Soal Pengganti Khofifah, JK: Nanti Setelah Dia Mengundurkan Diri

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) mendatangi  DPP Golkar, Jakarta, 22 November 2017. Keputusan Emil menerima pinangan kubu Khofifah Indar Parawansa sebagai wakil gubernur Pilkada Jawa Timur ditanggapi beragam. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) mendatangi DPP Golkar, Jakarta, 22 November 2017. Keputusan Emil menerima pinangan kubu Khofifah Indar Parawansa sebagai wakil gubernur Pilkada Jawa Timur ditanggapi beragam. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sudah dipastikan akan mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, berpasangan dengan Emil Dardak. Khofifah pun dikabarkan sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Presiden Joko Widodo.

    Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah masih belum terburu-buru mencari pengganti Khofifah. "Nanti, kalau sudah jelas akan menjadi cagub Jatim, pasti kan dia mendaftar. Nah, dari situ, baru dia mengundurkan diri, baru dicarilah penggantinya," ujar pria yang akrab disapa JK itu ketika ditanyai awak media di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 19 Desember 2017.

    Baca juga: Surya Paloh Minta Khofifah Segera Mundur sebagai Menteri Sosial

    Berdasarkan informasi yang didapat Tempo, Khofifah tidak menyampaikan pengunduran diri ketika bertemu Presiden. Dalam pertemuan itu, Khofifah dikabarkan hanya menjelaskan keinginannya untuk maju dalam pilgub Jawa Timur, yang pendaftarannya akan ditutup pada awal tahun depan.

    Jokowi dan Khofifah, dalam berbagai kesempatan, masih enggan menjelaskan hasil pertemuan mereka dan status kabinet. Khofifah, misalnya, hanya berjanji akan menjelaskan statusnya di kabinet jika waktunya dirasa sudah pas. Adapun Presiden meminta publik bersabar.

    Baca juga: Ziarah ke Makam Raja Mataram, Khofifah Tak Mau Dikaitkan Politik

    JK melanjutkan, pengganti Khofifah nanti, bukan dia yang menentukan. Ia mengingatkan hal tersebut merupakan hak prerogatif Jokowi. "Seperti biasa, itu hak Presiden Joko Widodo untuk menentukan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.