Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada 2018, 1,7 Juta Warga Sumut Terancam Tak Bisa Memilih

image-gnews
Ilustrasi pilkada
Ilustrasi pilkada
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Mulia Banurea mengkhawatirkan sekitar 1,7 juta warga Sumatera Utara tidak akan bisa berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah di delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara atau Pilkada 2018. Sebab, mereka belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Mulia mengatakan, pada 20 Januari 2018, KPU Sumatera Utara akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih. "Yang tidak punya e-KTP, tidak bisa memilih. Potensi masalah ada sekitar 1,7 juta warga Sumut terancam tak bisa memilih karena tak punya KTP elektronik," kata Mulia saat Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan Pilkada 2018 di Medan, Jumat, 15 Desember 2017.

Baca juga: Target Jumlah Pemilih Naik, KPU Usahakan Ini untuk Pilkada 2018

Mulia mengatakan suhu politik Sumatera Utara diperkirakan memanas saat Pilkada 2018 karena, selain ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur bersamaan di delapan kabupaten dan kota, ada pemilihan kepala daerah. "Daerah yang pemilihan kepala daerah termasuk daerah yang diperkirakan panas, yakni Kabupaten Dairi dan Deli Serdang. KPU ingin memastikan hak pilih warga tidak terabaikan agar tidak timbul masalah di awal proses pemilihan berlangsung," ucap Mulia.

Masalahnya, kata Mulia, dari 14,7 juta penduduk Sumatera Utara, terdata jumlah penduduk wajib memiliki KTP elektronik 10,3 juta jiwa. "Jumlah penduduk yang sudah terekam e-KTP baru 8,6 juta jiwa atau 82,86 persen. Jumlah penduduk yang belum terekam e-KTP 1,7 juta jiwa atau 17,14 persen, dan yang sudah direkam tapi belum bisa dicetak e-KTP-nya masih 78.718 jiwa," tuturnya.

Selain terkait dengan data pemilih, ujar Mulia, KPU mulai khawatir karena pegawai sekretariat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum menerima surat keputusan yang diterbitkan sekretaris daerah. "Seharusnya petugas PPK dan PPS di kabupaten dan kota yang daerahnya ikut Pilkada 2018, yakni Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Dairi, Batubara, Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara sudah menerima SK dari Sekda sebagai bentuk jaminan honor mereka ditampung APBD masing-masing," ucap Mulia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, Aulia Andri, mengatakan Bawaslu sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilihan umum dan kepala daerah. Sumatera Utara, kata Aulia, masuk peringkat ke-4 daerah rawan Pilkada 2018. "Kabupaten Dairi dan Deli Serdang menempati peringkat atas daerah yang rawan pilkada," kata Aulia.

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan anggaran yang mencapai Rp 1,2 triliun untuk Pilkada 2018 harus bermanfaat dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. "Termasuk saya ingin agar KPU memastikan semua warga Sumut yang memenuhi syarat memilih memperoleh haknya memilih," ujarnya.

Terkait dengan 1,7 juta warga Sumatera Utara yang terancam tidak bisa memilih pada Pilkada 2018 karena tidak punya e-KTP, pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara, Muhammad Zaki, berjanji akan bertindak secepatnya. "Kami akan mendata sesegera mungkin dan segera melakukan rapat koordinasi untuk memastikan warga yang belum terekam sistem KTP elektronik bisa segera terekam dan memperoleh KTP elektronik."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.


Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.