Senin, 22 Oktober 2018

Perludem: Isu SARA Masih Akan Efektif di Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga penyandang Disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Kantor KPU Jakarta Utara, 8 Febuari 2017. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada ini dikuti 100 penyandang disabilitas. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Warga penyandang Disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Kantor KPU Jakarta Utara, 8 Febuari 2017. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilkada ini dikuti 100 penyandang disabilitas. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan politik sektarian dan politik identitas yang menggunakan isu soal suku, agama, rasa, dan antargolongan (SARA) masih akan efektif dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2018. Pendapat itu, kata Titi, berdasarkan pandangannya melihat pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dan beberapa pernyataan dari beberapa partai politik.

    "Ini sudah mulai terlihat kecenderungan isu-isu itu akan digunakan kembali," kata Titi saat ditemui Tempo di Hotel Ashley, Menteng Jakarta Pusat pada Jumat, 22 Desember 2017. Dia menyebut sejumlah parpol telah menyebut untuk menduplikasi strategi pemenangan seperti di pilgub DKI Jakarta di daerah-daerah karena dianggap efektif.

    Baca: Dedi Mulyadi Yakin Isu SARA Tak Efektif Lagi di Pilkada 2018

    Menurut Titi, politik yang memainkan isu SARA di Pilkada 2018 sangat mungkin akan kembali terjadi. "Karena belum ada penyeimbang yang relatif sama atau mengemuka untuk mengatakan kepada publik bahwa apa yang terjadi kemarin itu tidak benar," kata dia.

    Apalagi, menurut Titi, di Pulau Jawa merupakan kantong lumbung suara. Daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur akan menentukan suksesi kepemimpinan inkumben dua periode. "Jateng kemungkinan ada inkumben, dan kalau Gerindra maju dengan calonnya akan terjadi antitesis kompetisi menyerupai Pilkada DKI Jakarta," kata Titi.

    Baca: Polri Mendorong Tiga Perwira Tingginya Maju di Pilkada 2018

    Titi menilai, politik sektarian dan politik identitas ini akan menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. "KPU akan berada di tengah pusaran politik sektarian dan menguatnya politik identitas dengan defisit programatik," kata dia.

    Dengan kewenangan KPU yang terbatas, kata Titi, langkah antisipasi terpenting yang dapat dilakukan oleh KPU adalah menjadi leading sector di dalam membangun kolaborasi dengan aktor- aktor politik yang lain. "Sehingga dapat membangun strategi antisipasi yang terkonsolidasi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.