dengan rincian Partai Demokrat 13 kursi, Partai Golkar 11 kursi, Partai Persatuan Pembangunan, 5 kursi, Partai NasDem 4 kursi dan Partai Hanura 2 kursi.

    Baca: Sohibul Iman: PKS, Gerindra, dan PAN Bahas Pilgub Jatim 4 Januari

    Untuk itu, Djayadi menyebut nama Yenny Wahid sebagai figur yang lebih kuat dibanding Moreno dan Suyoto. Menurut Djayadi dengan identitas Jawa Timur sebagai basis Nahdlatul Ulama (NU) dan dua calon lain juga memiliki darah biru dan dukungan tokoh NU, maka Yenny Wahid dapat menjadi solusi bersaing.

    Pengaruh ayah Yenny, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dapat menjadi kekuatan karena dianggap masih menjadi salah satu simbol populer NU. Terlebih, keluarga dari Gur Dur masih dianggap penting bagi masyarakat Jawa Timur. “Masih ada peluang merebut suara, terutama dari yang mengidolakan keluarga Gus dur,” kata dia.

    Gus Ipul sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor 2000-2010 dan merupakan cicit dari pendiri NU, KH Bisri Syansuri yang juga besan dari KH Hasyim Asy’ari. Bersama Azwar Anas, Gus Ipul didukung oleh sejumlah tokoh NU seperti Anwar Iskandar, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur; Hasan Mutawakkil, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur; dan Abdul Halim Iskandar, cicit pendiri NU Hasyim Asy’ari.

    Sedangkan Khofifah, merupakan Ketua Umum Muslimat NU 2016-2021. Bersama dengan Emil Dardak, dia memiliki barisan pendukung dari NU seperti KH Salahuddin Wahid, cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari dan KH Afifuddin Muhajir, mantan Rais Syuriah PBNU.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.