Dana Pilkada Terus Naik, Berikut Anggaran Tiga Tahun Terakhir

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi pilkada

    ilustrasi pilkada

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan anggaran pilkada yang dibiayai daerah telah tersedia. Tapi Kementerian Dalam Negeri khawatir akan potensi masalah pada kucuran dana pilkada serentak tiga tahun terakhir. Selain rawan dikorupsi, besarnya bujet yang harus digelontorkan lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah menyebabkan sejumlah proyek pembangunan daerah.

    “Ada bupati mengeluh karena ada proyek yang sudah lelang, tapi tidak bisa dibayarkan gara-gara pilkada,” kata Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, Selasa, 7 November 2017.

    Baca: Berikut Langkah-langkah KPU Cegah Penyelewengan Dana Pilkada

    Berikut ini anggaran pilkada serentak tiga tahun terakhir:

    Total Anggaran Pilkada

    2015
    9 daerah pemilihan gubernur dan 260 daerah pemilihan kabupaten/kota.
    Rp 7,09 triliun

    2017
    7 daerah pemilihan gubernur dan 94 daerah pemilihan kabupaten/kota.
    Rp 5,96 triliun

    2018
    17 daerah pemilihan gubernur dan 154 daerah pemilihan kabupaten/kota.
    Rp 15,16 triliun

    Sumber: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, KPU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.