Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peta Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018, Polri dan Bawaslu Berbeda

Reporter

Badan Pengawas Pemilihan Umum merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah 2018.
Badan Pengawas Pemilihan Umum merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah 2018.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bawaslu dan Polri memiliki perbedaan dalam pemetaan daerah rawan konflik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Dari Indeks Kerawanann Pemilu 2018, Bawaslu menyebutkan ada tiga daerah yang rawan konflik pada Pilkada 2018 mendatang.

Tiga daerah yang masuk dalam kerawanan tinggi dengan skor antara 3,00-5,00 adalah Papua dengan skor indeks 3,41, Maluku dengan skor 3,25, dan Kalimantan Barat dengan skor 3,04.

Baca juga: Rapat di DPR, Bawaslu Laporkan Kesiapan Pengawasan Pilkada ...

Adapun Polri melansir lima daerah rawan konflik yang berbeda dengan data Bawaslu. Lima daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. 

Menurut Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, perbedaan tersebut karena Bawaslu dan Polri memiliki kriteria sendiri. "Mungkin sudut pandang Bawaslu dan Polri agak berbeda, karena kita ada kriteria sendiri," ujar Setyo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis, 30 November 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Bawaslu Temukan Potensi Jual-Beli Suara dalam Pilkada 2018

Setyo mengatakan kriteria tersebut ditentukan melalui sejarah penyelenggaran Pilkada di daerah tersebut. "rtinya kami pelajari sejarah bahwa disitu pernah terjadi, penyelesaian seperti apa kita bisa lihat, bisa jadi pembelajaran," kata Setyo.

Kepolisian akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mengamankan pelaksaan Pilkada 2018. Setyo pun mengharapkan peran serta dari seluruh lapisan. Seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, KPU, dan masyarakat. "Termasuk tokoh masyarakat. Kami harapkan paling tidak jangan provokasi," kata Setyo.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kemendagri Apresiasi Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu

16 Desember 2022

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar saat foto bersama dalam acara peluncuran IKP Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (16/12).
Kemendagri Apresiasi Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu

IKP menjadi referensi bagi pemerintah dan pemda menyiapkan tindakan pencegahan.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

17 September 2022

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung
Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Lowongan Calon Anggota Bawaslu Jakarta Dibuka, Ini Tahapannya

15 Juni 2022

Presiden Joko Widodo melantik 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 12 April 2022. Pelantikan dilakukan setelah Jokowi memberi kepastian soal Pemilu 2024. Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif akan digelar Februari 2024. FOTO/Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden
Lowongan Calon Anggota Bawaslu Jakarta Dibuka, Ini Tahapannya

Bawaslu RI mulai membuka pendaftaran calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027.


Bawaslu Jakarta Selatan Buka Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024

11 Juni 2022

7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 12 April 2022. 5 anggota Bawaslu yang dilantik yaitu, Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. FOTO/Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden
Bawaslu Jakarta Selatan Buka Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024

Bawaslu Jakarta Selatan membuka Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 mengacu arahan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.


Bawaslu Bangli Ajak Pemuda-pemudi Ikut Aktif Awasi Pemilu 2024

29 Oktober 2021

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli, Jumat , 29 Oktober 2021. [ANTARA/HO-Pemprov Bali]
Bawaslu Bangli Ajak Pemuda-pemudi Ikut Aktif Awasi Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, mengajak generasi muda di daerah itu untuk turut aktif mengawasi tahapan Pemilu 2024.


Bawaslu Jajaki Pendamping Sosial Awasi Pemilu

30 Juni 2021

Bawaslu Jajaki Kolaborasi Kerterlibatan Pendamping Sosial untuk Pengawasan Pemilu
Bawaslu Jajaki Pendamping Sosial Awasi Pemilu

Bawaslu tengah membuat kegiatan strategis Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di 100 titik di 514 kabupaten dan kota dengan menghadirkan peserta dari generasi muda.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


CekFakta #8 Hebohnya Tuntutan Pengawas Asing dalam Pemilu 2019

15 November 2019

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu membagikan stiker himbauan untuk mengunakan hak pilih pada pilpres kepada pengguna jalan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
CekFakta #8 Hebohnya Tuntutan Pengawas Asing dalam Pemilu 2019

Hebohnya Tuntutan Pengawas Asing dalam Pemilu 2019-Ilusi Demokrasi di Masa Kini-Berhasilkah Pemeriksa Fakta Cegah Politikus Berbohong?


Bawaslu Stop Laporan Soal Kampanye Jokowi di Deklarasi Alumni UI

7 Februari 2019

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Puadi  menujukan Tabloid bernama 'Pembawa Pesan' yang diketahui tersebar di Jakarta Selatan di Bawaslu DKI, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta menemukan sejumlah paket dan tabloid Pembawa Pesan yang beredar di Jakarta Selatan, tapi belum bisa memastikan apakah tabloid itu melanggar aturan kampanye atau tidak.. TEMPO/Subekti.
Bawaslu Stop Laporan Soal Kampanye Jokowi di Deklarasi Alumni UI

Bawaslu DKI Jakarta memutuskan tak ada pelanggaran pemilu dalam kegiatan Deklarasi Alumni UI For Jokowi.


Pemilu 2019, Bawaslu Gandeng Facebook Awasi Media Sosial

21 Januari 2019

Ilustrasi Facebook. (AP Photo/Thibault Camus)
Pemilu 2019, Bawaslu Gandeng Facebook Awasi Media Sosial

Bawaslu bersama Facebook mengawasi aktivitas kampanye di media sosial pada Pemilu 2019.