Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peta Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018, Polri dan Bawaslu Berbeda

Reporter

image-gnews
Badan Pengawas Pemilihan Umum merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah 2018.
Badan Pengawas Pemilihan Umum merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah 2018.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bawaslu dan Polri memiliki perbedaan dalam pemetaan daerah rawan konflik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Dari Indeks Kerawanann Pemilu 2018, Bawaslu menyebutkan ada tiga daerah yang rawan konflik pada Pilkada 2018 mendatang.

Tiga daerah yang masuk dalam kerawanan tinggi dengan skor antara 3,00-5,00 adalah Papua dengan skor indeks 3,41, Maluku dengan skor 3,25, dan Kalimantan Barat dengan skor 3,04.

Baca juga: Rapat di DPR, Bawaslu Laporkan Kesiapan Pengawasan Pilkada ...

Adapun Polri melansir lima daerah rawan konflik yang berbeda dengan data Bawaslu. Lima daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. 

Menurut Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, perbedaan tersebut karena Bawaslu dan Polri memiliki kriteria sendiri. "Mungkin sudut pandang Bawaslu dan Polri agak berbeda, karena kita ada kriteria sendiri," ujar Setyo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis, 30 November 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Bawaslu Temukan Potensi Jual-Beli Suara dalam Pilkada 2018

Setyo mengatakan kriteria tersebut ditentukan melalui sejarah penyelenggaran Pilkada di daerah tersebut. "rtinya kami pelajari sejarah bahwa disitu pernah terjadi, penyelesaian seperti apa kita bisa lihat, bisa jadi pembelajaran," kata Setyo.

Kepolisian akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mengamankan pelaksaan Pilkada 2018. Setyo pun mengharapkan peran serta dari seluruh lapisan. Seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, KPU, dan masyarakat. "Termasuk tokoh masyarakat. Kami harapkan paling tidak jangan provokasi," kata Setyo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bawaslu Sebut Ganjar di Siaran Azan TV Bukan Kampanye, Apa Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu?

13 September 2023

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Foto Bawaslu.go.id
Bawaslu Sebut Ganjar di Siaran Azan TV Bukan Kampanye, Apa Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu?

Ganjar Pranowo yang tampil di siaran azan salah satu stasiun swasta dinyatakan Bawaslu bukan pelanggaran Pemilu. Berikut tugas dan fungsi Bawaslu.


Pemilu 2024: Begini Tugas Bawaslu yang Harus Diketahui

30 Agustus 2023

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Pemilu 2024: Begini Tugas Bawaslu yang Harus Diketahui

Bawaslu berwenang atas laporan berkaitan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengenai Pemilu.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Kemendagri Apresiasi Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu

16 Desember 2022

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar saat foto bersama dalam acara peluncuran IKP Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (16/12).
Kemendagri Apresiasi Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu

IKP menjadi referensi bagi pemerintah dan pemda menyiapkan tindakan pencegahan.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

17 September 2022

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung
Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Lowongan Calon Anggota Bawaslu Jakarta Dibuka, Ini Tahapannya

15 Juni 2022

Presiden Joko Widodo melantik 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 12 April 2022. Pelantikan dilakukan setelah Jokowi memberi kepastian soal Pemilu 2024. Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif akan digelar Februari 2024. FOTO/Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden
Lowongan Calon Anggota Bawaslu Jakarta Dibuka, Ini Tahapannya

Bawaslu RI mulai membuka pendaftaran calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027.


Bawaslu Jakarta Selatan Buka Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024

11 Juni 2022

7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 12 April 2022. 5 anggota Bawaslu yang dilantik yaitu, Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. FOTO/Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden
Bawaslu Jakarta Selatan Buka Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024

Bawaslu Jakarta Selatan membuka Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 mengacu arahan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.


Bawaslu Bangli Ajak Pemuda-pemudi Ikut Aktif Awasi Pemilu 2024

29 Oktober 2021

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli, Jumat , 29 Oktober 2021. [ANTARA/HO-Pemprov Bali]
Bawaslu Bangli Ajak Pemuda-pemudi Ikut Aktif Awasi Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, mengajak generasi muda di daerah itu untuk turut aktif mengawasi tahapan Pemilu 2024.


Bawaslu Jajaki Pendamping Sosial Awasi Pemilu

30 Juni 2021

Bawaslu Jajaki Kolaborasi Kerterlibatan Pendamping Sosial untuk Pengawasan Pemilu
Bawaslu Jajaki Pendamping Sosial Awasi Pemilu

Bawaslu tengah membuat kegiatan strategis Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di 100 titik di 514 kabupaten dan kota dengan menghadirkan peserta dari generasi muda.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.