Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Media Sosial Jadi Salah Satu Aspek Kerawanan Pilkada 2018

image-gnews
Ilustrasi Pilkada 2018
Ilustrasi Pilkada 2018
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan media sosial diperkirakan menjadi salah satu aspek kerawanan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018. Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan prediksi tersebut mencakup dua indikator, yakni substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media serta kekerabatan politik calon.

“Dari 17 provinsi, 12 provinsi atau sekitar 71 persen di antaranya masuk kategori tinggi tingkat penggunaan media sosial dalam menangkap isu-isu pilkada,” ucap Afifuddin dalam acara rilis indeks kerawanan pilkada 2018 oleh Bawaslu di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 November 2017.

Baca juga: Bawaslu Merilis Indeks Kerawanan Pilkada 2018

Afifuddin berujar, 12 provinsi itu adalah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Tenggara. Sebanyak lima provinsi atau sekitar 29 persen sisanya, yaitu Provinsi Papua, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan, termasuk dalam tingkat kerawanan sedang.

“Itu artinya tidak ada provinsi yang tingkat penggunaan media sosialnya rendah untuk isu-isu pilkada,” tutur Afifuddin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Afifuddin mengatakan kerawanan penggunaan media sosial di tingkat kabupaten juga tak kalah tinggi. Afifuddin berujar, isu politik identitas hampir marak terjadi di semua daerah dengan derajat berbeda. Sebanyak 38 kabupaten atau sekitar 25 persen, ucap dia, termasuk dalam kategori tingkat kerawanan tinggi. Sebanyak 63 daerah (41 persen) termasuk kategori kerawanan sedang. Sedangkan sisanya sebanyak 53 daerah (34 persen) masuk kategori rendah tingkat kerawanannya.

Baca juga: Berikut Strategi Polisi Amankan Pilkada Serentak 2018

Afifuddin menuturkan ada dua kabupaten yang paling rawan dalam pilkada 2018, yaitu Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tingginya potensi kerawanan di dua daerah ini, kata dia, dipengaruhi maraknya isu kesukuan dan calon putra daerah. Mobilisasi penduduk juga riskan terjadi di dua kabupaten yang merupakan daerah pertambangan ini.

“Riskan terjadi mobilisasi pekerja (pertambangan) dari luar dua daerah tersebut jika pemimpin yang terpilih bukanlah putra daerah,” kata Afifuddin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bawaslu Sebut Ganjar di Siaran Azan TV Bukan Kampanye, Apa Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu?

21 hari lalu

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Foto Bawaslu.go.id
Bawaslu Sebut Ganjar di Siaran Azan TV Bukan Kampanye, Apa Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu?

Ganjar Pranowo yang tampil di siaran azan salah satu stasiun swasta dinyatakan Bawaslu bukan pelanggaran Pemilu. Berikut tugas dan fungsi Bawaslu.


Pemilu 2024: Begini Tugas Bawaslu yang Harus Diketahui

35 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Pemilu 2024: Begini Tugas Bawaslu yang Harus Diketahui

Bawaslu berwenang atas laporan berkaitan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengenai Pemilu.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Kemendagri Apresiasi Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu

16 Desember 2022

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar saat foto bersama dalam acara peluncuran IKP Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (16/12).
Kemendagri Apresiasi Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu

IKP menjadi referensi bagi pemerintah dan pemda menyiapkan tindakan pencegahan.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

17 September 2022

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung
Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Lowongan Calon Anggota Bawaslu Jakarta Dibuka, Ini Tahapannya

15 Juni 2022

Presiden Joko Widodo melantik 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 12 April 2022. Pelantikan dilakukan setelah Jokowi memberi kepastian soal Pemilu 2024. Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif akan digelar Februari 2024. FOTO/Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden
Lowongan Calon Anggota Bawaslu Jakarta Dibuka, Ini Tahapannya

Bawaslu RI mulai membuka pendaftaran calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027.


Bawaslu Jakarta Selatan Buka Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024

11 Juni 2022

7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 12 April 2022. 5 anggota Bawaslu yang dilantik yaitu, Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. FOTO/Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden
Bawaslu Jakarta Selatan Buka Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024

Bawaslu Jakarta Selatan membuka Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 mengacu arahan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.


Bawaslu Bangli Ajak Pemuda-pemudi Ikut Aktif Awasi Pemilu 2024

29 Oktober 2021

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli, Jumat , 29 Oktober 2021. [ANTARA/HO-Pemprov Bali]
Bawaslu Bangli Ajak Pemuda-pemudi Ikut Aktif Awasi Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, mengajak generasi muda di daerah itu untuk turut aktif mengawasi tahapan Pemilu 2024.


Bawaslu Jajaki Pendamping Sosial Awasi Pemilu

30 Juni 2021

Bawaslu Jajaki Kolaborasi Kerterlibatan Pendamping Sosial untuk Pengawasan Pemilu
Bawaslu Jajaki Pendamping Sosial Awasi Pemilu

Bawaslu tengah membuat kegiatan strategis Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di 100 titik di 514 kabupaten dan kota dengan menghadirkan peserta dari generasi muda.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.