Dedi Mulyadi Tanggapi Kritik JK Soal Rekom Golkar ke Ridwan Kamil

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Purwakarta sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi keterngan pers terkait pemilihan Gubernur Jawa Barat di Bandung, 6 November 2017. Dedi Mulyadi yang sebelumnya dicalonkan untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat menyatakan mendukung penuh semua keputusan DPP Gokar yang akhirnya memilih Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung Golkar. TEMPO/Prima Mulia

    Bupati Purwakarta sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi keterngan pers terkait pemilihan Gubernur Jawa Barat di Bandung, 6 November 2017. Dedi Mulyadi yang sebelumnya dicalonkan untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat menyatakan mendukung penuh semua keputusan DPP Gokar yang akhirnya memilih Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung Golkar. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Depok- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK terhadap Golkar yang mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur Jawa Barat sebagai  masukan.

    Kritik itu, kata Dedi, menunjukkan bahwa Kalla merupakan senior yang masih perduli kepada partai. "Mungkin pernyataan itu karena sikap Golkar berubah-ubah. Tapi hal ini terjadi karena keputusan sebelumnya diambil terburu-buru," ujar Dedi di kampus Universitas Indonesia, Depok,  Kamis, 21 Desember 2017.

    Baca: PDIP: Dedi Mulyadi Sosok Positif untuk Pilkada Jawa Barat

    Menurut Dedi, keputusan Golkar memberikan rekomendasi ke Ridwan Kamil ketika itu belum  dikomunikasikan mengenai pasangannya. Jadi, kata Dedi, keputusan rekomendasi dikeluarkan tanpa ada kesepakatan tertulis mengenai siapa calon pasangan Ridwan Kamil. "Makanya rekomendasi dicabut," ujarnya.

    Berkaca pada kasus Jawa Barat, menurut Dedi, akan dibuat konvensi mengenai calon gubernur yang  diusung Partai Golkar. Dari konvensi itu bakal terlihat ranking tertinggi calon sehingga tinggal diputuskan saja. "Sampai terakhir belum diputuskan juga kan," tutur Bupati Purwakarta ini.

    Simak: Isyarat Dedi Mulyadi Setelah Golkar Ceraikan Ridwan Kamil

    Dedi berujar Partai Golkar mengkhawatirkan kalau sampai 7 Januari 2018 belum juga diputuskan. Sebab, tanggal tersebut sudah menjelang pendaftaran. "Itulah yang disebut partai harus hati-hati dalam membuat keputusan. Jadi semestinya ketika dikeluarkan itu ada MoU (dengan partai koalisi) yang dibuat bahwa kesedian melakukan pasangan dan disampaikan harusnya secara bersama, jangan sendiri-sendiri," kata Dedi.

    Dengan demikian, kata Dedi, jika Golkar ingin menyampaikan surat keputusan harus bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai NasDem. "Ini malah mengeluarkan surat keputusan sendiri-sendiri. PKB punya keputusan, PPP punya keputusan, Golkar juga punya," ujarnya.

    Sebelumnya,  Kalla mengatakan bahwa pencabutan rekomendasi Partai Golkar untuk  Ridwan Kamil akan berdampak buruk bagi citra partai berlambang pohon beringin itu. "Kalau suka mengubah-ubah, nanti kalau Golkar mengeluarkan rekomendasi lagi tidak akan dianggap," kata Kalla.

    Lihat: Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar, Dedi Mulyadi Cagub Jabar?

    Kalla berujar kredibilitas dan konsistensi penting bagi Golkar. Apalagi setelah ada kepeimpinan baru. Oleh karena itu sebisa mungkin Golkar jangan mengubah-ubah kebijakan seenaknya karena menyangkut kredibilitas partai.

    Pernyataan Kalla itu terkait keputusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mencabut rekomendasi untuk Ridwan Kamil. Alasannya, Ridwan tak kunjung menetapkan kader Golkar, Daniel Muttaqien, sebagai calon wakil gubernur.

    IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.