PDIP Umumkan Paslon di Pilgub Jabar dan Jateng mulai 4 Januari

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) setelah menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017.  Tempo/Ilham Fikri

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) setelah menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017. Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (paslon cagub-cawagub) Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Papua dan sejumlah daerah lainnya secara bertahap mulai 4 Januari 2018.

    "Mohon bersabar, sebab pengumuman paslon tidak dilakukan sembarangan," kata Hasto lewat keterangan tertulis pada Selasa, 2 Januari 2018. "Kami memiliki tema-tema khusus setiap mengumumkan pasangan calon."

    Baca: Pilgub Jabar 2018, PDIP Buka Pintu untuk Ridwan Kamil

    Pada 17 Desember 2017, PDIP telah mengumumkan empat paslon cagub-cawagub untuk Provinsi Riau, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tenggara. PDIP mengusung tema politik hijau saat pengumuman empat paslon tersebut.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih tema tersebut karena empat provinsi itu lekat dengan kerusakan lingkungan. Megawati pun memilih tokoh-tokoh tersebut dengan mempertimbangkan prestasi dan perhatian paslon terhadap lingkungan alam.

    Baca: PKB Bertemu Sekjen PDIP, Buka Peluang Koalisi Pilgub Jabar?

    Namun, untuk empat wilayah yang akan diumumkan mulai 4 Januari 2018 mendatang yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Papua, Hasto belum menjelaskan tema apa yang akan diusung PDIP. "Sesuai karakteristik masing-masing daerah tersebut," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.